Risma Minta Penyandang Disabilitas Berat Bisa Dibawa ke Balai Sosial

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Menteri Sosial Tri Rismaharini mengatakan banyak keluarga penyandang disabilitas berat memilih mengasuh sendiri di rumah anggota keluarganya.

“Sebetulnya bisa saja membawa mereka ke balai sosial asalkan atas kehendak keluarga,” kata Risma di Kantor Kemensos, Rabu (29/9).

Namun, tidak semua keluarga memang mau penyandang disabilitas berat ditangani di balai.

Padahal, Risma mengatakan pihak keluarga membutuhkan biaya besar.

“Bukan hanya untuk hidupnya, kadang ada yang tidak bisa makan makanan keras sehingga harus minum susu,” katanya.

Mantan Wali Kota Surabaya ini menyebut, bisa jadi biaya tersebut lebih mahal dibanding kehidupannya yang biasa.

Namun, Risma menyatakan akan melakukan kolaborasi dengan Kantor Staf Presiden dalam upaya perlindungan penyandang disabilitas di Indonesia, salah satunya bantuan bagi penyandang disabilitas berat.

Risma akan membuat semacam aturan untuk bisa memperhatikan para penyandang disabilitas berat.

“Bukan hanya sekadar mendapatkan bantuan sosial, melainkan juga keluarganya bisa diringankan bebannya untuk kebutuhan lain di luar kebutuhan pokok seperti makanan," kata Risma.

Risma mengatakan, bagi penyandang disabilitas yang masih produktif, Kementerian Sosial akan siapkan mereka akses penghidupan layak seperti dengan alat-alat bantu yang sudah buat di Kementeriannya.

Namun, bagi anak-anak yang mengalami hilang pendengaran misalnya, Kemensos berencana membuat modul bagi orang tua untuk melatih anak-anak mereka bicara.

Read More

Danrem Bhaskara Jaya pastikan Kesiapan Pasukan Pengamanan Wapres RI

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Berbagai persiapan pengamanan dilakukan menjelang kedatangan Wakil Presiden RI, Ma’ruf Amin. Salah satunya, soal pengamanan.

Rencananya, Wapres RI itu akan menggelar kunjungannya ke Jawa Timur, tepatnya ke Kota Surabaya dan Sidoarjo.

Beberapa personel pengamanan, disiagakan menjelang kedatangan pejabat nomor dua di Indonesia tersebut.

Salah satunya, melalui apel pengamanan VVIP yang saat ini digelar di Lapangan Hitam, Makodam V/Brawijaya pada Rabu, 29 September 2021 sore.

“Hanya memastikan kesiapan personel saja. Sehingga, selama pelaksanaan pengamanan nanti tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan,” ujar Danrem 084/Bhaskara Jaya, Brigjen TNI Herman Hidayat Eko Atmojo.

Apel itu, kata Danrem, digelar dengan tujuan untuk mengetahui tingkat keadaan yang nantinya akan dihadapi oleh pasukan pengamanan yang terdiri dari TNI, Polri dan Satpol PP tersebut.

“Pengamanan itu berlangsung mulai dari kedatangan, hingga kepulangan pak Wapres,” jelasnya. (Penrem 084/Bhaskara Jaya)

Read More

Mensos Tri Rismaharini Akan Kunjungi Kabupaten Bolmong

KABARPROGRESIF.COM: (Bolmong) Menteri Sosial (Mensos) RI Tri Rismaharini akan melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong).

Kunjungan mantan Wali Kota Surabaya itu, besok atau tepatnya Kamis 30 September 2021.

Plt Kepala Dinas Kominfo Bolmong Jenli Mongilong menjelaskan, berdasarkan surat pemberitahuan, Mensos memulai kegiatannya dari Provinsi Gorontalo kemudian dilanjutkan ke Kabupaten Bolmong.

“Berdasarkan surat pemberitahuan kunjungan kerja, Menteri Sosial Ibu Tri Rismaharini sudah berada di Provinsi Gorontalo. Kamis esoknya, melewati Kabupaten Bolmong dan akan singgah di Desa Batu Merah Kecamatan Sangtombolang,” jelasnya Jenli.

Tentu ini merupakan salah satu rasa syukur bagi pemerintah dan masyarakat Bolmong karena mendapat kunjungan orang nomor di Kementrian Sosial.

Berdasarkan agenda kerja, Menteri Sosial Tri Rismaharini tiba di Desa Batu Merah Kamis 30 September pukul 11.00 Wita. 

Setelah tiba di Desa Batu Merah dijemput jajara Pemkab Bolmong sekaligus akan menyerahkan bantuan bagi korban banjir bandang.

“Usai makan siang di Bolmong, kemudian melanjutkan perjalanan menuju Manado,” ujar Jenli. Saat ini, Pemda mulai melakukan persiapan dalam rangka penjemputan pada kamis mendatang.

Read More

Ditpolairud Polda Jatim Gagalkan Penyelundupan Ribuan Burung dari Kalimantan

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Ditpolairud Polda Jawa Timur menggagalkan penyelundupan ribuan burung berbagai jenis yang dilindungi dari Kalimantan ke Nganjuk, Senin (27/9) sekitar pukul 02.00 WIB.

Pelakunya penyelundupan burung itu ialah Andi Wibowo (36), warga Dr Soetomo, Desa Ngrawan, Kecamatan Berbek, Nganjuk.

Kasubdit Gakkum Ditpolairud Polda Jatim AKBP Siswantoro mengatakan satwa yang diselundupkan itu sehabyak 1.081 ekor dan tanpa kelengkapan dokumen resmi.

"Pelaku mengirimkannya melalui jalur laut menggunakan kapal," ujar Siswantoro tertulis, Rabu (29/9).

Siswantoro menjelaskan pengungkapan kasus itu berawal dari informasi adanya muatan kapal yang dicurigai membawa truk yang di dalamnya terdapat satwa dilindungi.

Saat kapal tiba dan bersandar di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya sekitar pukul 02.00 WIB, tim Intelair melihat target turun.

Kemudian pelaku dibuntuti oleh tim hingga kendaraannya berhenti di Jalan Kalianak.

Saat truk membongkar muatannya, petugas melihat adanya satwa langka yang dikemas dalam beberapa boks buah-bahan ke mobil lainnya.

Kasubdit Gakkum Ditpolairud Polda Jatim AKBP Siswantoro membeberkan hasil pengungkapan kasus penyelundupan dari Kalimantan, Rabu (29/9).

"Dari hasil pengintaian tersebut, kami mengamankan pelaku dan membawanya ke markas untuk dilakukan pemeriksaan," jelas dia.

Dia memerinci, burung yang diselundupkan itu di antaranya 85 ekor burung cucak hijau, sepuluh ekor murai, 940 ekor kolibri, 14 ekor tledekan, dan 32 ekor kapas tembak serta dua unit ponsel.

"Satwa tanpa kelengkapan dokumen itu kami serahkan ke BKSDA untuk dilakukan rehabilitasi dan dilepas liarkan," kata dia..

Atas perbuatannya, Andi dijerat dengan UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya atau Tindak Pidana Pengangkutan Satwa Dilindungi.

"Hukuman paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp 100 juta," pungkas Siswantoro.

Read More

Kejati Jabar Tetapkan Mantan Kepala Cabang PT Berdikari Sebagai Tersangka

KABARPROGRESIF.COM: (Bandung) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat (Jabar) menetapkan MT, Mantan Kepala Cabang PT Berdikari Insurance Cabang Bandung sebagai tersangka perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian negara Rp2,8 miliar.

“Menetapkan Tersangka MT selaku Wiraswasta / Mantan Kepala Cabang PT. Berdikari Insurance Cabang Bandung, berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Nomor: Print-968/M.2/Fd.1/09/2021 tanggal 28 September 2021, yang diduga melakukan perbuatan melawan hukum yaitu mark up dalam pembayaran premi asuransi,” kata Kepala Pusat Penerangan dan Hukum Kejaksaan Agung (Kapuspenkum Kejagung) Leonard Eben Ezer Simanjuntak, Rabu (29/9/2021).

Leonard menuturkan MT, telah diperiksa sebagai tersangka sekitar pukul 15.00 WIB yang bertempat di Kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. 

Selanjutnya terhadap tersangka, dilakukan penahanan pada Tingkat Penyidikan selama 20 (dua puluh) hari ke depan terhitung mulai tanggal 28 September 2021 s/d 17 Oktober 2021 dan dititipkan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Bandung.

“Berdasarkan Surat Perintah Penahanan (tingkat Penyidikan) T-2 Nomor: Print-970/M.2.1/Fd.1/09/2021 tanggal 28 September 2021 dengan dasar penahanan yaitu Pasal 21 ayat (1) KUHAP,” ujarnya.

Lebih lanjut, Leonard menjelaskan konstruksi kasus ini diawali dengan tindak pidana korupsi penyimpangan dalam penggunaan keuangan secara tidak sah di PT Pos Finansial Indonesia selaku anak perusahaan dari PT Pos Indonesia Tahun 2018 s/d 2020.

Adalah Direktur PT. POSFIN (Sdr. S) dan Manager Keuangan dan Akutansi PT. POSFIN (Sdr. R.D.C) yang diduga melakukan penyimpangan penggunaan keuangan sekurang-kurangnya sebesar Rp 52.612.200.000.

Dalam dugaan penyimpangan tersebut, dilakukan pembayaran premi sertifikat penjaminan kepada PT Berdikari Insurance melalui Brooker PT Caraka Mulia yang ternyata dimark-up dan dibatalkan oleh PT Berdikari Insurance sebesar Rp 2.812.800.000.

“Dengan modus operandi, pembayaran premi asuransi penjaminan untuk tertanggung PT Biometrik Kharisma Utama (PT BKU) atas proyek kerjasama antara PT BKU dengan PT POSFIN yang pembayarannya dibebankan pada PT POSFIN dan dimark-up sebesar Rp 2.800.000.000,” ujarnya.

Read More

PSI Makin Terpojok, Viani Limardi Kembalikan Dana Reses

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) DPRD DKI Jakarta memastikan bahwa eks politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Viani Limardi sudah mengembalikan dana lebih reses periode Maret 2021 lalu. 

Kelebihan dana reses dikembalikan langsung setelah periode reses berakhir.

Pelaksana tugas (Plt) Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD DKI Augustinus mengatakan, pihaknya rutin memeriksa laporan keuangan reses setiap anggota dewan. Bila ditemui ada sisa dana, maka dana tersebut akan dimita kembali.

"Kami berikan sebesar Rp300 juta untuk reses. Nanti ketika surat pertanggungjawaban (SPJ) atau kwitansinya kurang dari Rp300 juta, misalnya Rp250 juta, kami akan minta lagi, (sisanya)” ujar Augustinus, Rabu (29/9/2021).

Proses ini pun disebutnya berlangsung cukup singkat, bila ada uang sisa biasanya dalam kurun waktu sebulan dana tersebut sudah dikembalikan ke kas daerah. 

Walau demikian, Augustinus tak merinci besaran dana reses periode Maret 2021 yang dikembalikan Viani.

"Ini kan sudah bulan September, artinya kalau logika saya bulan Maret, berarti (pengembalian uang reses) sudah selesai," bebernya.

"Artinya bu Viani sudah mengembalikan, tapi secara nominalnya harus dicek dulu administrasinya," tambahnya.

Sebelumnya diberitakan bahwa PSI telah memecat Viani sebagai kader partai. Secara otomatis, keanggotannya di DPRD DKI juga dicabut.

Viani disebut melanggar beberapa aturan, termasuk soal penggelembungan dana reses dan aturan ganjil genap di DKI.

Diberitakan pada 12 Agustus 2021 lalu, Viani Limardi terlibat cekcok dengan petugas kepolisian lantaran tidak terima dirinya terjaring razia ganjil genap.

Dalam rekaman, Viani tampak marah dan menyatakan akan melakukan protes kepada instansi kepolisian karena dirinya seharusnya kebal dari aturan ganjil genap.

Alasan yang digunakan Viani adalah karena dirinya terlibat dalam menyusun aturan penerapan ganjil genap selama PPKM di Jakarta. 

“Nanti saya akan protes, saya yang bikin aturannya,” ujar Viani dalam rekaman suara, Kamis (12/8/2021).

Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta ini juga dituding telah melakukan penggelembungan pelaporan penggunaan dana APBD untuk kegiatan reses.

“Penggunaan dana untuk kegiatan reses dan atau sosialisasi peraturan daerah yang tidak sesuai dengan riilnya yang telah dilakukan secara rutin atau setidak-tidaknya pada reses tanggal 2 Maret 2021, pada Jalan Papanggo 1 RT 01/RW02 Keluarahan Papanggo Kecamatan Tanjung Priok," demikian tertulis dalam surat pemecatan Viani.

Secara terpisah, Viani membantah tudingan penggelembungan dana reses tersebut dan menyebutnya sebagai fitnah.

“Itu fitnah yang sangat busuk dan bertujuan membunuh karakter saya,” ujarnya, Selasa (28/9/2021).

Menurut Viani, dirinya sudah mengembalikan kelebihan dana reses kepada Sekretariat DPRD DKI.

Viani menjelaskan bahwa dia menerima dana sebesar Rp 302 juta untuk melakukan reses di 16 titik. Ada kelebihan uang sebesar Rp 70 juta yang telah dikembalikan pada Sekretariat DPRD DKI. 

Karena merasa telah dirugikan, Viani berencana akan menggugat PSI sebesar Rp 1 triliun.

Selain menyebut dirinya difitnah, Viani mengatakan bahwa PSI tidak memberinya hak klarifikasi berkaitan dengan pelanggaran aturan ganjil genap yang ia lakukan Agustus lalu.

“Selama ini saya dilarang bicara, bahkan tidak diberikan kesempatan untuk klarifikasi, seperti contohnya pada kejadian ganjil genap lalu yang mengatakan bahwa saya ribut dengan petugas, bahkan saya harus minta maaf untuk sesuatu yang menurut saya tidak benar dan tidak saya lakukan," kata dia.

Read More

Isu Ijazah Palsu Jaksa Agung Miliki Agenda Terselubung

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Praktisi hukum Masriadi Pasaribu menyebut isu ijazah palsu Kajagung ST Burhanuddin memiliki agenda terselubung.

Kejaksaan Agung patut mewaspadai serangan balik dari para pelaku korupsi yang ditangani selama ini.

Apalagi, belakangan korps adhiyaksa kerap menangani kasus besar, seperti Asabri hingga Jiwasraya.

Menurut praktisi hukum Masriadi Pasaribu, kewaspadaan tersebut penting agar kerja-kerja Kejaksaan Agung tetap berjalan sebagaimana mestinya.

Lembaga hukum sekelas Kejaksaan Agung patut mewaspadai serangan balik dari para pelaku korupsi yang ditangani.

“Ini mulai terlihat dari isu ijazah Jaksa Agung. Isu ini sengaja digerakkan untuk mendeligitimasi dan mengganggu kinerja kejaksaan,” ujar Masriadi kepada wartawan, Rabu (28/9).

Dosen di Univesitas Asyafiiyah ini menduga, isu ijazah palsu memiliki agenda terselubung untuk menjatuhkan Kejagung.

Apalagi, belakangan muncul desakan agar presiden turun tangan untuk menginvestigasi kasus dugaan ijazah palsu yang sudah diklarifikasi pihak Kejagung.

“Kuat dugaan ada motif di situ. Kalau sudah ada klarifikasi resmi secara kelembagaan, kenapa harus Jaksa Agung sendiri yang menunjukkan ijazahnya? Kan aneh,” ujarnya.

Merujuk pengalaman, upaya pemberantasan korupsi memang tidak pernah sepi dari para pengganggu.

Apalagi pelaku korupsi rata-rata adalah orang kuat yang punya kendali atas uang dan kekuasaan.

Oleh sebab itu, ia meminta Jaksa Agung beserta jajaran tetap fokus bekerja sesuai amanah undang-undang. Selama tugas dijalankan dengan benar, maka tak akan ada masalah.

“Tidak ada yang boleh melemahkan kinerja pemberantasan korupsi termasuk yang ditangani kejaksaan,” tandasnya.

Read More

KPK Eksekusi Mantan PPK Kemensos ke Lapas Sukamiskin

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengeksekusi mantan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kementerian Sosial (Kemensos) Adi Wahyono ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat, pada Rabu (29/9/2021).

Anak buah bekas Menteri Sosial Juliari Batubara itu merupakan terpidana kasus korupsi pengadaan bantuan sosial Covid-19 di wilayah Jabodetabek tahun 2020.

Eksekusi dilakukan oleh jaksa Rusdi Amin berdasarkan keputusan Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat Nomor: 31/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt. Pst tanggal 1 September 2021 yang telah berkekuatan hukum tetap.

“Untuk menjalani pidana penjara selama 7 tahun dikurangi selama berada dalam tahanan,” ujar Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri, melalui keterangan tertulis, Rabu (29/9).

Ali mengatakan, Adi juga diwajibkan membayar pidana denda Rp 350 juta. Apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan.

Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta menyatakan Adi terbukti melakukan tindak pidana korupsi pengadaan paket bansos Covid-19 bersama dengan Julari Batubara dan Matheus Joko Santoso dengan total Rp 32,48 miliar.

Adi dinyatakan terbukti bersalah melanggar Pasal 12 huruf B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Read More

Atas Inisiasi Warga Sendiri, Wali Kota Eri Apresiasi Vaksinasi di Rungkut Mapan Barat

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi bersama Kapolrestabes Surabaya Kombespol Akhmad Yusep Gunawan meninjau langsung vaksinasi di Perumahan Rungkut Mapan Barat, Kelurahan Rungkut Tengah, Kecamatan Gununganyar, Surabaya, Rabu (29/9). 

Vaksinasi yang diinisiasi oleh warga yang tergabung dalam Relawan Bodreks itu menyasar warga Perumahan Rungkut Mapan Barat, luar warga perumahan, para pelajar, dan juga orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) serta warga disabilitas.

Ketika tiba di lokasi, Wali Kota Eri juga sempat menyapa warga disabilitas yang hendak divaksin. 

Bahkan, para pelajar SD dan SMP yang hendak divaksin juga tak luput dari sapaannya. Mereka bahwa bersuka ria berfoto dengan Wali Kota Eri.

Wali Kota Eri mengapresiasi vaksinasi yang digelar di Perumahan Rungkut Mapan Barat itu. 

Sebab, vaksinasi yang digelar di tempat tersebut diinisiasi langsung oleh warga yang tergabung dalam Relawan Bodreks. Apalagi, tempatnya sangat nyaman dan tertata. 

“Ini bisa dijadikan contoh, bagaimana kekuatan Relawan Bodreks yang ada di Rungkut ini bergerak untuk melakukan vaksin bagi warga,” kata Wali Kota Eri, Rabu (29/9).

Dengan percontohan ini, maka ke depannya semua wilayah bisa melakukan hal serupa, sehingga Pemkot Surabaya beserta forkopimda Surabaya hanya memberikan vaksinnya. 

Sedangkan tempat dan warga yang akan divaksin disediakan sendiri oleh warga.

“Insyallah dengan model seperti ini akan jauh lebih cepat. Apalagi, kalau kita mengadakan di kelurahan-kelurahan, dan teman-teman relawan ini mengadakan di RW-RW, dan dibantu pula oleh mobil vaksinnya Pak Kapolres yang terus jalan, pasti akan lebih cepat,” tegasnya.

Selain itu, ia juga mengapresiasi kekuatan komunitas Relawan Bodreks dalam membantu pemkot menangani pandemi Covid-19 ini. 

Sebab, dulu di perumahan tersebut sempat masuk dalam zona oranye dan banyak yang sakit, namun kini sudah masuk ke zona hijau dan warganya sudah banyak yang sembuh.

“Ini karena kehebatan warganya sendiri, makanya saya berharap semua warga Surabaya dapat mencontoh dan merapkan model seperti ini di lingkungannya masing-masing,” kata dia.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya Febria Rachmanita juga mengaku salut dengan Relawan Bodreks ini. 

Sebab, mereka yang bergerak aktif jemput bola dan secara dor to dor mengajak warga sekitarnya untuk melakukan vaksinasi. 

“Saya salut betul kepada mereka, karena mereka mendatangi satu persatu rumah warga yang belum mendapatkan vaksin, lalu mereka ajak untuk vaksin pada hari ini,” kata dia.

Ia juga menjelaskan bahwa vaksinasi kali ini disediakan sebanyak 700 dosis, baik untuk vaksin dosis pertama maupun dosis kedua. 

Bahkan, para relawan ini juga mengajak para pelajar dan warga disabilitas dan ODGJ untuk mengikuti vaksin. 

“Nah, peran aktif dari masyarakat inilah yang kami butuhkan untuk melakukan vaksin maupun untuk mencegah penularan Covid-19 ini,” pungkasnya. 

Read More

Pangdam V/Brawijaya Tinjau Kesiapan Pengamanan Kunjungan Wapres RI

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pangdam V/Brawijaya, Mayjen TNI Suharyanto meninjau kesiapan pengamanan kunjungan kerja Wakil Presiden RI, Ma'ruf Amin.

Kepala Penerangan Kodam V/Brawijaya, Letkol Arm Kusdi Yuli Suhanda menjelaskan, peninjauan itu dilakukan ke beberapa lokasi, salah satunya Kawasan Industri Halal (KIH) yang ada di Sidoarjo, Jawa Timur, Rabu (29/9).

"Rencananya, Wapres melihat proses pembangunan di lokasi itu," ujar Kapendam.

Bangunan itu, kata Kapendam, dipergunakan sebagai kawasan penyimpanan barang industri, sekaligus sektor farmasi yang berfungsi membantu UMKM dalam upaya peningkatan produk. 

"Itu nanti dapat dijadikan peluang menjadi pusat produksi," bebernya.

Untuk diketahui, PT MBA membangun proyek kawasan halal itu dengan tujuan

untuk memastikan semua produk atau barang yang diprodukai lulus tahap pengecekan laboratorium berprinsip syariah.

Pengerjaan proyek itu, berjalan sejak bulan Mei, hingga September. Kawasan itu, akan menjadi klaster industri halal yang terintegrasi pertama, dan terbesar di Jawa Timur. (Pendam V/Brawijaya)

Read More

Ny.Dewi Iwan Isnurwanto: Kowal Jadilah Mitra Sejajar Dengan Prajurit Pria

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Ibu Asuh Kowal Wilayah II Ny. Dewi Iwan Isnurwanto, meminta agar prajurit Korps Wanita Angkatan Laut (Kowal) di wilayah Surabaya mampu menjadi mitra sejajar dengan prajurit pria, dan mampu menjaga nama baik diri sendiri, keluarga dan kesatuan masing-masing.

Hal diatas disampaikan oleh Ny.Dewi Iwan Isnurwanto kepada Kowal wilayah Surabaya, saat  kesempatan tatap muka yang dibalut dalam acara olahraga bersama di Mako Koarmada II pada Rabu, (29/9). Ikut hadir dalam acara tersebut yakni Kepala Dinas Psikologi TNI AL Laksma TNI Wiwin D.Handayani, Pakor Kowal Surabaya Letkol Laut (KH/W) Alindri W.,  pater Kowal dari setiap satuan TNI AL di wilayah Surabaya, dan pengurus Jalasenastri DJA II.

Lebih lanjut Ny.Dewi Iwan Isnurwanto yang juga Ketua Daerah Jalasenastri Armada II ini menekankan kepada prajurit Kowal, agar dimanapun mereka berdinas supaya menjalankan tugasnya masing-masing, dan mengingat lagi tentang identitas, etika dan  jati diri sebagai prajurit wanita TNI AL.

“Kowal adalah wanita tetapi militer, Kowal itu militer tetapi wanita. Sehingga diharapkan mampu pandai-pandai menempatkan diri dimanapun berada. Jadilah mitra sejajar dengan prajurit pria, mampu menjaga nama baik sendiri, keluarga dan kesatuan masing-masing. Serta bijak dalam bermedia sosial, tidak bergaya hidup hedonis dan konsumtif, serta memperhatikan etika dalam bersikap dan berbusana,” tutur Ny. Dewi Iwan Isnurwanto, yang dikukuhkan menjadi Ibu Asuh Kowal Wilayah II pada bulan Mei 2021 lalu menggantikan Ny.Ria Sudihartawan.

Sementara itu sesaat sebelum melangsungkan tatap muka, Ny.Dewi dan perwakilan Kowal Surabaya yang hadir, juga Ibu-ibu Jalasenastri lebih dulu mengikuti Senam Nusantara yang dipandu oleh Letkol Laut (K/W) Ririn Lestariningsih. Hampir satu jam seluruh peserta diajak mengolah tubuh lewat gerakan-gerakan senam yang enerjik, dengan iringan lagu-lagu nusantara dengan aransemen ulang yang terdengar rancak.

“Kegiatan ini (Senam Nusantara) bisa meningkatkan imunitas dan kesehatan kita. Juga menjalin keakraban, kekompakan dan silaturahmi prajurit Kowal dengan Jalasenastri,” ujar Ny. Dewi Iwan Isnurwanto.

Acara kebersamaan yang ikut dihadiri oleh Pangkoarmada II Laksda TNI Dr.Iwan Isnurwanto, S.H.,M.A.P.,M.Tr.(Han) ini juga digunakan untuk launching perdana Lagu Mars Kowal Koarmada II, yang liriknya diciptakan oleh Lettu Laut Nanik , salah seorang prajurit Kowal yang berdinas di Satban Koarmada II, dengan aransemen lagu oleh Laksda Iwan Isnurwanto.

Selain itu acara tersebut juga menjadi ajang unjuk kemampuan Kowal Surabaya dalam bidang seni musik, lewat penampilan Dara Laut Band, Band Kowal Koarmada II, juga kolaborasi Kolintang yang harmonis antara Kowal dengan Jalasenastri. Sebagai penutup Ny. Dewi Iwan Isnurwanto berharap momen seperti ini akan berlanjut, dan Ia siap mendukung segala kegiatan Kowal Surabaya yang bernilai positif dan mengandung prestasi. (Dispen Koarmada II)

Read More

Kolat Koarmada II Adakan Pelatihan KPPK Cawak AT-8 KRI Teluk Weda-526 dan AT-9 KRI Teluk Wondama-527

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Guna mempersiapkan pengawak yang handal, Komandan Komando Latihan (Kolat) Koarmada II Kolonel Laut (P) Mulyadi membuka pelatihan kepada Kesatuan Persiapan Pengambilan Kapal (KPPK) Calon Pengawak (Cawak) AT-8 KRI Teluk Weda-526 dan AT-9 KRI Teluk Wondama-527, Rabu (29/9).

Pelatihan KPPK Cawak kedua kapal perang tersebut akan berlangsung selama kurang lebih 10 hari, yakni dari tanggal 29 September hingga 8 Oktober 2021.Sebanyak 94 prajurit dari KRI Teluk Weda, dan 99 prajurit dari Teluk Wondama menjadi peserta pelatihan. Sedangkan materi yang dilatihkan meliputi refreshing terhadap ilmu dasar tiap-tiap personel, dasar - dasar dinas dalam di kapal dan pengetahuan awal tentang AT-8 KRI Teluk Weda-526 dan AT-9 KRI Teluk Wondama-527 yang rencananya akan memperkuat jajaran Koarmada II dan Koarmada III.

Komandan Kolat dalam sambutannya mengatakan jika dalam pembangunan kapal, unsur personel adalah hal penting. “Oleh karenanya perlu dipersiapkan secara maksimal untuk memperoleh cawak yang profesional.Yang tentu saja pemilihan personalia didasarkan pada kriteria-kriteria yang sudah ditetapkan, “ ujar Kol Mulyadi.

“Gunakan kesempatan latihan untuk mengingat kembali ilmu yang telah dimiliki dan menyerap sebanyak mungkin informasi tentang karakteristik dari KRI Teluk Weda dan KRI Teluk Wondama, agar para cawak dapat menagwaki kapal sesuai fungsi asasinya,” tegas  Kol Mulyadi.

Ia menambahkan bahwa  pelaksanaan pelatihan ini adalah bentuk implementasi dari imbauan Pangkoarmada II, Laksda TNI Dr.Iwan Isnurwanto, S.H.,M.A.P.,M.Tr.(Han)  kepada Kolat Koarmada II untuk terus mencetak para prajurit Koarmada II yang profesional dan andal melalui pelaksanaan pelatihan dan praktek. (Dispen Koarmada II)

Read More