Ajeng Wira Wati Dukung Pembangunan Rumah Sakit Baru di Surabaya Selatan

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) LKPJ DPRD Kota Surabaya sekaligus Ketua Fraksi Gerindra, Ajeng Wira Wati menegaskan pentingnya pembangunan rumah sakit baru di Surabaya Selatan. 

Langkah ini bukan hanya untuk pemerataan fasilitas kesehatan di seluruh kota, tetapi juga merupakan bagian dari janji Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi selama kampanye yang ingin memastikan layanan kesehatan dapat dijangkau oleh seluruh warga Surabaya.

“Pembangunan rumah sakit baru di Surabaya Selatan sangat penting. Ini bukan hanya soal pemerataan fasilitas, tetapi juga bagian dari janji Walikota Eri Cahyadi untuk meningkatkan layanan kesehatan bagi masyarakat Surabaya. Kami ingin memastikan setiap warga, terutama yang tinggal di wilayah selatan, tidak perlu pergi jauh untuk mendapatkan perawatan medis,” kata Ajeng, Selasa 15 April 2025.

Rumah Sakit Umum Daerah Eka Chandrarini (RSUD EC), yang telah beroperasi sejak 2024 di Surabaya Timur diharapkan bertahap memberikan dampak positif bagi masyarakat di daerah tersebut. 

Namun, dengan populasi yang terus berkembang dan kebutuhan layanan kesehatan yang semakin meningkat di wilayah selatan, Ajeng menegaskan perlunya rumah sakit baru yang dapat melayani lebih banyak warga dengan lebih efektif. 

APBD 2025 telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp305 miliar untuk RS Surabaya Selatan, dengan Feasibility Study (FS) yang telah diselesaikan untuk memastikan kelayakan proyek tersebut.

Selain RS Surabaya selatan Ajeng juga menyoroti pentingnya renovasi Rumah Sakit Surabaya Utara yang akan mendapatkan anggaran sebesar Rp220 miliar pada tahun 2026. 

Namun, ia menegaskan bahwa fokus utama adalah pada pembangunan rumah sakit baru di Surabaya Selatan,  tepatnya di kawasan Karangpilang. 

Anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya ini, juga menyebutkan bahwa saat ini, Bed Occupation Rate (BOR) di Rumah Sakit Soewandhie tercatat mencapai 85,93 persen.

Hal ini menunjukkan bahwa rumah sakit di Surabaya sudah mulai kelebihan kapasitas. 

“Kami harus hati-hati dengan BOR yang terlalu besar, karena bisa mempengaruhi kualitas pelayanan. Kami ingin angka BOR di bawah 80 persen untuk memastikan rumah sakit bisa melayani masyarakat dengan baik,” ungkapnya.

Di sisi lain, Ajeng mengungkapkan bahwa BPJS UHC (Universal Health Coverage) telah menganggarkan Rp438 miliar untuk memastikan warga Surabaya dapat mengakses layanan kesehatan yang memadai. 

RSUD Soewandhie dan RSUD Bhakti Dharma Husada (RSUD BDH), yang memiliki cakupan BPJS UHC sebesar 98 persen, masih menjadi penyedia layanan BPJS terbanyak di kota ini.

Untuk memastikan efektivitas layanan di RSUD EC pada tahun 2025, Ajeng menekankan pentingnya pemenuhan alat kesehatan (alkes) dan sumber daya manusia (SDM) yang memadai. 

“Kami berharap RS EC di Surabaya Timur dapat beroperasi dengan optimal, sementara rumah sakit baru di Surabaya Selatan dapat segera terwujud untuk memberikan layanan yang lebih merata bagi seluruh warga Surabaya,” ujar Ajeng.

Pada hari Senin, 21 April 2025 pekan depan, sambung Ajeng, Komisi D bersama Dinas Kesehatan (Dinkes) membahas 23 puskesmas yang telah menyediakan layanan rawat inap dengan BOR 70-80 persen. 

Dengan anggaran UHC mencapai Rp36 miliar per bulan, Ajeng berharap agar tidak ada warga Surabaya yang ditolak saat membutuhkan perawatan medis.

“Ke depan, kami ingin memastikan bahwa setiap warga Surabaya mendapatkan layanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas, dengan BOR rate di bawah 80 persen. Warga Surabaya tidak perlu pergi jauh untuk mendapatkan pengobatan, dan Surabaya siap menjadi tujuan Medical Tourism,” pungkasnya.

Read More

Rumahnya di Geledah KPK, LaNyalla: Apa Kaitannya Saya dengan Kusnadi?

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menanggapi kegiatan penggeledahan oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di salah satu rumahnya di kawasan Mulyorejo, Surabaya, Senin 14 April 2025.

Penggeledahan itu dilakukan penyidik KPK dalam rangka mencari bukti tambahan terhadap tersangka Kusnadi, mantan Ketua DPRD Jawa Timur dalam perkara tindak pidana korupsi dana hibah Pemerintah Provinsi Jawa Timur. 

Dalam penggeledahan itu, 5 orang penyidik KPK diterima oleh penjaga rumah M. Eriyanto dan disaksikan dua asisten rumah tangga. 

“Saya juga tidak tahu, saya juga tidak pernah berhubungan dengan Saudara Kusnadi. Apalagi saya juga tidak kenal sama nama-nama penerima hibah dari Kusnadi. Saya sendiri juga bukan penerima hibah atau pokmas. Karena itu, pada akhirnya di surat berita acara hasil penggeledahan ditulis dengan jelas, kalau tidak ditemukan barang/uang/dokumen yang terkait dengan penyidikan,” tandas LaNyalla, Senin 14 April 2025 sore.

LaNyalla juga menunggu penjelasan dari KPK mengapa rumahnya yang tidak ada kaitannya dengan perkara Kusnadi dijadikan obyek penggeledahan. 

Ia juga berharap KPK menyampaikan ke publik, bahwa tidak ditemukan apapun di rumahnya terkait obyek perkara dengan tersangka Kusnadi. 

Sehingga tidak merugikan dirinya yang sudah terframing akibat berita penggeledahan tersebut. 

“Saya sudah baca berita acara penggeledahan yang dikirimkan via WA oleh penjaga rumah, jelas di situ ditulis ‘dari hasil penggeledahan tidak ditemukan uang/barang/dokumen yang diduga terkait perkara’. Jadi sudah selesai. Cuma yang jadi pertanyaan saya, kok bisa alamatnya rumah saya. Padahal saya tidak ada hubungan apapun dengan Kusnadi,” pungkas LaNyalla penuh tanda tanya? 

Read More

Wawali Armuji Lepas Tangan Terkait Penahanan Ijazah Mantan Karyawan

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Wakil Wali (Wawali) Kota Surabaya, Armuji, menegaskan bahwa persoalan penahanan ijazah yang dialami sejumlah mantan karyawan UD Sentosa bukan lagi menjadi ranahnya. 

Hal itu disampaikan menyusul pengakuan bahwa perusahaan tersebut dikelola oleh pihak keluarga Bu Diana.

"Urusan-urusan dengan mantan karyawan yang ijazahnya disimpan atau ditahan, itu sudah di luar saya. Karena itu ranahnya beda," kata Armuji di rumah dinasnya, Senin 14 April 2025.

Menurutnya, tanggung jawab terhadap persoalan tersebut sepenuhnya berada pada pihak pengelola perusahaan. 

Ia juga mengingatkan agar pemilik atau pengelola tidak lepas tangan saat ada panggilan dari Dinas Tenaga Kerja.

"Saya ngomong juga, kalau ada panggilan dari Disnaker, kamu ya datang. Jangan bilang salah alamat, bukan perusahaan saya. Kamu yang mengelola, masa nggak tahu itu punyanya siapa?" ujarnya.

Armuji menyebut bahwa Bu Diana telah mengakui UD Sentosa merupakan milik keluarganya. 

Namun demikian, ia menegaskan bahwa posisinya sebagai wakil wali kota tidak berkaitan langsung dengan kasus ketenagakerjaan tersebut.

"Urusan saya sebagai Wakil Wali Kota dengan pihak sana sudah beres. Tapi kalau masih ada urusan dengan mantan karyawan, apalagi soal ijazah yang ditahan, itu sudah bukan wewenang saya lagi," tegasnya.

Sebelumnya, mantan karyawan UD Sentosa sempat melaporkan kasus penahanan ijazah ke pihak berwenang. 

Armuji menyatakan tidak akan melanjutkan rencana laporan balik karena pelapor sudah menunjukkan itikad baik untuk menyelesaikan masalah.

Read More

Didampingi Pemkot Surabaya, Eks Karyawan Resmi Lapor Polisi soal Dugaan Penahanan Ijazah

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya memastikan mengawal dugaan kasus penahanan ijazah oleh salah satu perusahaan di Surabaya. 

Hari ini pekerja yang ijazahnya ditahan resmi melapor ke polisi dengan didampingi Pemkot Surabaya.

Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) Kota Surabaya Achmad Zaini mendapat perintah dari Wali Kota Eri Cahyadi untuk mendampingi pekerja asal Pare, Kabupaten Kediri, yang bekerja di Surabaya tersebut.

"Kami kemarin diperintah Wali Kota Surabaya Pak Eri Cahyadi untuk mengantarkan dan mendampingi langsung karyawan tersebut melaporkan kasus dugaan penahanan ijazah. Hari ini kami antar langsung ke Polres Pelabuhan Tanjung Perak," kata Zaini, Senin 14 April 2025.

Perusahaan tersebut berada di kawasan Margomulyo. Zaini memastikan bahwa polisi sudah meminta keterangan pekerja tersebut.

"Ini masih proses tanya jawab dengan kepolisian. Masih belum tahu berapa lama digali keterangan awalnya oleh kepolisian," imbuhnya.

Diketahui, kegaduhan ini berawal saat Wakil Wali Kota Armuji sidak ke perusahaan tersebut. 

Sebelumnya Armuji mendapat laporan dari pekerja tersebut bahwa ijazahnya telah ditahan meski dirinya sudah resign.

Wali Kota Eri langsung memastikan bahwa pihaknya melindungi hak-hak pekerja sekaligus mendukung pengembangan iklim investasi. 

Dia juga menginstruksikan Kedisperinaker untuk mendampingi korban melapor ke polisi. 

"Siapa yang salah harus bertanggung jawab," tegasnya.

Read More

KPK Geledah Rumah Nyalla Mattalitti Terkait Keterlibatan Dalam Kasus Dana Hibah Pemprov Jatim

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan ke salah satu rumah AA La Nyalla Mahmud Mattalitti.

Namun sayangnya, dalam penggeledan tersebut, lembaga antirasuah itu tak menemukan  barang bukti satupun.

Perwakilan keluarga AA La Nyalla Mahmud Mattalitti, Rohmad Amrulloh menyatakan bahwa KPK tidak membawa barang bukti apapun, usai menggeledah dua rumah milik Senator Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI di kawasan Jalan Wisma Permai Barat, Surabaya, Jawa Timur.

"Tidak ditemukan dan tidak ada (bukti). KPK tidak membawa apapun dari dua rumah itu," kata Rohmad, Senin 14 April 2025.

Rohmat menyebut, berdasarkan hasil penggeledahan yang dilakukan selama dua jam, tidak ditemukan barang bukti maupun uang yang berhubungan dengan perkara dugaan korupsi dana hibah kelompok masyarakat (pokmas), di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada 2021-2022 yang disidik KPK.

Ia menyebutkan dua lokasi yang digeledah adalah rumah bernomor LL 39 dan V 635, yang kedua rumah tersebut menyambung jadi satu, dimana prosesnya berlangsung sekitar pukul 11.00 hingga 13.00 WIB.

Dalam penggeledahan tersebut disaksikan oleh asisten rumah tangga serta petugas keamanan, karena pihak ada kuasa hukum untuk mendampingi langsung.

"Semua dicatat dalam dua berita acara, masing-masing untuk rumah LL 39 dan rumah belakang (V 635). Dari keduanya menyatakan tidak ada barang yang dibawa terkait kasus tersebut," terangnya.

Rohmad juga memastikan bahwa pihak keluarga bersikap kooperatif terhadap proses hukum, terlebih tim KPK datang dengan surat tugas resmi dan bekerja sesuai prosedur.

"KPK sudah datang dengan surat tugas dan kami izinkan masuk. Tidak ada penghalangan," ucapnya.

Terkait hubungan La Nyalla dengan tersangka dalam kasus tersebut, Rohmad menegaskan tidak ada keterkaitan apapun dan hal tersebut juga tidak tercantum dalam berita acara yang dibuat KPK.

Selain itu, pada saat penggeledahan berlangsung, La Nyalla tidak berada di kediaman, karena sedang menjalankan tugas sebagai anggota DPD RI.

Usai penggeledahan yang dilakukan oleh KPK, sekitar puluhan anggota Pemuda Pancasila juga tampak berada di rumah milik La Nyalla. 

Bahkan beberapa diantaranya mengaku jika cuma bersilahturahmi ke rumah tersebut.

Sebelumnya, Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto membenarkan jika ada penggeledahan yang dilakukan di Surabaya sebagai bagian dari penyidikan dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan dana hibah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2021-2022.

Read More

Wali Kota Eri Tegaskan Pelayanan Dispendukcapil Surabaya Harus Transparan dan Bebas Pungli

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, kembali menegaskan komitmennya untuk memberikan pelayanan publik yang cepat, mudah, dan transparan, khususnya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Surabaya.

Penegasan ini disampaikan dalam rapat koordinasi bersama Kepala Dispendukcapil Kota Surabaya, Eddy Christijanto, beserta jajarannya di Kantor Dispendukcapil, Mal Pelayanan Publik Siola Lantai 3, Senin 14 April 2025.

Dalam arahannya, Wali Kota Eri Cahyadi menekankan bahwa pelayanan publik di Kota Pahlawan harus mengedepankan transparansi dan bebas dari pungutan liar (pungli).

“Saya minta pelayanan jelas dan gamblang, jangan dilempar-lempar. Kalau ada yang mengurus izin, harus langsung jelas, ini ditolak atau diterima sesuai dengan ketentuan," kata Wali Kota Eri.

Wali Kota Eri juga menyoroti beberapa permasalahan pelayanan publik yang masih ditemukan di lapangan, antara lain penolakan perizinan yang tidak transparan, penggunaan barcode yang kurang efektif, dan kecenderungan untuk melimpahkan masalah ke pengadilan.

Ia mencontohkan kasus pengajuan akta perkawinan yang ditolak karena perbedaan nama di Kartu Keluarga (KK) dan surat keterangan dari Gereja, yang mengharuskan pemohon ke pengadilan untuk mendapatkan keabsahan.

"Saya harap tidak semua dilempar ke pengadilan, karena bisa dilakukan verifikasi ke penerbitnya. Kalau yang mengeluarkan Gereja, bisa tanya ke sana dengan melampirkan foto, benar atau tidak ini orangnya, kecuali yang mencatatkan tidak tahu, perlu ke pengadilan. Jangan pernah ada yang mempersulit sama sekali, sebab kalau itu terjadi, masalah berbelit-belit dalam pengurusannya," tegasnya.

Oleh karena itu, ia meminta Dispendukcapil untuk menjelaskan Prosedur Tetap (Protap) atau Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas kepada masyarakat jika terjadi perbedaan data.

"Setelah itu, harus bisa memberikan solusi konkret kepada masyarakat, kecuali jika aturan yang berlaku tidak memungkinkan," tambahnya.

Terkait dugaan adanya pungli, ia menegaskan bahwa pihaknya tidak akan segan-segan memberikan sanksi tegas kepada petugas yang terbukti melakukan pungutan liar atau mempersulit pelayanan.

"Saya pastikan itu tidak terjadi lagi, pasti akan saya pecat, karena pelayanan publik harus utama,” tandasnya.

Setelah rapat koordinasi, ia akan melakukan monitoring terkait catatan-catatan pelayanan yang diberikan. 

"Kamis, saya akan ke sini lagi untuk mengecek terkait apa yang kita bahas hari ini," katanya.

Dengan komitmen Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, ia berharap pelayanan publik yang diberikan dapat semakin baik dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. 

Read More

Wali Kota Eri Minta Maaf ke Masyarakat Surabaya Atas Sikap Armuji yang Tak Pantas Saat Sidak

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyampaikan permohonan maaf kepada warga Kota Pahlawan atas sikap Wakil Wali Kota (Wawali) Armuji.

Permohonan maaf tersebut lantaran Qawali Armuji berkata tidak pantas saat sidak perusahaan yang diduga menahan ijazah di kawasan Margomulyo pada Rabu 9 April 2025 lalu. 

Dalam video sidak yang diunggah di akun TikTok @Cakj1 itu memperlihatkan dirinya berbicara dengan kata kasar ketika dituduh penipu oleh pemilik perusahaan. 

“Saya juga minta maaf untuk seluruh warga Kota Surabaya. Ada yang mengatakan Wawali ngomong kasar seperti itu. Mengatakan kayak ada kalimat kasar yang tidak pantas. Banyak yang ngomong ke saya, wawali kok enggak pantas. Saya mohon maaf,” kata Wali Kota Eri di mal pelayanan publik Siola, Senin 14 April 2025. 

Menurut Wali Kota Eri kata kasar yang diucapkan Armuji adalah sikap spontan saat dituduh sebagai penipu. 

Namun, meski begitu dia tidak membenarkan kata tidak pantas yang diutarakan oleh Armuji. 

“Ya, ngertio, rek, kalau Pak Armuji itu emosi karena datang panas-panas di situ akhire diilokno (diejek), ya, mungkin akhirnya emosi sehingga keluar kalimat atau kata-kata yang tidak pantas diucapkan,” jelasnya. 

Maka dari itu, untuk menyelesaikan permasalahan itu. Wali Kota Eri berencana menemukan Armuji dengan pemilik perusahaan. 

“Saya akan telepon Bu Diana (pemilik perusahaan) bilang akan ditemukan dengan Pak Armuji. Mudah-mudahan dengan kebesaran hati mereka bisa berdamai,” ujarnya. 

Sebelumnya, konten Wakil Wali Kota Surabaya Armuji sidak ke perusahaan yang diduga menahan ijazah karyawannya meski sudah resign ramai diperbincangkan masyarakat. 

Wali Kota Eri meminta maaf atas perkataan yang dilontarkan Armuji saat sidak di Margomulyo.

Pasalnya, saat sidak Armuji dituduh penipu oleh pemilik perusahaan. Tuduhan itu lantas membuat geram Armuji sehingga melontarkan kata-kata kasar.

Read More

Kasus Dugaan Penahanan Ijazah, Wali Kota Eri Siap Dampingi Karyawan Lapor ke Polisi

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi memastikan akan mendampingi proses hukum dalam kasus dugaan penahanan ijazah oleh sebuah perusahaan yang beroperasi di Kota Pahlawan.

Ia juga menyatakan bahwa Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya berkomitmen untuk melindungi hak-hak pekerja sekaligus mendukung pengembangan iklim investasi.

Wali Kota Eri menjelaskan kasus ini bermula dari pengakuan seorang pekerja asal Pare, Kediri, yang mengaku ijazahnya ditahan oleh perusahaan tempat ia bekerja di Surabaya. 

Namun, pihak perusahaan membantah memiliki hubungan kerja dengan yang bersangkutan.

“Saya sudah telepon semua pihak. Pemiliknya ngomong ini bukan pegawai saya, yang pegawai ngomong saya adalah pegawai di tempat perusahaan ini. Bahkan memiliki tanda bukti untuk penerimaan ijazah dipegang oleh perusahaan ini,” jelas Wali Kota Eri, Senin 14 April 2025.

 

Maka dari sisi hukum, lanjutnya pagi ini Pemkot Surabaya akan mengantarkan sendiri karyawan tersebut ke Polrestabes untuk membuat laporan. 

“Saya akan meminta dan mengajak si pegawai yang ijazahnya ditahan untuk lapor ke polisi. Insyaallah nanti pukul 10.00 WIB dikawal oleh Kepala Disperinaker (Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota) Surabaya untuk membuatkan laporan ke Polrestabes,” tegasnya.

“Siapa yang salah, harus bertanggung jawab,” imbuhnya

Ia juga memastikan, Pemkot Surabaya akan memberikan pendampingan hukum melalui kerja sama dengan Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi)

“Pemerintah kota wajib hukumnya masuk ke ranah hukum dan mendampingi. Kita sudah kerja sama dengan lembaga hukum Peradi. Kita dampingi si pemilik ijazah ini untuk laporan dan kita akan dampingi terus,” ujarnya.

Wali Kota Eri juga mengimbau pekerja lain yang mengalami kasus serupa untuk segera melapor agar dapat ditindaklanjuti secara hukum.

“Kalau ada korban lainnya dari perusahaan, monggo sampaikan, wabil khusus warga Surabaya. Ini saja yang bukan warga Surabaya saya belani, apalagi yang warga Surabaya. Karena penyelesaian masalah di Surabaya ini harus berdasarkan hukum dan kemanusiaan,” tandasnya.

Terkait kewenangan pengawasan ketenagakerjaan, Wali Kota Eri menyebut pihaknya sudah berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur.

“Karena di Undang-undang (UU) No 23 Tahun 2014 di dalam lampiran, kami (pemerintah kota) tidak punya kewenangan untuk melakukan pengawasan ketenagakerjaan. Tapi kami tidak lepas tangan. Kami melakukan mediasi, bisa kami lakukan,” jelasnya.

Eri juga menegaskan komitmennya untuk terus menjaga hak pekerja sekaligus mendukung iklim investasi. 

“Ayo kita lindungi hak pekerja, kita juga iklim investasi. Tegakkan hukum, dan perkuat prinsip kemanusiaan. Kita jaga Surabaya bareng-bareng, guyub, tetapi yang salah harus ditindak,” pungkasnya.

Read More

Wali Kota Surabaya Eri Gandeng Polisi dan TNI Perangi Curanmor, Ajak Warga Tingkatkan Kewaspadaan

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menunjukkan komitmen kuat dalam memberantas tindak pidana pencurian kendaraan bermotor (curanmor) yang semakin meresahkan masyarakat. 

Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, telah melakukan koordinasi intensif dengan jajaran kepolisian dan TNI untuk merumuskan langkah-langkah antisipasi yang lebih efektif.

Koordinasi tersebut melibatkan Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Nanang Avianto, Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol Lutfhie Sulistiawan, Kapolres Pelabuhan Tanjung Perak AKBP William Cornelius Tanasale, dan Komandan Kodim (Dandim) Surabaya Kolonel Inf Didin Nasruddin Darsono. 

"Saya bersama Pak Kapolda Jatim, Pak Kapolres Surabaya, dan Pak Dandim telah membahas tentang antisipasi curanmor, karena curanmor merupakan isu krusial bagi keamanan kota. Beberapa hal penting telah kami bahas dalam pertemuan tersebut," kata Wali Kota Eri, Senin 14 April 2025

Salah satu poin penting yang dibahas adalah peningkatan pengamanan di wilayah perbatasan Surabaya dengan daerah tetangga seperti Gresik, Sidoarjo, dan Madura. 

"InsyaAllah, penjagaan di perbatasan akan diperketat dengan pendirian pos-pos keamanan," sebutnya.

Selain itu, Pemkot Surabaya telah memasang banyak kamera pengawas (CCTV), namun pelaku curanmor dinilai semakin tidak takut dan bahkan terlihat tenang meskipun mengetahui keberadaan CCTV.

Menyikapi hal tersebut, Wali Kota Eri mengimbau setiap kampung di Kota Pahlawan mempertimbangkan untuk memasang portal dan mengaktifkan pos kamling. 

Sebab, aksi curanmor tidak hanya terjadi pada malam hari, tetapi juga pada siang hari.

"Saya juga sudah menyampaikan kepada Pak Kapolres tentang hal ini, berarti semua kampung di portal saja. Ketika sudah dikasih portal, setiap RW bisa menganggarkan dana untuk petugas penjaga portal," jelasnya.

Sebab, ia juga menyoroti data penangkapan komplotan pencuri yang cukup banyak, namun tidak membuat pelaku jera. 

Wali Kota Eri menduga salah satu faktornya adalah kondisi ekonomi Surabaya yang relatif sejahtera, sehingga banyak warga memiliki kendaraan bermotor. 

"Saya minta warga Surabaya lebih waspada. Maka kemarin saya sampaikan Pak Kapolres kalau semua kampung ditutup pakai portal. Nanti tinggal saya koordinasikan dengan RT/RW bagaimana menjaganya," tuturnya.

Oleh sebab itu, ia mengimbau seluruh warga Surabaya untuk meningkatkan kewaspadaan dan tidak ceroboh dalam menjaga kendaraan bermotornya. 

"Saya meminta tolong kepada warga Surabaya untuk lebih waspada. Pencuri atau maling sekarang lebih berani dan lebih pintar. Dahulu, motor dengan kunci ganda mungkin aman, namun kini meskipun terkunci, kendaraan tetap rawan dicuri karena kemampuan pelaku yang semakin canggih," tegasnya.

Sebagai langkah pencegahan, Wali Kota menyarankan agar warga tidak memarkir kendaraannya di luar rumah. 

"Masukkan saja di dalam rumah. Kalau pencuri semakin pandai dan berani, maka kita juga harus semakin waspada," katanya.

Tak hanya itu saja, Wali Kota Eri juga menyampaikan apresiasi atas kerja keras kepolisian dalam menjaga keamanan Kota Pahlawan. 

Meski begitu, seluruh elemen masyarakat harus memperketat penjagaan demi keamanan bersama.

"Pak Kapolres beserta jajarannya telah bekerja keras melindungi keamanan Surabaya. Sebagai bagian dari masyarakat, saya mengajak seluruh warga Surabaya untuk turut menjaga keamanan lingkungan masing-masing dan menjaga barang pribadi kita," pungkasnya.

Read More

UPPKA Wonokromo 2025 Diluncurkan, Pemkot Surabaya Berikan Pelatihan dan Pendampingan Berkualitas

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kota Surabaya bersinergi dengan Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur mengadakan Inkubasi Wirausaha Mandiri dan Pembinaan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) di Kecamatan Wonokromo. 

Pelatihan dan pendampingan intensif ini dibuka langsung oleh Kepala DP3APPKB Kota Surabaya, Ida Widayati, di Terminal Intermoda Joyoboyo (TIJ) Surabaya, Sabtu 12 April 2025.

Kepala DP3APPKB Kota Surabaya, Ida Widayati, menegaskan bahwa program ini merupakan upaya berkelanjutan Pemkot Surabaya untuk meningkatkan taraf hidup keluarga akseptor KB. 

Pelatihan dan pendampingan seperti ini sudah yang ke-9 kalinya digelar bersama dengan para dosen dari UPN Veteran Jawa Timur yang tergabung dalam Pusat Riset Ekonomi, Sosial dan Humaniora UPN Veteran Jawa Timur.

“Saya pastikan bimbingan dan pelatihan dari tim UPN ini sangat berkualitas. Insya Allah berhasil seperti sebelumnya. Ini adalah wujud nyata dari upaya kita meningkatkan ekonomi keluarga akseptor,” kata Ida dalam sambutannya.

Ia juga menegaskan bahwa dalam pelatihan dan pendampingan yang akan digelar mulai April-Agustus 2025 itu, para pesertanya rata-rata ibu-ibu. 

Mereka akan dibantu mengembangkan usahanya menjadi lebih besar. 

“Jadi, bagi yang sudah punya usaha, kita bantu meningkatkan skala usaha. Yang belum, kita bantu merintis. Kami dampingi sampai pemasarannya, kita damping dari awal hingga akhir. Saya mohon komitmen Anda semua untuk ikut penuh kegiatan ini, karena semua sudah kami fasilitasi,” tegasnya.

Camat Wonokromo, Maria Agustin Yuristina, yang turut hadir dalam pembukaan itu menyampaikan harapannya agar pelatihan ini mampu menjadi titik balik bagi pelaku usaha perempuan di wilayahnya. 

Bahkan, ia juga meminta warganya itu untuk serius dan tidak boleh absen dalam mengikuti pelatihan.

“Semoga teman-teman UPN bisa sabar dalam membimbing ibu-ibu akseptor ini. Harapannya pelatihan ini bisa memberikan manfaat nyata agar usaha kami bisa meningkat dan berdaya saing,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Pusat Riset Ekonomi, Sosial dan Humaniora UPN Veteran Jawa Timur, Prof. Dr. Dra. Ignatia Martha H., ME, memastikan bahwa Pusat Riset Ekonomi, Sosial dan Humaniora UPN Veteran Jatim terus berkomitmen untuk mendampingi UMKM di Surabaya. 

Makanya, rangkaian pelatihan dan pendampingan ini sudah dilaksanakan 9 tahun berturut-turut dengan kecamatan yang bergilir. 

Kali ini, ia bersama tim dosen dari berbagai fakultas di UPN berkomitmen membantu UMKM Surabaya naik kelas, makanya tema pada UPPKA Wonokromo tahun 2025 ini adalah Inovation and Scale Up.

“Kita hadir di Kecamatan Wonokromo dengan semangat meningkatkan skala UMKM. Banyak ibu-ibu peserta yang sudah memiliki usaha, sehingga tugas kami adalah membantu meningkatkan skala usaha mereka agar penghasilannya meningkat dan bisa masuk ke platform digital seperti Epeken,” jelasnya.

Oleh karena itu, tujuan pelatihan ini untuk mendorong kemandirian ekonomi keluarga melalui pelatihan dan pendampingan wirausaha bagi ibu-ibu akseptor KB dari kalangan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). 

“Targetnya nanti para UMKM ini pendapatannya Rp 4 juta per bulan setelah mengikuti pelatihan,” tegasnya.

Menurutnya, pelatihan ini tidak hanya berfokus pada pelatihan teknis, tetapi juga sebagai ruang belajar bersama antara akademisi dan masyarakat. 

Makanya, nanti bukan hanya pembinaan satu arah.

“Saya sudah 35 tahun jadi guru pun terus belajar, dan justru dari ibu-ibu inilah kami belajar tantangan nyata di lapangan. Contohnya, kalau ada salah satu UMKM mengalami masalah, maka tugas kami memberikan pelatihan yang tepat, mencarikan jalan keluarnya supaya usahanya lebih meningkat,” terangnya.

Dalam kegiatan ini, peserta akan mendapatkan pelatihan dan pendampingan yang mencakup manajemen usaha, laporan keuangan, pengemasan dan pelabelan, legalitas, serta pemasaran online. 

Proses pelatihan dirancang dalam 14 kali pertemuan, termasuk gelar produk sebagai bentuk pameran hasil pembinaan. 

“Jadi, nanti terakhir kita akan melakukan gelar produk untuk menunjukkan hasil nyata pelatihan ini. Semoga ini menjadi awal UMKM Wonokromo naik kelas hingga tembus global,” katanya.

Pada pembukaan itu, hadir pula Luluk Ainiyah, pemilik UMKM Cibuyam yang merupakan peserta UPPKA sebelumnya. 

Saat itu, ia menyampaikan testimoni menyentuh dari hasil pelatihan sebelumnya.

“Kami ini ibu-ibu beruntung. Pelatihan ini sangat berpengaruh bagi usaha kami. Banyak hal baru yang bisa kami terapkan, mulai dari cara produksi sampai pemasaran. Kami didampingi dari awal hingga akhir, bahkan hingga saat ini yang sudah tembus pasar global,” pungkasnya. 

Read More

Arif Fathoni Tegaskan Pembangunan RS Surabaya Selatan Penting untuk Pemerataan Layanan Kesehatan

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Wakil Ketua DPRD Surabaya, Arif Fathoni, menanggapi kritik yang disampaikan anggota pansus Pansus LKPJ DPRD Surabaya yang menyarankan penundaan pembangunan RS Surabaya Selatan. 

Menurutnya, proyek pembangunan rumah sakit di wilayah selatan justru sangat dibutuhkan demi mewujudkan pemerataan layanan kesehatan bagi seluruh warga kota.

“Selama ini, warga di Surabaya Selatan masih menghadapi keterbatasan akses layanan kesehatan yang memadai. Kehadiran rumah sakit di wilayah ini sangat penting agar layanan tidak hanya terkonsentrasi di tengah kota atau wilayah barat saja,” kata Arif Fathoni,  Minggu 13 April 2025.

Politisi Partai Golkar ini menilai, pembangunan rumah sakit di seluruh penjuru kota mulai dari utara, timur, selatan, dan barat adalah bentuk keadilan sosial. 

Ia menegaskan bahwa pemerataan layanan kesehatan harus menjadi prioritas utama pemerintah kota.

“Kalau RS sudah ada di wilayah timur, pusat dan barat, maka selatan dan utara juga harus mendapat bagian. Ini soal hak warga Surabaya untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak dan merata,” ujarnya.

Fathoni juga menyinggung bahwa rencana pembangunan RS Surabaya Selatan merupakan salah satu janji kampanye yang merupakan visi misi pembangunan Wali Kota Eri Cahyadi. 

Ia menilai, visi misi tersebut tidak boleh diabaikan, mengingat harapan masyarakat yang begitu besar terhadap peningkatan layanan publik.

“Pembangunan rumah sakit ini adalah bagian dari komitmen Wali Kota kepada masyarakat. Ini bukan hanya janji politik, tapi wujud tanggung jawab dalam menciptakan Surabaya yang lebih sehat dan sejahtera,” imbuhnya.

Menanggapi soal belum adanya visibility study dan RTRW, Fathoni menilai kendala itu bersifat administratif dan bisa segera diselesaikan jika ada komitmen bersama antara eksekutif dan legislatif. 

Ia mengingatkan agar pemerintah kota tidak terlalu berhati-hati hingga melupakan kebutuhan riil masyarakat.

“Kalau setiap program selalu ditunda dengan alasan teknis, maka kapan masyarakat akan merasakan manfaatnya? Kita harus bergerak cepat dan tepat. Jadi oenundaan bukan sebuah solusi saat ini” tegasnya.

Menyinggung soal, rencana penggunaan lapangan olahraga sebagai tempat RS Surabaya Selatan, Fathoni meminta pemkot melalui camat dan lurah untuk membuka ruang diskusi dengan masyarakat guna mencari solusi alternatif yang baik.

Iapun menegaskan telah mengusulkan kepada pemkot untuk bisa memberikan bantuan pembangunan lapangan olahraga di setiap perkampungan yang dikelola oleh LPMK sehingga nantinya, masyarakat bisa melakukan pengelolaan mandiri melalui hasil penyewaan lapangan yang yrlah dikelola oleh LPMK.

"Sehingga masyarakat mendapatkan yang terbaik dan komprehensif. Mulai dari kesehatan hingga sarana olahraga. Jadi semboyan Mens sana in corpore sano bisa benar-benar dirasakan oleh masyarakat," pungkasnya.

Sebelumnya, Sorotan tajam datang dari Aning Rahmawati, yang menyampaikan pandangannya mengenai arah prioritas pembangunan rumah sakit, terutama perbandingan antara RSUD BDH dan rencana pembangunan Rumah Sakit Surabaya Selatan.

Menurut Aning, kinerja RSUD BDH menunjukkan tren positif. Pendapatan rumah sakit tersebut mencapai Rp174 miliar, sementara pengeluarannya hanya Rp167 miliar. 

Tren keuangan ini dinilai sehat dan menjanjikan, terutama bila dikaitkan dengan rencana pengembangan rumah sakit yang akan memanfaatkan lahan seluas 5.000 meter persegi.

“Dengan visibility study yang sudah ada, dalam lima tahun dana Rp500 miliar akan kembali. Ini investasi yang jelas, dibandingkan dengan RS Surabaya Selatan yang sampai sekarang belum jelas prosesnya karena masih menunggu pengesahan RTRW,” tegas Aning.

Ia menilai, dana pembangunan sebesar Rp305 miliar yang semula direncanakan untuk RS Surabaya Selatan sebaiknya dialihkan untuk memperkuat RSUD BDH, yang secara hitung-hitungan sudah terbukti menjanjikan dan siap untuk dikembangkan lebih lanjut.

Rencana pembangunan Rumah Sakit Surabaya Selatan dinilai masih belum matang. Aning mengungkapkan bahwa visibility study untuk proyek tersebut belum tersedia dan status Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang menjadi dasar legal pembangunan masih menunggu pengesahan pada 22 April 2025.

“Kalau kita bicara efektifitas waktu, sepertinya tidak mungkin pembangunan RS Surabaya Selatan bisa dilakukan tahun ini. Jadi kenapa tidak difokuskan saja ke RS yang sudah jelas pengembaliannya, seperti BDH?” pungkasnya.

Read More

Transparansi APBD Surabaya: Wali Kota Eri Ungkap Anggaran dan Tantangan Pembangunan

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, menyampaikan secara terbuka mengenai tantangan besar yang dihadapi Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk memenuhi kebutuhan pembangunan infrastruktur dan layanan publik yang mendesak. 

Salah satu proyek infrastruktur besar yang menjadi sorotan adalah Outer East Ring Road (OERR), atau rencana pembangunan Jalan Lingkar Luar Timur (JLLT) di Surabaya. 

“Untuk OERR, kita membutuhkan dana sekitar Rp6 triliun untuk pembangunan dan pembebasan lahan. Sementara untuk Jalan Lingkar Luar Barat (JLLB) kebutuhannya mencapai Rp1,6 triliun," ungkap Wali Kota Eri, Jumat 11 April 2025.

Selain infrastruktur jalan, kebutuhan mendesak lainnya adalah penanganan banjir di perkampungan. 

Wali Kota Eri menjelaskan bahwa pemasangan u-ditch di seluruh perkampungan Surabaya diperkirakan menelan anggaran hingga Rp3 triliun. 

Program perbaikan rumah tidak layak huni (Rutilahu) atau Dandan Omah juga membutuhkan anggaran yang tidak sedikit, yakni sekitar Rp245 miliar.

"Sehingga total kebutuhan Surabaya jika semua ingin kita kerjakan membutuhkan anggaran lebih dari Rp7 triliun," jelasnya. 

Menimbang besarnya kebutuhan anggaran, ia menekankan perlunya kejelasan mengenai kelanjutan proyek OERR kepada masyarakat. 

"Kita harus jelas menginformasikan kepada masyarakat apakah OERR ini dapat dikerjakan atau tidak," ujarnya.

Wali Kota Eri kemudian mengusulkan alternatif pembiayaan melalui skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), seperti yang dianjurkan oleh Presiden. 

"Karena itulah saya mengatakan kepada DPRD, ayo bisa kita lakukan dengan pembiayaan sehingga OERR ini bisa jalan di tahun 2028. Seperti yang disampaikan Pak Presiden, kalau ada pembangunan infrastruktur besar, gunakan KPBU sehingga pembayarannya sesuai dengan kemampuan kita," terangnya.

Ia memaparkan bahwa pertumbuhan ekonomi Surabaya akan terhambat tanpa pembangunan infrastruktur seperti OERR dan JLLB, sebuah proyek yang sulit diwujudkan hanya dengan APBD yang terbatas. 

"Sebagai gambaran, APBD Surabaya sebesar Rp12,3 triliun mungkin tampak besar, namun nyatanya tidak mencukupi untuk kebutuhan kota," paparnya. 

Lebih lanjut, Wali Kota Eri merinci alokasi APBD yang terikat untuk belanja wajib. Seperti, alokasi untuk gaji pegawai di Surabaya, termasuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang baru, mencapai Rp3,6 triliun. 

Dari total APBD sebesar Rp12,3 triliun, setelah dikurangi belanja gaji, tersisa Rp8,7 triliun. 

“Kemudian, sesuai ketentuan, alokasi wajib untuk pendidikan minimal 20 persen dari APBD, yang setidaknya mencapai Rp2,46 triliun. Sementara itu, untuk sektor kesehatan, dan program Universal Health Coverage (UHC) sendiri membutuhkan anggaran Rp500 miliar per tahun, total anggaran yang dialokasikan untuk kesehatan mencapai Rp2,4 triliun," urainya.

Dari perhitungan itu, ia menjelaskan bahwa setelah dikurangi semua belanja wajib, sisa uang di APBD untuk membangun dan kebutuhan lain sangat sedikit. 

“Sisanya, saya cuma punya sekitar Rp2 triliun setahun yang bisa dipakai untuk hal lain," ungkapnya. 

Ia menggambarkan bahwa setelah pemenuhan berbagai belanja wajib yang besar, alokasi anggaran APBD untuk pembangunan dan kebutuhan operasional lainnya memerlukan prioritisasi yang cermat. 

"Begini, sebagian besar APBD telah dialokasikan untuk gaji pegawai, pendidikan, dan kesehatan. Sisa dana yang tersedia membutuhkan perencanaan yang matang. Jadi, alokasi anggaran untuk pembangunan perlu disesuaikan dengan ketersediaan dana," jelasnya.

Wali Kota Eri menyampaikan bahwa total kebutuhan anggaran Surabaya bisa mencapai Rp20 triliun. 

"Kalau saya hanya punya uang Rp2 triliun dalam satu tahun, ketika saya butuh Rp20 triliun berarti saya butuh 10 tahun untuk menyelesaikan tadi," katanya.

Oleh karena itu, Wali Kota Eri mengajak DPRD dan warga Surabaya untuk berdiskusi mengenai prioritas pembangunan dan skema pembiayaan yang paling efektif. 

"Apakah kita mengandalkan pembiayaan atau kita kerjakan dalam waktu 10 tahun ke depan? Karena selama ini orang Surabaya tidak pernah dikasih tahu tentang ini," ujarnya.

Dengan demikian, Wali Kota Eri berharap keterbukaan informasi mengenai kondisi fiskal Pemkot Surabaya ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat mengenai tantangan pembangunan yang dihadapi dan pilihan-pilihan kebijakan yang harus diambil. 

Ia juga mendorong DPRD untuk melakukan pembahasan secara transparan, bahkan melalui siaran langsung, agar seluruh warga Surabaya dapat mengetahui prioritas pembangunan dan alokasi anggaran yang tersedia.

"Saya bersama DPRD akan menentukan mana dulu yang akan dibangun. Saya ingin alokasi anggaran terbuka, semua orang tahu," pungkasnya.

Read More