Kabar Progresif

Rabu, 16 April 2025

10 Kecamatan di Surabaya Ikuti Verifikasi 5 Pilar STBM Serentak

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya bersama Tim Verifikator Dinas Kesehatan (Dinkes) Jawa Timur (Jatim) dan UNICEF melakukan verifikasi lapangan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM), pada Selasa, 15 April 2025.

Verifikasi lapangan kali ini dilakukan di 20 kelurahan yang berada di 10 kecamatan di Surabaya.

Sebanyak 10 kecamatan itu diantaranya, Kecamatan Lakarsantri, Kecamatan Sambikerep, Kecamatan Sukolilo, Kecamatan Tambaksari, Kecamatan Rungkut, Kecamatan Jambangan, Kecamatan Wonokromo, Kecamatan Gayungan, Kecamatan Simokerto, dan Kecamatan Kenjeran.

Seluruh kecamatan tersebut dinilai secara langsung oleh Tim Verifikasi 5 Pilar STBM Provinsi Jatim.

Salah satu lokasi yang dinilai oleh Tim Verifikasi 5 Pilar STBM kali ini adalah Kelurahan Sidodadi dan Kelurahan Simokerto di Kecamatan Simokerto.

Camat Simokerto, Noervita Amin mengatakan, verifikasi lapangan kali di Kecamatan Simokerto ini dilakukan di dua lokasi yakni RW 1 Kelurahan Sidodadi, dan RW 12 Kelurahan Simokerto.

Noervita menjelaskan, ada beberapa penilaian yang dilakukan dalam verifikasi ini.

Diantaranya, yakni kebiasaan masyarakat mencuci tangan menggunakan sabun, pemilahan sampah rumah tangga, pemanfaatan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) Komunal, dan sebagainya.

“Penilaian kali ini melibatkan banyak elemen, dalam verifikasi STBM 5 pilar ini melibatkan semua instansi perangkat daerah (PD) terkait di lingkungan pemerintah kota. Jadi kita mengajak, mengajak masyarakat juga untuk mandiri terhadap kebersihan lingkungan, karena pengolahan sampah ini sangat penting, sebab sampah ini dampaknya sangat luar biasa,” kata Noervita.

Tujuan adanya penilaian ini, adalah untuk mengajak masyarakat lebih peduli terhadap kesehatan lingkungan.

“Harapannya, mudah-mudahan nanti dua kelurahan di Simokerto bisa masuk kriteria dari tim verifikasi 5 pilar sehingga masyarakat bisa belajar hidup sehat dan sejahtera,” ujarnya.

Di samping itu, salah satu tim penilai dari UNICEF yakni Wash Officer UNICEF, Muhammad Afrianto Kurniawan mengatakan, di STBM tahun ini Pemkot Surabaya mengajukan penilaian 5 pilar.

Diantaranya yakni, stop buang air besar sembarangan, mencuci tangan menggunakan sabun, pengolahan air minum dan limbah rumah tangga, pengolahan sampah rumah tangga, serta pengolahan limbah cair rumah tangga.

Dalam penilaian ini, tim verifikator tidak hanya menilai dari segi sarana dan prasarananya saja, akan tetapi juga menilai perilaku warga dalam mengolah 5 pilar tersebut.

Dalam kesempatan ini, tim verifikator memfokuskan penilaian pada 4 pilar lainnya, yakni mencuci tangan menggunakan sabun, pengolahan air minum dan limbah rumah tangga, pengolahan sampah rumah tangga, serta pengolahan limbah cair rumah tangga.

“Karena di tahun 2023 sudah kami lakukan penilaian pada pilar pertama (stop buang air besar sembarangan) walaupun sudah, namun tetap kita lihat juga untuk pilar pertamanya. Karena itu sudah menjadi panduan bagi tim verifikator, dan itu nanti ditanyakan ke rumah tangga terkait perilakunya dan sarananya,” kata Afrianto.

Afrianto menjelaskan, penilaian yang dilakukan, kesimpulannya akan dilihat dari masing-masing pilar.

Misalnya, setiap rumah warga yang dinilai akan ditanya mengenai pilar pertama, kemudian akan dikaitkan dengan pertanyaan terkait pilar-pilar lainnya.

“Nah, nantinya ada kesimpulan, misalnya apakah masyarakat berperilaku cuci tangan memakai sabun atau tidak, kemudian apakah masyarakat mengolah sampah rumah tangga atau tidak. Pada akhirnya, secara keseluruhan penilaian ini akan dilaporkan ke Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, karena ini juga bagian dari program nasional,” ujarnya.

Afrianto berharap, penilaian ini akan membantu Kota Surabaya mencapai STBM terbaik kedua di Jatim.

Karena sanitasi dan perilaku masyarakat juga membantu kualitas kesehatan suatu kota.

“Harapan ke depannya program yang sudah dijalan bisa terus didorong, jadi tidak hanya selesai di sini tapi juga kelanjutan dari kesehatan yang lebih baik ke depannya untuk warga Surabaya,” pungkasnya.

Ciptakan Iklim Investasi Transparan, Pemkot Surabaya Pusatkan Perizinan di DPMPTSP

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya berkomitmen menciptakan iklim investasi yang mudah dan transparan.

Hal ini disampaikan oleh Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dalam rapat koordinasi bersama jajaran terkait di Mal Pelayanan Publik Siola Lantai 3, Senin 14 April 2025.

Wali Kota Eri mengatakan, tujuan rapat koordinasi ini adalah untuk mempercepat dan mempermudah layanan perizinan bagi investor.

Dalam kesempatan itu, ia menekankan bahwa perizinan harus terpusat di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), termasuk pengurusan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Amdal) dan lainnya.

“Maka tidak ada lagi pengusaha yang datang ke dinas teknis satu per satu, semuanya harus diselesaikan di DPMPTSP,” kata Wali Kota Eri.

Menurutnya, perizinan yang mudah akan membuat investasi di Kota Pahlawan terus bertumbuh dengan iklim yang baik.

Sehingga, Wali Kota Eri Cahyadi, tidak ingin ada pengusaha atau investor yang harus mengurus perizinan dengan berpindah-pindah tempat atau kantor dinas terkait.

“Saya tidak mau ada orang mengurus sesuatu harus berjalan ke dinasnya satu per satu. Tidak ada lagi yang mengurus Amdal Lalin ke Dinas Perhubungan (Dishub) atau lainnya. Kalau sudah masuk berkasnya dan benar, langsung proses, tetapi apabila ada yang kurang silakan minta dilengkapi, jika sudah lengkap, silakan proses," tambahnya.

Ia juga memperingatkan akan memberikan sanksi tegas apabila ada dinas teknis yang tidak memberikan solusi dan membuat investor kebingungan.

“Kalau sampai ada yang ke dinas karena pusing tidak mendapatkan solusi, saya akan berikan sanksi dinas tersebut. Mulai hari ini semua perizinan berhenti di DPMPTSP, kecuali izinya berhubungan dengan fasilitas umum (fasum), karena itu berhubungan dengan site plan selain itu, tidak ada," tegasnya.

Dalam pengarahan tersebut, Wali Kota Eri Cahyadi juga memberikan catatan kepada DPMPTSP untuk memperbaiki pelayanannya.

Antara lain semua proses perizinan investor harus terpusat di DPMPTSP, tidak ada lagi keterlambatan waktu dalam proses perizinan, serta tidak ada lagi biaya tambahan atau pungutan liar (pungli).

“Saya minta Kepala DPMPTSP harus memastikan investor merasa nyaman dan proses investasi berjalan cepat. Saya juga meminta tidak ada lagi warga yang dilempar kesana kemari saat mengurus perizinan harus terpusat di sini,” tambah Wali Kota Eri.

Selain itu, Wali Kota Eri Cahyadi juga meminta DPMPTSP untuk mempermudah perizinan dan menghilangkan yang tidak perlu.

“Kamis saya akan melihat peraturan-peraturannya. Semakin mudah syaratnya semakin kecil berkas yang dikembalikan. Kemudian, saya juga meminta agar tidak ada syarat ganda antara dinas satu dan lainnya,” jelasnya.

Ia berharap, dengan komitmen yang dilakukan Pemkot Surabaya dapat menciptakan iklim investasi yang kondusif. “Sehingga dapat memberikan pelayanan terbaik bagi para investor,” harapnya.

Disnakertrans Jatim Siapkan Langkah Hukum, UD Sentosa Seal Dianggap Halangi Pemeriksaan Kasus Penahanan Ijazah

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Polemik dugaan penahanan ijazah oleh UD Sentosa Seal terus bergulir.

Kepala Bidang Pengawasan dan K3 Disnakertrans Provinsi Jawa Timur, Tri Widodo, menegaskan bahwa pihaknya tengah menyiapkan langkah hukum setelah perusahaan dianggap tidak kooperatif dalam proses pemeriksaan.

Widodo mengungkapkan, pihak perusahaan terus mengelak dari tuduhan, bahkan mengaku lupa soal identitas mantan karyawan maupun keberadaan ijazah yang dilaporkan ditahan.

Hal ini dianggap menghambat upaya penyelesaian yang sedang difasilitasi oleh DPRD Surabaya dan Disnaker.

“Pihak perusahaan tidak secara tegas membantah atau mengakui. Jawaban mereka hanya ‘lupa’. Nah ini yang menyulitkan penyelesaian,” kata Tri Widodo dalam hearing di Komisi D DPRD Surabaya, Selasa 15 April 2025.

Disnakertrans Jatim sendiri telah menjadwalkan pemeriksaan terhadap kedua belah pihak pada Rabu 16 April 2025 dengan harapan bisa mendapatkan keterangan yang jelas dan menyeluruh dari perusahaan dan pelapor.

Namun, hingga kini pemeriksaan substantif terkait dugaan penahanan ijazah belum bisa dilakukan karena perusahaan belum pernah hadir.

“Besok itu pemeriksaan. Kami sudah keluarkan Nota Pemeriksaan Satu karena dianggap menghalangi pemeriksaan. Kalau tetap tidak hadir, akan kami lanjutkan ke Nota Dua,” tegasnya.

Jika Nota Dua juga diabaikan, Tri menyebut pihaknya akan menggelar perkara untuk menentukan apakah unsur pidana terpenuhi, dan jika ya, maka masuk tahap penegakan hukum.

Prosedur ini sesuai dengan mekanisme pembinaan dan pengawasan ketenagakerjaan di tingkat provinsi.

“Kalau tujuh hari setelah Nota Dua tidak juga dilaksanakan, kami bisa lakukan pro justitia, dan masuk ke ranah hukum,” katanya.

Terkait status hukum penahanan ijazah, Tri menyebut hal itu dilarang dalam Perda Jawa Timur Nomor 8.

Dokumen seperti ijazah yang merupakan hak pribadi tidak boleh dijadikan jaminan atau ditahan oleh perusahaan dalam bentuk apapun.

“Sertifikat atau dokumen yang melekat pada individu, seperti ijazah, tidak boleh ditahan atau dijadikan agunan, apapun istilahnya—dititipkan sekalipun,” ujarnya.

Tri juga mengungkapkan adanya kemungkinan pencabutan izin usaha jika terbukti ada pelanggaran serius, sesuai rekomendasi dari DPRD Surabaya.

Namun, dia menegaskan bahwa kewenangan itu berada di tangan Pemerintah Kota Surabaya.

“Jika ditemukan pelanggaran, rekomendasi dari DPRD adalah agar dinas terkait di Surabaya mengoreksi seluruh perizinan perusahaan. Bila perlu, izinnya dicabut,” tandasnya.

Hingga kini, posisi hubungan kerja antara pelapor dan perusahaan juga masih belum jelas.

Disnakertrans Jatim berkomitmen untuk memastikan kebenaran status tersebut dalam pemeriksaan mendatang.

“Kami belum bisa simpulkan karena pemeriksaan belum dilakukan. Tapi informasi awalnya, hubungan kerja antara karyawan dan perusahaan sudah berakhir,” pungkasnya.

Wali Kota Eri Susun "Kabinet Surabaya Berkah", Kepala PD Harus Punya Target Jelas

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya tengah bersiap menyusun "Kabinet Surabaya Berkah".

Nama ini diperkenalkan sebagai padanan lokal dari "Kabinet Merah Putih" di tingkat nasional.

Penamaan "Kabinet Surabaya Berkah" sendiri menjadi simbol semangat perubahan birokrasi yang berpihak pada rakyat.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyampaikan bahwa dalam memilih figur Kepala Perangkat Daerah (PD) yang akan mengisi Kabinet Surabaya Berkah, ia menerapkan kriteria ketat.

Pemilihan dilakukan melalui proses seleksi terbuka dan transparan, termasuk penyampaian visi-misi yang disiarkan secara langsung melalui live streaming.

“Saya mencari orang yang berani, memiliki komitmen dalam menjalankan aturan, inovatif, dan humanis,” kata Wali Kota Eri, Rabu 16 April 2025.

Demi memastikan bahwa komitmen tersebut bukan sekadar formalitas, Wali Kota Eri melakukan evaluasi terhadap paparan visi-misi para kandidat.

Ia menilai sebagian besar masih bersifat umum, sehingga diperlukan tolok ukur yang lebih konkret, terutama untuk perangkat daerah yang menangani isu-isu strategis.

“Ambil contoh Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Dengan volume sampah mencapai 1.600 ton per hari, komitmen yang diharapkan harus terukur, misalnya target penurunan volume sampah yang masuk ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) menjadi 1.300 ton,” urai dia.

Demikian pula dengan Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM). Wali kota dua periode ini menegaskan bahwa penanganan banjir harus berdasarkan target yang jelas dan terukur.

“Saat menyelesaikan permasalahan titik banjir, para calon harus mampu menyebutkan secara spesifik penurunan jumlah titik banjir, dari angka berapa menjadi berapa,” katanya.

Dalam sektor transportasi dan perhubungan, Wali Kota Eri melihat potensi besar yang belum tergarap secara optimal, khususnya dari sektor parkir.

Ia meminta calon Kepala PD memberikan gagasan konkret terkait peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Saat ini ada berapa titik parkir? Jika target PAD dari sektor parkir ditetapkan sekian, maka penambahan titik parkir baru harus disertai kajian yang komprehensif,” jelasnya.

Selain itu, sektor pajak parkir dari restoran yang ditangani Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Surabaya juga tak luput menjadi perhatian.

Ia menyampaikan bahwa tempat makan wajib menyediakan lahan parkir, dan bila tidak, akan dikenai pajak berdasarkan potensi pendapatan parkirnya.

“Artinya, jika tidak menyediakan lahan parkir yang memadai, restoran akan dikenakan Pajak Parkir yang dihitung berdasarkan estimasi potensi pendapatan parkirnya,” terangnya.

Untuk mengoptimalkan potensi PAD tersebut, Wali Kota Eri meminta agar Kepala PD menggunakan teknologi sebagai bagian dari solusi.

Ia pun mendorong penggunaan sistem elektronik dan pengawasan digital agar pendapatan bisa termonitor secara akurat.

“Rumah makan diperbolehkan menerapkan sistem pajak parkir, namun harus mengedepankan inovasi, seperti penggunaan kamera pengawas atau alat parkir elektronik, sehingga potensi pendapatan dapat terpantau secara akurat,” sarannya.

Dalam kerangka membentuk Kabinet Surabaya Berkah, Wali Kota Eri menilai bahwa integritas dan keberanian dalam pelayanan publik menjadi pilar utama.

Ia pun mengapresiasi keterlibatan masyarakat dalam proses seleksi yang berlangsung.

“Dalam menjalankan amanah masyarakat, kita harus berani mengambil keputusan. Sejak awal, saya telah menyampaikan kepada para calon kepala dinas bahwa semua target dan kinerja harus terukur dan jelas," ungkapnya.

Selain itu, Wali Kota Eri kembali mengingatkan bahwa kontrak kinerja yang diteken para calon Kepala PD juga memuat konsekuensi tegas bila target tidak tercapai.

“Dalam kontrak kinerja yang ditandatangani, jelas tertulis bahwa jika target tidak tercapai, yang bersangkutan harus bersedia mengundurkan diri,” tegasnya.

Namun demikian, Ketua Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) ini memastikan bahwa pergantian Kepala PD tidak akan mengganggu kesinambungan program. Komitmen yang telah dibuat tetap menjadi acuan meskipun terjadi pergantian jabatan.

“Gagasan dan komitmen yang telah ditetapkan akan tetap menjadi acuan, meskipun terjadi pergantian Kepala PD. Penggantinya wajib melanjutkan komitmen yang sudah disepakati sebelumnya,” jelasnya.

Sebagai bagian dari transparansi publik, hasil kesepakatan komitmen kinerja Kepala PD ini nantinya akan disampaikan kepada media.

Hal ini sekaligus menjadi bentuk pengawasan partisipatif dari warga Surabaya.

“Nantinya, hasil kesepakatan komitmen ini akan saya sampaikan kepada seluruh media. Dengan demikian, masyarakat dapat turut mengawasi kinerja para Kepala PD. Jika ada ketidaksesuaian, warga dapat langsung menyampaikan kepada saya,” sebutnya.

Ia menambahkan bahwa penamaan Kabinet Surabaya Berkah sekaligus sebagai refleksi keseriusan Pemkot Surabaya dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, profesional, dan transparan.

“Pemkot Surabaya kita akan menamakan mereka Kabinet Surabaya Berkah. Kita akan awasi kinerja mereka bersama-sama," pungkasnya.

Gemuruh GBT Surabaya Sambut Pembukaan Barati Cup International 2025

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Stadion Gelora Bung Tomo (GBT) Surabaya menjadi saksi kemeriahan pembukaan turnamen sepak bola usia dini bertaraf internasional, Bangga Merah Putih (Barati) Cup Internasional 2025, Selasa 15 April 2025 malam.

Ajang bergengsi yang dulunya berskala nasional ini, kini telah melebarkan sayapnya dengan partisipasi ratusan klub dari berbagai penjuru dunia.

Kemeriahan pembukaan Barati Cup International 2025 semakin bertambah dengan kehadiran band papan atas Indonesia, Nidji yang berhasil mengguncang panggung GBT.

Barati Cup Internasional Surabaya 2025 sendiri merupakan turnamen sepak bola usia dini yang mempertandingkan kategori U-13, U-14, dan U-15.

Sebanyak 14 provinsi di Indonesia dan 7 negara turut berpartisipasi dalam gelaran tahun ini.

Direktur Lembaga Pengelola Dana dan Usaha Keolahragaan (LPDUK) Kemenpora RI, Ferry Kono mengapresiasi dukungan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terhadap penyelenggaraan kompetisi usia dini yang semakin berkualitas.

Sebab, komitmen Barati terbukti dengan hadirnya lawan internasional melalui Barati Cup International 2025.

“Ajang ini menjadi tantangan berharga bagi pemain muda yang diharapkan bisa mengisi Timnas Indonesia di masa depan. Terima kasih juga kepada Pemkot Surabaya atas dukungannya terhadap turnamen ini dan kesiapannya menjadi tuan rumah Kejuaraan Dunia Bola Voli U-21,” kata Ferry dalam sambutannya.

Ia juga berterima kasih atas fasilitas olahraga bertaraf internasional yang tersedia di Kota Surabaya dan daerah lain, sehingga memberikan pengalaman berharga bagi para pemain muda.

“Kami berharap Barati Cup International terus berlanjut, khususnya di Surabaya dan menjadi agenda resmi dengan partisipasi mancanegara yang lebih banyak. Kepada para pemain dari tujuh negara, selamat datang, selamat bertanding, dan jangan lupa mengeksplor Kota Surabaya,” seru dia.

Sementara itu, Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga, serta Pariwisata (Disbudporapar) Kota Surabaya, Hidayat Syah, menyampaikan antusiasme tinggi atas peningkatan status Barati Cup menjadi ajang internasional.

"Barati Cup ini merupakan acara tahunan, dan kami bangga tahun ini bisa diikuti oleh klub-klub internasional. Dulu bersifat nasional, sekarang sudah bertaraf internasional," kata Hidayat Syah.

Hidayat Syah mengungkapkan bahwa turnamen ini diikuti oleh ratusan klub, baik lokal maupun internasional.

Indonesia sendiri mengirimkan kontingen terbesar, termasuk tiga klub kebanggaan dari Kota Pahlawan.

"Pesertanya dari beberapa negara, selain Indonesia, ada dari Jepang 3 klub, Argentina 2 klub, Spanyol 1 klub. India juga ada, ada Malaysia," rincinya.

Pembukaan Barati Cup International 2025 dipusatkan di Stadion GBT Surabaya, namun pertandingan akan digelar di beberapa lapangan dan stadion di wilayah aglomerasi Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik.

Turnamen akan berlangsung mulai 15 - 20 April 2025.

“Adapun lokasi pertandingan yang akan digunakan selama turnamen berlangsung adalah GBT Surabaya, Lapangan ABC Kompleks GBT Surabaya, Gelora 10 November (G10N) Surabaya, Lapangan THOR Surabaya, Lapangan Bogowonto Surabaya, Gelora Delta Sidoarjo, Lapangan Jenggolo Gedangan Sidoarjo, dan Gelora Joko Samudro Gresik,” jelasnya.

Di samping itu, dipilihnya Surabaya sebagai tuan rumah pembukaan dan pelaksanaan turnamen internasional ini bukan tanpa alasan.

Hidayat Syah memaparkan bahwa antusiasme masyarakat Surabaya terhadap sepak bola yang luar biasa, banyaknya Sekolah Sepak Bola (SSB) yang berjalan dengan baik, keterbukaan kota terhadap kegiatan olahraga, serta fasilitas olahraga berstandar internasional menjadi pertimbangan utama.

"Mereka melihat antusiasme Kota Surabaya untuk sepak bola luar biasa, SSB di Surabaya juga banyak, dan berjalan dengan baik. Selain itu, Kota Surabaya sangat terbuka untuk kegiatan olahraga. Fasilitas olahraga di Surabaya juga sudah diakui sampai di tingkat internasional, itu menjadi penilaian mereka," paparnya.

Tak hanya itu, Barati Fest 2025 juga turut hadir memeriahkan suasana. Berlokasi di Alun-Alun Surabaya, festival ini akan berlangsung mulai tanggal 15 hingga 20 April 2025, mulai pukul 09.00 sampai 21.00 WIB.

Barati Fest akan menampilkan beragam produk UMKM, serta pertunjukan seni dan budaya yang menarik.

“Dengan pembukaan yang meriah dan rangkaian acara yang menarik, Barati Cup International Surabaya 2025 diharapkan dapat menjadi momentum penting dalam pengembangan sepak bola usia dini serta mempererat tali persaudaraan antar bangsa melalui olahraga,” ungkapnya.

Oleh sebab itu, Disbudporapar Kota Surabaya mengajak seluruh elemen masyarakat untuk turut menyaksikan dan memeriahkan Barati Cup Internasional 2025.

"Kami mengajak seluruh masyarakat, pelajar, dan orang tua, serta anak-anak SSB untuk ikut menyaksikan dan meramaikan Barati Cup Internasional 2025," pungkasnya.

Kadisperinaker Surabaya Akui Diperintah Wali Kota Eri Kawal Kasus Penahanan Ijazah Hingga Tuntas

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Kadisperinaker) Kota Surabaya Achmad Zaini menyebut bahwa dirinya diperintah langsung oleh Wali Kota Eri Cahyadi untuk mengawal sampai tuntas laporan karyawan bernama Nila tersebut kepada polisi.

Zaini mengatakan, instruksi Wali Kota Eri kepada dirinya sangat jelas.

Intinya, Eri ingin Surabaya tidak gaduh, tetapi masalah harus menemukan solusi sampai tuntas alias tidak mengambang.

Nila, kata Zaini, merasa sebagai pegawai perusahaan tersebut.

Dia juga mengaku ijazahnya ditahan oleh perusahaan.

"Tetapi perusahaan ketika saya konfirmasi, tidak mengakui Nila sebagai pegawainya. Lalu perusahaan tidak merasa menyimpan, membawa, atau bahkan menahan ijazah Nila," kata Zaini, Rabu 16 April 2025.

Selanjutnya, Zaini menyerahkan proses penyelidikan kepada polisi. Dia yakin kasus ini akan tuntas secara terang benderang.

"Benar akan terlihat benar, siapa yang salah harus bertanggung jawab. Pak Wali juga berpesan soal investasi di Surabaya agar terus tumbuh, dan harus tetap melindungi pekerja, agar pekerja aman nyaman sesuai ketentuan yang berlaku," ujar Zaini.

"Sehingga pekerja dan pengusaha bisa melakukan hak dan kewajibannya masing-masing sesuai dengan ketentuan ketenagakerjaan. Kami akan kawal sampai tuntas sesuai arahan Wali Kota Eri Cahyadi," pungkasnya.

Sebelumnya Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi memastikan akan mengawal sampai tuntas dugaan penahanan ijazah karyawan oleh salah satu perusahaan di Kota Pahlawan.

Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya melalui Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) telah mengawal korban untuk melapor ke polisi.

"Sejak siang kemarin Senin, 14 April 2025, sesuai hasil koordinasi saya dengan para pihak, saya meminta Kepala Disperinaker Pak Achmad Zaini mengantarkan dan mendampingi langsung karyawan tersebut melapor ke kepolisian terkait dugaan penahanan ijazah," tegas Wali Kota Eri, Selasa 15 April 2024.

Wali Kota Eri mengatakan, karyawan bernama Nila itu telah dimintai keterangan oleh penyidik dari Polres Pelabuhan Tanjung Perak hingga malam hari.

Pemkot Surabaya juga siap memberi keterangan kepada polisi jika memang dibutuhkan untuk kepentingan penyelidikan. Pihaknya berharap polemik penahanan ijazah ini segera klir.

Ia menambahkan, laporan yang dibuat Nila itu untuk memberikan kepastian hukum.

“Sehingga kasusnya segera selesai dan tuntas, tidak mengambang tanpa solusi," tambahnya.

Wali Kota Eri berharap dugaan kasus penahanan ijazah ini menjadi yang terakhir di Surabaya.

Sehingga tidak ditemukan masalah serupa ke depannya.

"Semua masalah harus diselesaikan dengan pendekatan hukum dan kemanusiaan. Surabaya guyub. Hak pekerja terlindungi sekaligus iklim investasi dapat berkembang dengan baik," imbuhnya.

Wali Kota Eri memastikan pihaknya melindungi hak-hak pekerja.

Meski karyawan yang bersangkutan tidak berasal dari Surabaya, Pemkot Surabaya tetap berusaha memberikan pendampingan kepada karyawan untuk melapor ke polisi.

Hal ini sekaligus juga untuk mendukung pengembangan iklim investasi di Surabaya, dan tetap mengutamakan perlindungan hak pekerja.

Buktikan Rumah Sakit di Indonesia Mampu Pimpin Inovasi dan Berikan Layanan Kesehatan Berkualitas

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Siloam Hospitals Group kembali mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional dengan memborong lima penghargaan bergengsi dalam ajang Healthcare Asia Awards 2025 jumlah penghargaan terbanyak yang diraih oleh rumah sakit Indonesia tahun ini.

Prestasi ini menjadi cerminan komitmen Siloam dalam menghadirkan layanan kesehatan berkelas dunia melalui inovasi teknologi, keunggulan klinis, dan pendekatan yang berpusat pada pasien.

Mulai dari terobosan dalam layanan kanker dan transplantasi ginjal, digitalisasi layanan rawat jalan, hingga pengembangan wisata medis dan inisiatif penanganan stroke akut di berbagai kota, Siloam membuktikan bahwa rumah sakit Indonesia mampu bersaing dan memberikan layanan berkualitas tinggi tanpa harus berobat ke luar negeri.

Kelima penghargaan yang diraih mencerminkan keberhasilan Siloam dalam berbagai aspek layanan kesehatan:

• Specialty Hospital of The Year - Indonesia

Diberikan kepada MRCCC Siloam Hospitals atas kiprahnya dalam merevolusi layanan kanker di Indonesia melalui teknologi mutakhir dan pendekatan multidisiplin. Dengan menggabungkan teknologi canggih PET dan SPECT scanner, brachytherapy, cyclotron, serta kemampuan transplantasi sumsum tulang dan prosedur kompleks lainnya, pendekatan tim multidisiplin yang kuat, dan inisiatif yang berpusat pada pasien, MRCCC terus menetapkan standar baru dalam layanan onkologi dan menegaskan posisinya sebagai pelopor perawatan kanker komprehensif di Indonesia.

Komitmen terhadap mutu layanan tercermin melalui model tim multidisiplin (MDT) yang mengintegrasikan onkologi medis, bedah onkologi, onkologi radiasi, radiologi, patologi, kedokteran nuklir, serta berbagai spesialisasi terkait untuk memastikan pendekatan perawatan yang menyeluruh dan berpusat pada pasien.

• Tertiary Hospital of the Year - Indonesia

Diberikan kepada Siloam Hospitals ASRI atas keberhasilannya menjadi pusat unggulan transplantasi ginjal di Indonesia, yang merupakan bagian dari layanan utama di Comprehensive Urology and Nephrology Center.

Hingga Januari 2025, rumah sakit ini telah melakukan lebih dari 415 transplantasi ginjal, dengan tingkat kelangsungan hidup pasien mencapai 97% dalam satu tahun dan 91,7% dalam lima tahun, serta kelangsunganh idup ginjal sebesar 98,3% dan 93,8% - melebihi standar global.

Keberhasilan ini didukung oleh tim berpengalaman yang terdiri dari 10 urolog dengan subspesialisasi di bidang seperti endourologi, uro-onkologi, urologi anak, andrologi, serta urologi fungsional dan neuro-urologi wanita.

Pendekatan ini memungkinkan pemberian layanan yang komprehensif, terintegrasi, dan sesuai dengan praktik terbaik global.

• Medical Tourism Hospital of the Year - Indonesia

Diberikan kepada BIMC Nusa Dua, salah satu destinasi unggulan wisata medis di Indonesia yang dikenal luas akan layanan bedah plastik berkualitas tinggi.

Dalam kurun waktu tiga tahun, prosedur bedah plastik di rumah sakit ini mengalami pertumbuhan delapan kali lipat, dari 77 tindakan pada 2021 menjadi 627 pada 2024.

Sebagai rumah sakit pertama di Indonesia yang meraih akreditasi dari Australian Council on Healthcare Standards International (ACHSI) pada 2014, BIMC Nusa Dua menjunjung tinggi keselamatan, etika, dan kualitas perawatan.

Dilengkapi dengan sistem steril dan pengendalian infeksi mutakhir, pemantauan pascaoperasi 24 jam, serta ruang bedah modern dengan teknologi aliran udara laminar, rumah sakit ini memastikan pengalaman bedah yang aman dan nyaman.

Untuk wisatawan medis, BIMC Nusa Dua juga menyediakan paket terpadu yang menggabungkan layanan bedah plastik dengan liburan tropis, lengkap dengan akomodasi, program pemulihan, dan layanan concierge untuk kenyamanan menyeluruh.

• Service Delivery Innovation Initiative of the Year - Indonesia

Diberikan sebagai pengakuan atas transformasi layanan rawat jalan melalui Outpatient Digital Express Lane, yang sejak 2023 telah menghemat waktu tunggu pasien lebih dari 144.000 jam.

Sistem ini menawarkan digitalisasi menyeluruh dari awal kunjungan hingga pengiriman obat ke rumah dan telah digunakan oleh lebih dari 1,7 juta pasien. Inisiatif ini juga berhasil mengurangi waktu proses registrasi rata-rata sebesar 5,1 menit per pasien, menjadikannya salah satu inovasi digital paling berdampak dalam meningkatkan efisiensi dan kenyamanan pasien di seluruh jaringan rumah sakit Siloam.

• Clinical Service Initiative of the Year - Indonesia

Diberikan atas inisiatif pengembangan Stroke-Ready Hospitals sebagai bagian dari peran Siloam Hospitals yang berada di garda terdepan dalam layanan stroke akut di Indonesia.

Dari total jaringan 41 rumah sakit Siloam di 30 kota, sebanyak 25 unit telah dilengkapi penuh sebagai rumah sakit siap tanggap stroke. Sejak 2023, lebih dari 3.000 pasien stroke telah mendapatkan perawatan, dengan tingkat trombolisis meningkat lebih dari 10%.

Inisiatif ini diperkuat dengan pelatihan rutin, simulasi emergensi, dan kolaborasi global yang telah diakui oleh World Stroke Organization, serta sistem perawatan terpadu yang mencakup ambulans, IGD, perawatan intensif, rehabilitasi, dan dukungan pasca- rawat untuk memastikan pemulihan optimal bagi pasien.

”Pencapaian ini merupakan wujud nyata dari komitmen kami dalam menyatukan keunggulan teknologi, kolaborasi lintas disiplin, dan pendekatan yang berpusat pada pasien untuk terus meningkatkan mutu layanan,” ujar Caroline Riady, CEO Siloam Hospitals Group.

“Kami percaya bahwa, integrasi digital, perbaikan keberlanjutan serta fokus pada keselamatan dan kenyamanan pasien adalah kunci dalam membangun sistem layanan kesehatan yang unggul dan berkelanjutan.”

Siloam Hospitals Group akan terus mendorong inovasi strategis dan memperluas jangkauan layanan sebagai bagian dari komitmen terhadap keunggulan operasional dan pelayanan.

Melalui kolaborasi dengan mitra global, investasi pada teknologi medis mutakhir, dan pengembangan tenaga medis profesional, Siloam memperkuat langkahnya untuk memimpin masa depan layanan kesehatan yang inovatif dan berkelanjutan di Asia.

Kuntadi Resmi Jadi Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Gantikan Mia Amiati yang Pensiun

Jakarta - KABARPROGRESIF COM Tongkat kepemimpinan di tubuh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur mengalami perubahan.

Dr. Mia Amiati, SH, MH, CMA, CSSL, yang telah memasuki masa pensiun digantikan oleh Kuntadi SH, MH.

Pergantian tersebut tercatat dalam Surat Perintah Jaksa Agung Republik Indonesia dengan nomor : PRIN -23/A/JA/04/2025.

Dalam surat Keputusan Jaksa Agung Nomor 130 tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Republik Indonesia.

Sebelum menempati posisi sebagai Kepala Kejati Jawa Timur, Kuntadi merupakan Kepala Kejati Lampung, Sumatera Selatan.

Dia menggantikan Mia Amiati yang telah menjalankan tugas dengan dedikasi tinggi dan profesionalisme yang luar biasa.

Usai dilantik pada 2 Maret 2022 lalu oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin, Dr. Mia Amiati memimpin Kejati Jawa Timur dengan visi dan misi yang kuat, serta telah memberikan kontribusi signifikan bagi penegakan hukum di Jawa Timur.

Sejumlah prestasi dan inovasi pun telah ditorehkan dan dibuat oleh satu-satunya wanita yang pernah memimpin Kejati Jatim ini.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, Mia Amiati akan menjabat sebagai Komisaris Bank Mandiri usai pensiun dari Kepala Kejati Jatim.

Sementara pelantikan resmi terhadap Kuntadi selaku Kepala Kejati Jatim akan dilakukan pada 23 April 2025 oleh Jaksa Agung RI, ST Burhanuddin.

KPK Geledah KONI Jatim Terkait Dugaan Korupsi Dana Hibah Sejak 2017

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah kantor Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Jawa Timur di Surabaya, Selasa 15 April 2025.

Penggeledahan tersebut terkait dugaan penyalahgunaan dana hibah mulai tahun 2017 hingga 2022.

Penggeledahan yang dilakukan lembaga antirasuh itu berlangsung selama lebih dari enam jam, dari mulai pukul 09.00 WIB hingga 16.00 WIB.

Sementara Ketua KONI Jatim, M. Nabil tak menampik bila kantornya di obok-obok KPK.

Menurutnya kedatangan KPK tersebut untuk memeriksa sejumlah dokumen dan meminta keterangan dari beberapa pihak terkait penggunaan dana hibah sejak tahun 2017 hingga 2022.

“Sebagian besar dokumen yang diperiksa berasal dari periode sebelum saya menjabat pada 2022,” kata Nabil.

Dokumen yang disita meliputi Surat Keputusan (SK) penggunaan dana, SK pengangkatan pengurus, serta dokumen permohonan dana hibah, termasuk untuk keperluan Pekan Olahraga Nasional (PON) Papua 2021 yang diajukan pada 2020.

Penggeledahan dilakukan di sejumlah ruangan seperti ruang bendahara dan ruang penyimpanan dokumen.

KPK juga memeriksa perangkat elektronik seperti telepon seluler dan flashdisk untuk memverifikasi data digital dengan dokumen fisik.

“Proses berlangsung tertib dan kami kooperatif. KPK juga sangat akomodatif,” tambahnya.

Sejumlah staf, termasuk bendahara dan staf administrasi, turut dimintai keterangan guna mencocokkan informasi dalam dokumen dengan penjelasan dari pihak terkait.

Hingga berita ini diturunkan KPK belum memberikan keterangan resmi.

Namun, penggeledahan ini menandai adanya dugaan pelanggaran hukum dalam pengelolaan dana hibah KONI Jatim.

Pihak KONI menyatakan siap bekerja sama penuh dalam proses penyelidikan.

Kadisperinaker Surabaya Akui Diperintah Wali Kota Eri Kawal Kasus Penahanan Ijazah Hingga Tuntas

Zaini mengatakan, instruksi Wali Kota Eri kepada dirinya sangat jelas.

Intinya, Eri ingin Surabaya tidak gaduh, tetapi masalah harus menemukan solusi sampai tuntas alias tidak mengambang.

Nila, kata Zaini, merasa sebagai pegawai perusahaan tersebut.

Dia juga mengaku ijazahnya ditahan oleh perusahaan.

"Tetapi perusahaan ketika saya konfirmasi, tidak mengakui Nila sebagai pegawainya. Lalu perusahaan tidak merasa menyimpan, membawa, atau bahkan menahan ijazah Nila," kata Zaini.