Selasa, Desember 31, 2024
progresifonline
Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) merespons peluang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), memanggil Ketua Umumnya Megawati Soekarnoputri.
Presiden kelima RI itu disebut tidak terkait dengan dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR, yang menjerat Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dan buronan Harun Masiku.
“Kita juga tidak perlu berspekulasi bahwa KPK akan memanggil Ibu Ketua Umum (Megawati). Apalagi sepanjangan pengetahuan saya sebagai DPP Partai, kasus HM (Harun Masiku) ini sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan Ibu Ketua Umum,” kata Ketua DPP PDIP Said Abdullah melalui keterangan tertulis, Minggu, 29 Desember 2024.
KPK membuka peluang memanggil Megawati, karena ada tanda tangan dia dan Hasto dalam surat PAW Harun.
Said menilai kemungkinan itu merupakan opini di luar perkara yang ditangani Lembaga Antirasuah.
“Janganlah kita menggiring opini lebih maju dari proses hukum itu sendiri. Kita menjaga negara ini di dasarkan pada hukum, bukan pada kekuasaan, serta juga bukan pada pengadilan opini,” ucap Said.
PDIP berharap KPK mengusut kasus itu sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Penyidik yang mengerjakannya diminta tidak bekerja sesuai dengan pesanan atau intervensi pihak manapun.
“Kami juga berharap KPK bisa bertindak proporsional. bisa menjaga kelembagaan KPK dari intervensi siapapun, dengan demikian negara hukum bisa kita jaga,” ujar Said.
Said juga berharap KPK tidak menaruh sentimen dengan partainya dalam pengusutan kasus Harun dan Hasto. Dia meminta pengusutan perkara tidak didasari opini, melainkan fakta suap PAW yang sudah digelar dalam persidangan.
“Kita menjaga negara ini di dasarkan pada hukum, bukan pada kekuasaan, serta juga bukan pada pengadilan opini,” ujar Said.
Menurut Said, kasus Harun dan Hasto sangat berbahaya jika ditunggangi pihak tertentu. Ekonomi negara dinilai bisa tergoyang jika perkara itu menyeret kepentingan politik pihak tertentu.
“Padahal kita menghadapi situasi ekonomi yang tidak akan mudah kedepan. Kelas menengah kita merosot, terjadi sejumlah pemutusan hubungan kerja. Market menunggu arah kebijakan ekonomi dari pemerintah Presiden Prabowo, khususnya tentang kebijakan ekonomi,” terang Said.
Said khawatir investor balik kanan dari Indonesia jika kasus Hasto diseret ke ranah politik.
Karenanya, KPK diminta menjaga profesionalitas sampai kasus itu dibawa ke persidangan.
“Kalau di dalam negeri kita gaduh terus menerus, saya khawatir investor akan memilih keluar sesaat dari Indoensia, terutama investasi pada sektor portofolio, dan harganya sangat mahal buat perekonomian nasional,” tegas Said.
KPK memperbarui poster pencarian Harun. Empat foto terbaru dia dipublikasikan ke publik.
KPK menyita mobil Harun yang terparkir selama dua tahun di sebuah apartemen di Jakarta. Kendaraan itu ditemukan pada Juni 2024.
KPK telah mengembangkan kasus Harun dengan menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dan Advokat sekaligus kader PDIP Donny Tri Istiqomah sebagai tersangka dalam kasus ini.
Keduanya diduga terlibat dalam proses suap kepada mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan.
Namun, Hasto turut dijerat dengan pasal perintangan penyidikan. Dia diduga melakukan sejumlah cara untuk membuat perkara tidak selesai, salah satunya meminta Harun merusak ponselnya dan kabur setelah operasi tangkap tangan (OTT) digelar.
Hasto sudah dicegah ke luar negeri oleh KPK. Penyidik juga menerbitkan larangan bepergian ke luar negeri untuk mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly.
