Waspada!! Modus Penipuan Berkedok Pembuatan SIM Online Gratis

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Telah beredar sebuah video di media sosial yang menawarkan pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM) secara gratis. 

Dalam video tersebut, pelaku menyertakan tautan (link) dan mengarahkan masyarakat untuk mengklik tautan tersebut dengan iming-iming mendapatkan SIM tanpa biaya.

Informasi tersebut tidak benar alias hoaks. Akun yang menyebarkan video tersebut adalah bukan akun resmi, dan hingga saat ini tidak ada program resmi dari instansi terkait yang memberikan layanan pembuatan SIM gratis. 

Dalam postingan slide gambarnya akun pembuatan sim online gratis mencatut dan memasukkan foto presiden Prabowo dan Kapolri serta anggota-anggota polisi untuk menguatkan postingannya.

Masyarakat diminta untuk tidak mudah percaya dengan informasi yang tidak jelas sumbernya. 

Apalagi jika dalam informasi tersebut disisipkan tautan yang bisa membahayakan data pribadi.

Lebih lanjut, tautan yang disebarkan pelaku dalam modus ini berpotensi meretas akun WhatsApp atau Telegram korban jika diklik. 

Oleh karena itu, masyarakat diimbau untuk tidak membuka atau menyebarluaskan tautan yang mencurigakan.

Apabila menemukan akun mencurigakan atau informasi yang tidak jelas kebenarannya, masyarakat dapat segera melaporkannya kepada pihak berwajib atau melakukan pengecekan melalui website dan akun resmi instansi.

Read More

Satpol PP Surabaya Terima Hasil Uji Lab Es Krim Diduga Mengandung Alkohol

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Surabaya telah menerima hasil uji laboratorium es krim yang diduga mengandung alkohol. 

Hasil uji laboratorium dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Surabaya tersebut, diterima secara langsung oleh Kasatpol PP Surabaya, M. Fikser. 

Fikser mengatakan, pihaknya telah menerima hasil uji laboratorium kandungan es krim yang diduga mengandung alkohol. 

Setelah diterima, ternyata hasil uji laboratorium es krim tersebut terbukti mengandung kadar alkohol 3,35 persen.

“Kami sudah menerima hasilnya, ternyata memang benar positif mengandung alkohol. Ini sangat berbahaya jika dikonsumsi oleh anak-anak, terlebih kebanyakan anak-anak suka dengan es krim,” kata Fikser, Sabtu 19 April 2025.

Setelah hasil uji laboratorium diterima dan terbukti terdapat kandungan alkohol, Fikser mengungkapkan, akan mengambil langkah selanjutnya. 

Dalam waktu dekat, Satpol PP akan berkoordinasi dengan dinas terkait untuk melakukan pemeriksaan terhadap pemilik usaha soal produksi es krim.

“Kami akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut terkait proses produksi dan bahan baku es krim di sarana pengolahan. Tentunya kami tidak sendiri, kami juga menggandeng Dinas Kesehatan (Dinkes) dan BPOM dalam pelaksanaannya,” ungkap Fikser. 

Selain melakukan pemeriksaan kandungan alkohol, Satpol PP juga melakukan kroscek izin usaha kepada pemilik usaha es krim tersebut. 

Maka dari itu, Satpol PP  juga akan berkoordinasi dengan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan (Dinkopumdag), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Serta Pariwisata (Disbudporapar). 

“Izinnya juga kita lakukan kroscek, apakah sudah sesuai dengan izin yang mereka miliki apa belum. Kolaborasi dengan dinas terkait kami upayakan, agar penindakannya jelas sesuai aturan yang berlaku,” tegas Fikser. 

Fikser menambahkan, sementara ini pihaknya masih melakukan penyegelan serta pemberhentian sementara kegiatan usaha pemilik stan es krim tersebut. 

“Saat ini stan masih kami segel, penyegelan ini kami lakukan sampai pengawasan selesai, termasuk izin usaha mereka. Untuk selanjutnya akan kami berikan sanksi sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan,” pungkasnya. 

Read More

Wali Kota Eri Paparkan Strategi Pengembangan Transportasi Publik Surabaya Raya: Dukung Proyek SSRL

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menegaskan komitmennya dalam mendukung penuh proyek strategis nasional Surabaya Regional Railway Line (SRRL). 

Proyek yang bertujuan memodernisasi layanan Kereta Rel Listrik (KRL) di jalur Surabaya - Sidoarjo - Gresik ini dipastikan akan sepenuhnya dibiayai oleh pemerintah pusat melalui APBN.

Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, menjelaskan bahwa proyek SRRL menjadi prioritas dalam pengembangan transportasi publik yang terintegrasi di kawasan Surabaya Raya. 

Ia menekankan bahwa Surabaya tidak dapat berdiri sendiri dalam membangun sistem transportasi publik yang efisien dan terjangkau.

"Surabaya tidak bisa sendirian, kalau transportasi publik hanya berputar dalam Surabaya menggunakan LRT di Surabaya saja biayanya akan mahal, karena subsidinya tinggi," ujar Wali Kota Eri, Sabtu 19 April 2025.

Wali Kota Eri juga menyambut baik rencana pengoperasian SRRL yang diperkirakan akan dimulai pada tahun 2027. 

Ia menjelaskan bahwa proyek ini akan memanfaatkan jalur ganda kereta api (double track) yang menghubungkan Surabaya - Sidoarjo - Gresik.

"Alhamdulillah di tahun 2027 akan beroperasi SSRL. Itu adalah dobel track mulai dari Sidoarjo - Surabaya - Gresik ini kita manfaatkan," katanya.

Terkait pengembangan transportasi publik di dalam kota, Wali Kota Eri mengungkapkan bahwa Pemkot Surabaya masih mempertimbangkan secara matang rencana pembangunan Mass Rapid Transit (MRT) dan Light Rail Transit (LRT). 

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa biaya operasional kedua moda transportasi tersebut akan sangat tinggi jika hanya beroperasi di wilayah Surabaya, yang berpotensi membebani tarif bagi masyarakat. 

"Kalau di dalam kota, kami masih berpikir. Sudah ada rencana proyek MRT atau LRT, tapi ketika dihitung biayanya untuk naik tinggi sekali. Masyarakat tidak mungkin naik karena biayanya tinggi," jelasnya.

Wali Kota Eri kemudian memberikan perbandingan dengan Jakarta. Menurutnya, perbedaan status administratif sebagai provinsi memungkinkan sistem transportasi publik di Jakarta memiliki cakupan wilayah yang lebih luas. 

"Orang selalu bilang Jakarta saja bisa, tapi Jakarta bukan kota melainkan provinsi. Sehingga keretanya menghubungkan Jakarta Timur, Utara, Selatan, dan Barat," paparnya.

Ia menegaskan bahwa pembangunan MRT atau LRT di Surabaya idealnya juga harus mempertimbangkan konektivitas dengan wilayah tetangga. 

"Kalau Surabaya membangun MRT atau LRT, itu bukan hanya wilayah Surabaya tetapi menghubungkan Surabaya - Sidoarjo - Gresik. Makanya kita memilih SSRL," tegasnya.

Wali Kota Eri menyampaikan perkembangan positif terkait proyek SRRL. 

"Alhamdulillah ketika dengan Bu Gubernur Jawa Timur dan Pak Wagub, tinggal ditandatangani persetujuan dari Kementerian Keuangan," ungkapnya. 

Ia optimis bahwa setelah persetujuan dari Kementerian Keuangan diterbitkan, proyek SRRL yang akan menghubungkan Surabaya Raya secara otomatis akan segera terealisasi. 

"Kalau sudah ditandatangani Kementerian Keuangan, maka secara otomatis akan ada SSRL yang menghubungkan Surabaya Raya," pungkasnya. 

Read More

Bertemu Wali Kota Blitar, Wali Kota Surabaya Bahas Kerjasama Bahan Pokok Hingga Potensi Wisata

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus berupaya menekan inflasi, salah satu langkah konkret yang tengah dilakukan adalah kerjasama dengan daerah penghasil komoditas seperti Blitar, khususnya untuk pasokan telur dan sayur.

Hal ini disampaikan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi saat menerima kunjungan Wali Kota Blitar Syauqul Muhibbin di Ruang Kerja Walikota.

Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menjelaskan, Pemkot Surabaya melalui dinas terkait sedang melakukan pendataan menyeluruh terkait kebutuhan telur di berbagai sektor, mulai dari hotel, pasar, hingga rumah makan yang berada di Kota Pahlawan. 

Pendataan ini untuk mengetahui volume kebutuhan harian, serta harga yang sesuai dengan masyarakat.

"Jadi kami sudah melakukan kerjasama dengan Blitar, salah satunya adalah pemenuhan telur dan sayur. Tapi hari ini kita mendata semuanya yang ada di hotel, pasar, dan rumah makan terkait kebutuhannya. Sehingga kami akan langsung kerjasama dengan Blitar Raya, dengan itu akan dapat harga lebih bagus, lebih kompetitif karena langsung dari pedagangnya," kata Wali Kota Eri, Jum'at 18 April 2025.

Wali Kota Eri menekankan bahwa kerjasama ini penting, mengingat Surabaya bukan merupakan daerah penghasil komoditas. Oleh karena itu, Ketua 

Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) itu terus menguatkan kerjasama antar daerah.

“Karena Surabaya bukan penghasil tapi tempat pembeli, salah satu daerah penghasilnya di Blitar. Untuk itu, kami lakukan kerjasama,” jelasnya.

Selain sektor pangan, Wali Kota Eri menyebut bahwa potensi kerjasama juga mencakup sektor pariwisata. 

Surabaya dan Blitar merupakan dua kawasan yang memiliki jejak sejarah Presiden Republik Indonesia Ir Soekarno atau Bung Karno.

“Potensi ini yang bisa kami promosikan bersama. Kami akan sampaikan ke hotel-hotel mengenai sejarah itu begitu pula dengan Blitar, sehingga kerjasama tidak terbatas antar pemerintahan tapi juga wisatanya,” ungkapnya.

Wali Kota Eri menambahkan, Target penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dengan Blitar akan dilakukan sekitar bulan Mei, tepatnya sebelum gelaran acara Munas Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) di Kota Surabaya.

“Ketika APEKSI berlangsung, kerjasama ini dapat menjadi salah satu contoh dan bukti nyata bahwa setiap daerah bisa saling bersinergi,” tandasnya.

Sementara itu, Wali Kota Blitar Syauqul Muhibbin menyambut, baik inisiatif kerjasama ini. 

Ia mengungkapkan potensi besar Blitar Raya dalam memasok kebutuhan telur, sayur hingga buah-buahan.

“Populasi ayam petelur di Blitar Raya bisa mencapai 200 ton per hari. Sehingga, potensi ini yang terus kita kembangkan untuk ditawarkan kepada daerah lain,” kata Syauqul Muhibbin.

Ia meyakini bahwa kerjasama antar daerah ini akan mempercepat pemenuhan kebutuhan masing-masing wilayah. 

“Jadi nanti pemenuhan kebutuhan masyarakat antara satu daerah dengan lainnya bisa lebih cepat,” pungkasnya.

Read More

Gelar Webinar ASN Belajar, Wali Kota Eri Ingatkan Jajarannya Soal Korupsi dan Pungli

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menggelar webinar Aparatur Sipil Negara (ASN) Belajar di ruang sidang wali kota.

Webinar bertema “Menegakkan Disiplin, Membangun Integritas: Peran ASN dalam Pembinaan dan Pelayanan Prima di Kota Surabaya ini, diikuti oleh seluruh ASN di lingkungan Pemkot Surabaya. 

Webinar tersebut turut dihadiri oleh Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi secara langsung serta Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Republik Indonesia (RI), Zudan Arif Fakrulloh melalui daring. 

Selain itu, Wali Kota Eri Cahyadi juga didampingi oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Surabaya Ikhsan, serta jajaran Kepala Perangkat Daerah (PD) lainnya. 

Wali Kota Eri mengatakan, tujuan digelarnya webinar ini adalah untuk meningkatkan kedisiplinan dan membangun integritas ASN di lingkungan Pemkot Surabaya. 

Menurutnya, ASN juga harus bisa mengetahui hal apa saja yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan untuk dilakukan. 

“Sejatinya ASN itu harus bisa mengetahui mana yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan, salah satunya adalah korupsi, pungli (pungutan liar), dan lain-lain. Karena bangsa ini, kota ini, khususnya Surabaya itu (masyarakat) akan percaya kalau pemerintahnya itu bersih, dan pemerintah yang bisa mengayomi, bukan pemerintah yang membuat gaduh,” kata Wali Kota Eri, Jum'at 18 April 2025.

Wali Kota Surabaya yang juga menjabat sebagai Ketua Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) itu berharap, adanya webinar bisa membuka pikiran ASN lebih luas lagi ke depannya. 

Selain itu, ia juga menyampaikan, agar ASN di lingkungan Pemkot Surabaya bisa lebih berhati-hati dalam menjalankan tugas-tugasnya. 

“Yang kita jalani ini, kita harus berhati-hati, kalau kita tenang mengerjakannya berarti luar biasa, tapi kalau salah dalam mengerjakan tugasnya berarti imannya terputus,” ujarnya. 

Eri menyebutkan, bahwa Surabaya merupakan salah satu kota yang mendapatkan penilaian pencegahan korupsi tertinggi dari KPK RI dan penilaian integritas tertinggi nasional. 

Berdasarkan penilaian indikator monitoring center for prevention (MCP) KPK RI pada tahun 2023, Pemkot Surabaya mendapatkan nilai MCP 97 poin. 

Penilaian yang diberikan oleh KPK RI kepada Pemkot Surabaya ini adalah yang tertinggi alias peringkat satu di Jatim. 

“MCP kita yang dilakukan oleh KPK, kita adalah yang tertinggi di Jawa Timur, dan nomor tujuh se-Indonesia. Jadi, peningkatannya luar biasa, dari 14 jadi nomor tujuh di Indonesia, dan dari nomor dua di Jatim menjadi nomor satu dengan nilai 97,” sebutnya.

Eri juga menerangkan, hasil survei penilaian integritas (SPI) yang dicapai oleh Pemkot Surabaya di tahun 2023 juga menunjukkan hasil memuaskan. 

Hasil SPI Kota Surabaya di tahun 2023 menunjukkan angka 79,57 (warna hijau) terjaga.

“SPI kita juga di angka 79, di atasnya nasional dan di atasnya Provinsi Jatim. Kita akan terus berbenah diri, karena sejatinya pemkot dan wali kota adalah pelayan masyarakat, bagaimana kita bisa memberikan transparansi dan keyakinan bebas korupsi, insyaallah warganya tambah sejahtera,” terang Wali Kota Eri. 

Tidak hanya itu, Pemkot Surabaya kembali meraih penghargaan dari KPK RI atas capaian MCP terbaik kategori pemerintah kota/kabupaten untuk wilayah Jatim di tahun 2024. 

Kali ini, Pemkot Surabaya berhasil meraih penilaian MCP 98 poin. 

“Pencegahan korupsi sudah menjadi budaya kerja Pemkot Surabaya sejak dulu. Mulai dari lelang elektronik (e-proc) yang kita rintis hingga akhirnya direplikasi oleh sejumlah daerah bahkan level nasional,” katanya. 

Di samping itu, Kepala BKN RI, Zudan Arif Fakrulloh menyampaikan, agar ASN di lingkungan Pemkot Surabaya bisa menjaga amanah yang ditugaskan oleh Wali Kota Eri. 

Karena, tugas-tugas yang diberikan oleh Wali Kota Eri adalah bagian dari janji yang harus dijaga untuk melindungi masyarakat. 

“Misalnya, wali kota punya janji melindungi segenap masyarakat Kota Surabaya agar tidak sakit, kemudian didelegasikan kepada Kepala Dinas Kesehatan dan seluruh rumah sakit serta puskesmas. Ini lah kenapa sekarang kita berada di sini, yang pertama mewujudkan janji negara, dan mewujudkan janji daerah sampai ke level kelurahan,” kata Zudan. 

Agar semua tugas yang diamanahkan oleh wali kota berjalan maksimal, Zudan berharap, Pemkot Surabaya bisa menerapkan evaluasi harian untuk kepala PD hingga lurah. 

Dengan cara itu, maka ASN bisa mengukur waktu produktivitas dalam sehari bekerja. 

“Nah, ini bisa menjadi instrumen untuk penempatan pegawai yang perlu dijaga adalah sistem karir yang berkelanjutan,” ujarnya. 

Zudan menambahkan, dalam melayani dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat, sebagai ASN harus mampu menghadapi masalah. 

Menurutnya, sebuah masalah pasti bisa diselesaikan dan ada solusi untuk mengatasinya. 

“Jadi, Pak Eri sebagai wali kota jangan berkecil hati kalau ada masalah, tetap semangat. Semua kepala PD kalau ada masalah jangan kecil hati tetap semangat karena tuhan menciptakan setiap masalah pasti beserta dengan kuncinya dan solusinya,” pungkasnya.

Read More

Rekrutmen Akpol Bersih dan Terbuka, Ini Rahasianya

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Rekrutmen Taruna Akademi Kepolisian (Akpol) Tahun Anggaran 2025 menerapkan prinsip Bersih, Transparan, Akuntabel dan Humanis (BETAH). 

Prinsip ini yang menjadi rahasia Polri dan perintah dari Kapolri Jenderal Pol. Drs. Listyo Sigit Prabowo.

Menurut asisten Kapolri bidang Sumber Daya Manusia Irjen Pol Anwar menegaskan, rekrutmen Akpol jalur reguler adalah langkah strategis jangka panjang untuk mempersiapkan calon pimpinan Polri 30 tahun ke depan.

“Kita butuh perwira yang cerdas, kompeten, berintegritas, serta inovatif dan adaptif dalam menghadapi dinamika tugas-tugas kepolisian yang semakin kompleks di masa mendatang,” kata Anwar dalam keterangannya, Jumat 18 April 2025.

Anwar menyebutkan, rekrutmen Taruna Akpol juga bertujuan menyiapkan perwira Polri yang andal dalam analisis dan pemecahan masalah untuk menyelesaikan persoalan dengan solusi efektif.

Selain itu rekrutmen Taruna Akpol juga diharapkan menghasilkan perwira yang kolaboratif, mampu bekerja sama dengan berbagai pihak, baik dalam negeri maupun internasional untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

“Tolong jadikan prinsip BETAH ini sebagai pegangan. Saya minta kepada Karo SDM Polda untuk memedomani dan menjalankannya dengan penuh tanggung jawab. Ini bukan sekadar slogan, tapi komitmen nyata membangun kualitas SDM Polri,” kata Anwar.

Seleksi Taruna dan Taruni Akpol Tahun Anggaran 2025 saat ini sudah sampai tahap tes Psikologi. 

Penerapan prinsip BETAH rekrutmen anggota Polri telah memenuhi standar internasional dan mendapat penghargaan ISO 9001:2015.

Prinsip BETAH dirancang untuk memastikan proses seleksi berjalan adil, terbuka, dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Read More

Dampingi Wali Kota Eri Kawal Dugaan Kasus Penahanan Ijazah Lapor ke Polisi, Ini Kata Ketua AASR

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Ketua Aliansi Advokat Surabaya Raya (AASR), Edy Rudyanto (Etar) menegaskan pihaknya siap mendampingi para korban dan membuka posko pengaduan bagi warga Surabaya yang mengalami kejadian serupa.

“Kita ingin mendampingi beberapa klien, dikatakan korban, eks dari perusahaan. Kita juga buka posko tidak hanya terkait ijazah di perusahaan tersebut. Silakan kalau memang ada warga Surabaya ataupun perusahaan yang notabene tidak sesuai SOP atau prosedur, bisa menghubungi kami,” kata Etar,Sabtu 19 April 2025.

Etar juga mendorong aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti laporan tersebut secara profesional dan objektif sesuai koridor hukum.

“Harapan kepada Kapolres Tanjung Perak dan rekan-rekan jajaran, ayo kita tertibkan, kita buktikan mana yang salah dan mana yang benar. Kita sendiri sebagai praktisi hukum tidak bisa memvonis, ikuti jalur hukumnya. Karena ini Surabaya, jangan arogan siapapun dan apapun itu di Surabaya,” tandasnya.

Semrntara salah satu pelapor, Ananda Sasmita Putri Ageng (25), warga Surabaya, mengaku ijazahnya ditahan sejak mengikuti proses rekrutmen di perusahaan tempat ia bekerja. 

Ia bahkan diminta untuk menitipkan ijazah atau membayar uang jaminan sebesar Rp2 juta. 

“Penahanan ijazah sejak masuk interview, terus hari kedua dia wajib menitipkan ijazah atau uang penggantian jaminan ijazah sebesar Rp2 juta,” ungkap Putri.

Putri menyebutkan bahwa hingga saat ini belum ada kejelasan mengenai pengembalian dokumen tersebut, meski ia telah mengundurkan diri sejak Desember 2024. 

“Sekarang sudah keluar, sudah resign juga sejak Desember tahun 2024, dan ijazah (saya) masih ditahan,” katanya.

Putri juga menduga ada lebih dari 50 pegawai mengalami hal serupa. Ia berharap laporan ini dapat mendorong pihak perusahaan untuk mengembalikan dokumen yang menjadi hak para karyawan.

“Semoga pemilik perusahaan tersebut membuka hati selebar-lebarnya untuk mengalihkan ijazah kami. Karena harapan kita hanya itu. Kita hanya minta hak itu saja. Ijazah asli kita, meski itu ijazah SMA atau SMK, tolong dikembalikan. Itu saja,” ujarnya.

Sebelumnya Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mendampingi puluhan mantan karyawan perusahaan swasta melaporkan dugaan penahanan ijazah ke Polres Pelabuhan Tanjung Perak, Kamis 17 April 2025. 

Dalam pelaporan ini, mereka juga didampingi oleh puluhan advokat dari berbagai lembaga hukum di Kota Pahlawan.

Wali Kota Eri Cahyadi menegaskan bahwa kehadirannya merupakan bentuk dukungan terhadap pekerja yang merasa hak-haknya tidak dipenuhi oleh perusahaan tempat mereka bekerja.

“Saya memberikan support kepada seluruh pekerja yang bekerja di Surabaya terkait dengan apakah itu haknya mereka diambil, atau merasa tidak adil dengan haknya mereka dan salah satunya adalah ijazah. Mereka melaporkan terkait dengan ijazah yang ditahan ataupun hal lainnya,” ujar Wali Kota Eri.

Ia menyebutkan bahwa sejumlah pengacara dari berbagai lembaga ikut terlibat dalam pendampingan. 

Diantaranya dari Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi), Krisnu Wahyuono Law & Partner, serta Aliansi Advokat Surabaya Raya (AASR). 

Pemkot Surabaya juga turut membuka posko pengaduan bagi pekerja lain yang mengalami permasalahan serupa.

“Ada teman-teman yang mendampingi dari Krisnu Wahyuono Law & Partner, ada lagi yang melaporkan lewat AASR. Saya matur nuwun (terima kasih) kepada semuanya ” tegasnya.

Sebagai Ketua Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI), Wali Kota Eri menekankan pentingnya menciptakan suasana kondusif di Surabaya, baik bagi pekerja maupun pengusaha. Ia juga menegaskan bahwa pelaku usaha yang melanggar aturan tidak layak beroperasi di Kota Pahlawan.

“Ayo kita menata Surabaya dengan hati yang jernih, dengan pikiran yang bersih, sehingga Surabaya tetap kondusif, tetap baik buat pekerja, tetap baik buat pengusaha, sehingga nama Surabaya tetap terjaga. Tapi siapa yang melanggar aturan, siapa yang tidak menjalankan kewajiban, maka mereka tidak boleh berusaha di Surabaya,” tegasnya.

Karenanya, Wali Kota Eri meminta kasus ini segera ditangani dan ditindaklanjuti oleh aparat kepolisian. 

Bahkan, ia menyampaikan langsung permintaan tersebut kepada pejabat di Polres Pelabuhan Tanjung Perak.

“Tadi saya minta tolong kepada Pak Wakapolres, ada Pak Kasat Reskrim, ada Pak Kasat Intel, saya sampaikan semuanya, sehingga saya minta ini menjadi atensi khusus agar ini segera terungkap cepat, siapa yang salah, siapa yang benar. Dengan harapan ke depannya tidak terulang lagi dan kita jaga suasana Kota Surabaya,” jelasnya.

Terkait jumlah pelapor, Wali Kota Eri menyebutkan bahwa hingga saat ini telah ada sekitar 31 orang yang melaporkan kejadian serupa. Ia mendorong seluruh korban untuk tidak ragu melapor.

“Ada sekitar 31 orang. Ada lagi yang bilang (mau) lapor. Pokoknya ayo jaga bareng-bareng. Saya tidak bisa jaga sendiri Kota Surabaya, tapi kami (Surabaya) punya pengacara - pengacara hebat,” pungkasnya.

Read More

KedaiKOPI Nyatakan Masyarakat Puas Atas Rekayasa Lalin di Ops Ketupat 2025

Jakarta - KABARPROGRESIF COM Pelaksanaan pengamanan arus mudik Idul Fitri 1446 H/2025 oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya jajaran Polisi Lalu Lintas (Polantas), mendapatkan apresiasi luas dari masyarakat. 

Hal ini tercermin dari hasil survei yang dilakukan oleh Lembaga Survei KedaiKopi terhadap 1.062 responden yang tersebar di berbagai titik jalur mudik nasional.

Survei ini mengungkap bahwa 91,2% masyarakat merasa puas terhadap kebijakan rekayasa lalu lintas yang diterapkan oleh Polri. 

Hal ini menjadi indikator kuat bahwa strategi manajemen lalu lintas, termasuk one way, contra flow, dan pemanfaatan jalur alternatif, dinilai berhasil dalam mengurai kepadatan serta meningkatkan kenyamanan berkendara selama masa mudik.

“Mayoritas masyarakat atau 96,1 persen juga puas terhadap infrastruktur jalan, baik jalan tol maupun non-tol yang ada. 91,2 persen pemudik puas dengan kebijakan rekayasa lalu lintas yang dilakukan saat mudik,” kata Direktur Riset dan Komunikasi KedaiKopi, Ibnu Dwi Cahyo,

Mayoritas masyarakat atau 96,1 persen juga puas terhadap infrastruktur jalan, baik jalan tol maupun non-tol yang ada. 91,2 persen pemudik puas dengan kebijakan rekayasa lalu lintas yang dilakukan saat mudik,” Direktur Riset dan Komunikasi KedaiKopi – Ibnu Dwi Cahyo,

Selain kinerja Polantas, survei juga menilai sejumlah aspek pendukung yang turut mempengaruhi pengalaman mudik. Responden mengaku puas terhadap:

Layanan posko kesehatan: 92,9%

Ketersediaan BBM di rest area: 95,8%

Kebersihan tempat makan: 91,1%

Kenyamanan area istirahat (rest area): 89,1%

Kondisi toilet di rest area: 86,2%

Data-data ini menggambarkan sinergi yang solid antara Polri dan berbagai pihak terkait dalam menciptakan suasana mudik yang aman, lancar, dan nyaman. 

Kinerja Polantas dalam Operasi Ketupat 2025 tidak hanya berdampak pada lalu lintas secara teknis, namun juga berkontribusi besar terhadap ketenangan dan kepuasan psikologis masyarakat selama melakukan perjalanan panjang ke kampung halaman.

Capaian ini menunjukkan bahwa pendekatan humanis dan adaptif yang diterapkan oleh jajaran kepolisian dalam pengamanan arus mudik telah berhasil menjawab ekspektasi masyarakat. 

Lebih dari itu, peningkatan tingkat kepuasan dari tahun ke tahun menjadi refleksi keberhasilan berkelanjutan dalam membangun kepercayaan publik terhadap institusi Polri.

Read More

Viral Video Pria Berseragam Satgas Diduga Mencuri, Pemkot Surabaya Pastikan Bukan Petugasnya

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Sebuah video viral beredar di media sosial memperlihatkan seorang pria paruh baya berseragam Satgas Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang (DPRKPCKTR) melakukan dugaan pencurian di sebuah warung pada Kamis 17 April 2025. 

Kejadian ini memicu spekulasi di masyarakat bahwa pelaku adalah petugas Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya.

Menanggapi hal tersebut, Pelaksana Tugas Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo) Kota Surabaya, M. Fikser menegaskan bahwa seragam Satgas DPRKPCKTR yang terlihat dalam video adalah seragam lama dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPRKPP).

“DPRKPCKTR merupakan nama lama dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) DPRKPP, dimana satgas tersebut telah tersebar ke DPRKPP, Dinas Kesehatan (Dinkes), dan Dinas Pendidikan (Dispendik),” jelas Fikser, Sabtu 19 April 2025.

Berdasarkan penelusuran yang telah dilakukan oleh Pemkot Surabaya, Fikser menduga kuat bahwa seragam yang dikenakan oleh terduga pelaku adalah seragam lama yang sudah tidak dipergunakan atau bahkan dibuang, dan kemudian disalahgunakan untuk melakukan tindak kriminalitas.

"Hasil penelusuran oleh DPRKPP, Dinkes, Dispendik hingga Inspektorat Kota Surabaya tidak menemukan adanya personel dengan ciri-ciri seperti orang pada video dalam daftar pegawai PD Pemkot Surabaya," tegas Fikser.

Lebih lanjut, pihaknya menyatakan telah menyerahkan kasus ini kepada pihak berwajib untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Ia memastikan bahwa terduga pelaku bukanlah personel DPRKPP, yang merupakan nama saat ini dari DPRKPCKTR.

“Seragam yang digunakan orang pada video adalah seragam lama, besar kemungkinan pakaian tersebut sudah berpindah tangan atau dibuang. Kemungkinan lain, seragam lama tersebut dibuang dan disalahgunakan oleh terduga pelaku pencurian," tandasnya.

Menyikapi kejadian ini, Fikser juga mengimbau kepada seluruh petugas atau satgas Pemkot Surabaya untuk lebih berhati-hati dalam menyimpan, menjemur, atau membuang pakaian seragam dari instansi manapun.

“Sebab, ketika diambil oleh orang yang tidak bertanggung jawab, seragam tersebut bisa disalahgunakan,” pungkasnya.

Read More

Kapolri Ajak Mahasiswa Jaga Persatuan hingga Dukung Program Pemerintah

Yogyakarta - KABARPROGRESIF COM Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menghadiri kegiatan pembukaan pekan orientasi Himpunan Mahasiswa Buddhis Indonesia (Hikmahbudhi) ke-12 di Yogyakarta, pada Jumat (18/4/2025).

Kapolri berkesempatan membuka langsung kegiatan pekan orientasi dengan tema ‘Revitalisasi Gerakan HIKMAHBUDHI untuk Membangun Negeri‘.

Dalam acara ini, Kapolri mengajak mahasiswa untuk meningkatkan skill dan knowledge untuk mendukung program pemerintah.

Adapun program pemerintah di bidang Perekonomian, seperti Koperasi Desa Merah Putih, Perumahan Rakyat, Penghapusan Utang Macet UMKM, hingga Hilirisasi.

Kemudian program pemerintah untuk membangun SDM unggul, seperti Makan Bergizi Gratis, Pembangunan Sekolah Rakyat, Peningkatan Kesejahteraan Guru, Pengecekan Kesehatan Gratis dan berbagai program lainnya.

Oleh karenanya, Kapolri menekankan agar Mahasiswa terus menjadi generasi penerus bangsa yang terbebas dari narkoba, judi online dan hal lainnya yang merugikan diri sendiri.

“Mahasiswa diharapkan dapat menjadi agen perubahan masa depan, serta membentengi diri dan masyarakat dari kejahatan narkoba serta judi daring,” ujarnya.

⁠Di era kemajuan teknologi informasi, Kapolri mengajak mahasiswa untuk terus meningkatkan kemampuan atau talenta di bidang digital sebagai bekal untuk membangun bangsa.

“Membantu edukasi lingkungan sekitar agar tidak mudah terpengaruh dengan hoaks, sehingga persatuan dan kesatuan tetap terjaga,” kata Sigit.

Mantan Kabareskrim Polri ini pun optimis kader Hikmahbudhi betul-betul bisa menjadi perekat ke-Bhinekaan, dan bisa menjadi insan-insan yang memiliki kualitas SDM yang siap bertarung untuk mengisi bonus demografi dan menjadi pelopor pergerakan kemajuan bangsa.

Dalam kegiatan tersebut, Kapolri juga turut menerima penghargaan Hikmahbudhi Awards Tokoh Tauladan Pelindung dan Pengayom Masyarakat.

Acara itu juga turut dihadiri oleh Direktur Urusan Pendidikan Agama Buddha Kemenag Nyoman Suriadarma serta jajaran PJU Mabes Polri.

Dalam kegiatan ini, Kapolri beserta undangan yang hadir kemudian juga melakukan peninjauan kelompok UMKM dari Hikmahbudhi yang ada di lokasi.

Read More

Penggunaan Kokain di Indonesia Meningkat, Ini Penyebabnya

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Bareskrim Polri mengungkapkan adanya peningkatan penggunaan kokain di Indonesia sepanjang 2024 hingga 2025. 

Hal ini terungkap setelah pengungkapan kasus peredaran 25 kilogram kokain di wilayah Aceh dan Sumatera Utara (Sumut), yang menunjukkan bahwa Indonesia masih menjadi target pasar jaringan narkoba internasional.

“Dari pengungkapan 25 kilogram kokain tersebut, ada peningkatan jumlah pemakai kokain di tahun 2024-2025 ini,” kata Dirtipidnarkoba Bareskrim Polri Brigjen Eko Hadi Santoso kepada wartawan, Jumat (18/4/2025).

Eko menjelaskan, peredaran kokain di Indonesia tergolong langka karena harga yang cukup mahal jika dibandingkan dengan jenis narkoba lain. 

Ia menyebut pengguna kokain berasal dari kelompok tertentu.

“Kokain itu dari harga cukup mahal dan diidentifikasi penggunanya kelompok tertentu,” ujarnya.

Eko menambahkan, tim Ditresnarkoba Polda Aceh dan Polres Langsa masih terus melakukan pengembangan terhadap jaringan peredaran kokain tersebut.

“Masih kita kembangkan terus oleh jajaran Ditresnarkoba Polda Aceh dan Polres Langsa,” katanya.

Eko menegaskan pihaknya akan melakukan berbagai cara agar menumpas peredaran narkoba yang ada di Indonesia.

“Semua jenis narkoba akan kita berantas,” tegasnya.

Sebelumnya, personel Satresnarkoba Polres Langsa berhasil mengungkap jaringan peredaran kokain seberat 25 kilogram. 

Enam orang ditangkap di sejumlah lokasi berbeda di Aceh dan Sumut.

Kasus ini merupakan hasil penyelidikan intensif yang dilakukan sejak Februari 2025, saat Polres Langsa dipimpin AKBP Andy Rahmansyah yang kini menjabat sebagai Wadir Reskrimum Polda Aceh.

Andy menyebut, penangkapan dilakukan oleh tim gabungan yang ia pimpin bersama Dirresnarkoba Polda Aceh Kombespol Shobarmen. 

Dua tersangka pertama, Muhammad Rizal dan Khadafi, ditangkap di Desa Baroh, Kecamatan Langsa Lama, Kota Langsa dengan barang bukti kokain dalam tas ransel.

Read More

Dorong Penyelesaian Konflik Apartemen Bale Hinggil, Wali Kota Eri Minta Fasilitas Dasar Tetap Berfungsi

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mendorong penyelesaian konflik antara penghuni dan pihak pengelola Apartemen Bale Hinggil. 

Terbaru, ratusan penghuni apartemen tersebut dikabarkan mengalami pemutusan fasilitas kebutuhan dasar berupa aliran listrik dan air.

Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi menegaskan bahwa pemutusan fasilitas dasar tidak dibenarkan dalam situasi apapun.

"Bale Hinggil itu sudah saya sampaikan, yang namanya fasilitas dasar tidak boleh dimatikan. Ada kabar fasilitas dasar mati, makanya saya sampaikan bahwa fasilitas dasar tidak boleh dimatikan," kata Wali Kota Eri, Sabtu 19 April 2025.

Namun demikian, Wali Kota Eri menjelaskan bahwa perbedaan yang berkaitan dengan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) memiliki ranah hukum tersendiri yang tidak bisa diselesaikan oleh Pemkot Surabaya.

"Tapi kalau terkait perbedaan dengan PPJB, PPJB di dalamnya ada beda-beda, maka tidak bisa kami menyelesaikan, tapi harus diselesaikan secara hukum. Karena itu kasus ini sudah saya minta pendampingan kejaksaan tinggi," jelasnya.

Menurutnya, penyelesaian konflik PPJB harus dilakukan melalui Kejaksaan Tinggi karena menyangkut aspek legal antara dua pihak.

"Sehingga perbedaan yang ada PPJB itu diselesaikan di kejaksaan tinggi, karena kalau PPJB mengikat kedua belah pihak, itu sudah masuk hukum," imbuhnya.

Namun, Wali Kota Eri menegaskan jika fasilitas dasar sampai dimatikan, maka hal tersebut menjadi ranah Pemkot Surabaya karena berkaitan dengan regulasi yang diatur dalam Pasal 24 Peraturan Wali Kota (Perwali) Nomor 19 Tahun 2023.

"Tetapi kalau fasilitas dasar dimatikan, berhadapan dengan pemkot, karena itu terkait dengan Perwali Surabaya," tegas Ketua Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) ini.

Sebelumnya, pada Senin 16 Desember 2024, Wali Kota Eri sempat turun langsung untuk melakukan mediasi antara penghuni dan pengelola Apartemen Bale Hinggil. 

Mediasi tersebut menindaklanjuti konflik yang mencuat, antara lain mengenai akses lift, tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), serta biaya service charge.

Dalam pertemuan itu, Wali Kota Eri telah menyampaikan bahwa apabila terjadi perselisihan terkait masalah hukum, Perhimpunan Penghuni dan Pemilik Satuan Rumah Susun (PPPSRS), maupun persoalan lainnya, fasilitas umum yang berkaitan dengan kebutuhan dasar di hunian vertikal tetap harus berfungsi seperti biasa. 

Read More