325.150 Kasus Kejahatan Berhasil Terungkap Sepanjang 2024, Menurun Dibanding 2023

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyampaikan capaian kinerja Polri sepanjang tahun ini dalam ‘Rilis Akhir Tahun (RAT) 2024 di Rupattama Mabes Polri, Selasa (31/12/2024).

Sepanjang 2024, Polri berhasil mengungkap 325.150 kasus di Indonesia sepanjang 2024. 

Angka tersebut menurun dibandingkan dengan tahun 2023.

“Kami laporkan bahwa secara umum total kejahatan (CT) pada tahun 2024 sebanyak 325.150 perkara atau menurun 14.387 perkara (4,23%) dibandingkan tahun 2023 sebesar 339.537 perkara,” ujar Kapolri.

Kapolri menyebut pengungkapan ini berbanding lurus dengan tingkat penyelesaian perkara (CC) tahun 2024 sebesar 244.975 perkara atau 75,34%. Angka tersebut meningkat 1,09% dibandingkan tahun 2023 sebesar 74,25%.

Adapun dari ratusan ribu kasus yang sudah berhasil dituntaskan dengan upaya terakhir, atau ultimum remedium dengan mengedepankan pendekatan restorative justice. 

Dengan harapan Polri dapat mewujudkan penegakan hukum yang memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak dan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.

“Apabila melihat dari sisi ekonomi, melalui restorative justice kita dapat menghemat anggaran negara dalam bidang penegakan hukum khususnya anggaran penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan hingga pembinaan di lembaga pemasyarakatan,” ucapnya.

Kapolri juga mengatakan, Indonesia menempati peringkat 42 dari 142 negara dengan skor 0,86 terkait efektivitas pengendalian kejahatan. Peringkat Indonesia naik dari sebelumnya pada tahun 2023 menempati peringkat 44 dengan skor 0,85.

Read More

KPK Respons Dugaan Hasto Titip Dokumen ke Connie

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) buka suara, soal kabar adanya dokumen yang dititipkan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto. 

Dokumen Hasto dititipkan kepada Pengamat Militer Connie Rakahundini Bakrie di Rusia.

“Kita tunggu, karena sebetulnya begini. Keterangan maupun juga apapun itu, nanti kita sama-sama saling lihat,” kata Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu dalam keterangannya di Jakarta yang dikutip pada Kamis, 2 Januari 2025.

KPK sejatinya tidak mengetahui apa dokumen yang dikabarkan ada di Rusia itu. Di sisi lain, berkas penetapan tersangka terhadap Hasto dalam kasus dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR yang menjerat buronan Harun Masiku, baru bisa dibuka dalam persidangan.

“Di persidangan kita tunggu. Apa yang kita temui, penyidik temui, apa yang penyidik peroleh, kemudian apa yang ini nanti akan semuanya diperhadapkan, disandingkan nanti di persidangan, seperti apa,” ucap Asep.

Connie mengaku dititipi dokumen penting milik Hasto di Jakarta. Penitipan dilakukan, sebelum Hasto ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK.

"Enggak tahu ya, belajar pengalaman dari Pak Kusnadi yang tiba-tiba direbut handphone atau buku catatan PDIP atau apa pun, saya cuma kasih tahu aja, sebagai sahabatnya, pada saat saya pulang ke Jakarta banyak dokumen penting sudah saya amankan di Rusia," jelas Connie dalam unggahannya.

Connie menyebut dirinya diberikan dokumen saat pulang ke Indonesia. Saat ini, dokumen itu berada di Rusia.

"Sudah saya amankan dan saya sudah notariskan di Rusia," lanjutnya.

Lewat unggahan di akun Instagram pribadinya, Connie menyebut Hasto telah belajar dari buku catatan partainya yang dirampas saat menjalani pemeriksaan di KPK sebelumnya.

Read More

Kapolri: Pengguna Super Apps Polri Presisi Meningkat 126% di Tahun 2024

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo menyampaikan bahwa pengguna Super Apps Polri Presisi meningkat signifikan.

“Jumlah pengguna Super Apps Polri Presisi juga mengalami peningkatan signifikan, yaitu meningkat 126% dari 2.170.033 pada 2023 menjadi 4.907.207 pengguna di tahun 2024,” ungkap Kapolri dalam Rilis Akhir Tahun 2024, Selasa (31/12/24).

Kapolri pun memaparkan beberapa fungsi Super Apps ini, seperti membuat SIM Online, SKCK Online hingga Dumas Presisi.

“Aplikasi ini menyediakan berbagai layanan, termasuk ETLE, SIM Online, SKCK Online, dan Dumas Presisi. Secara keseluruhan, terdapat 2.007.323 layanan yang telah dimanfaatkan, dengan layanan SKCK mendominasi sebanyak 1.948.712 permohonan,” tutur Kapolri.

Ia juga mengungkap aplikasi SINAR (SIM Nasional Presisi) juga mencatat capain positif. Jumlah pengguna aplikasi naik 5%.

“Aplikasi SINAR juga mencatat pencapaian positif pada layanan perpanjangan SIM A dan C yang meningkat 14.030 pengguna atau naik 5%, dari 280.446 permohonan di 2023 menjadi 294.476 di 2024,” ujar Kapolri.

Kapolri pun menegaskan bahwa transformasi digital merupakan komitmen Polri. Semata-mata agar pelayanan publik cepat dan transparan.

“Transformasi digital ini menunjukkan komitmen Polri dalam menghadirkan pelayanan publik yang cepat, transparan, dan modern sesuai dengan kebutuhan masyarakat era digital, di mana Super Apps Polri Presisi merupakan wujud komitmen Polri untuk untuk mewujudkan pelayanan Polri dalam satu genggaman,” ujar Kapolri.

Read More

KPK Kumpulkan Keterangan Saksi Sebelum Memanggil Hasto

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal memeriksa sejumlah saksi, sebelum memanggil Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Pemanggilan terkait suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR, yang menyeret Harun Masiku. 

“Jadi kita dalam tahap mengumpulkan keterangan-keterangan maupun bukti-bukti, sehingga pada akhirnya kita minta keterangan. Jadi itu juga menjawab pertanyaan mengapa kalau meriksa tersangka suka belakangan,” kata Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu dalam keterangannya di Jakarta yang dikutip pada Kamis, 2 Januari 2025.

Asep mengatakan pengumpulan keterangan sebelum memanggil Hasto, bisa dari pemeriksaan saksi maupun penggeledahan. KPK menjamin tetap memberikan hak hukum Sekjen PDIP itu.

“Jadi ketika misalkan mengelak walaupun memang kalau tersangka itu diperbolehkan dipersilakan, berbohong itu silakan, hak ingkar betul,” ucap Asep.

Sikap Hasto bakal dianalisis penyidik dalam pemberkasan perkara. KPK tak masalah jika Hasto membantah tudingan.

“Walaupun ya kalau mengelak ya silakan saja. Jadi kita pada tahap sedang mengumpulkan dokumen-dokumen maupun keterangan dari saksi-saksi dan juga dari bukti-bukti yang lain, bukti elektronik dan lainnya,” ujar Asep.

KPK memperbarui poster pencarian Harun. Empat foto terbaru dia dipublikasikan ke publik.

KPK menyita mobil Harun yang terparkir selama dua tahun di sebuah apartemen di Jakarta. Kendaraan itu ditemukan pada Juni 2024.

KPK telah mengembangkan kasus Harun dengan menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dan Advokat sekaligus kader PDIP Donny Tri Istiqomah sebagai tersangka dalam kasus ini. 

Keduanya diduga terlibat dalam proses suap kepada mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan.

Namun, Hasto turut dijerat dengan pasal perintangan penyidikan. Dia diduga melakukan sejumlah cara untuk membuat perkara tidak selesai, salah satunya meminta Harun merusak ponselnya dan kabur setelah operasi tangkap tangan (OTT) digelar.

Hasto sudah dicegah ke luar negeri oleh KPK. Penyidik juga menerbitkan larangan bepergian ke luar negeri untuk mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly.

Read More

Indonesia Indicator Beberkan Sentimen Positif yang Diraih Polri dari Berbagai Media Sosial

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Direktur Komunikasi Indonesia Indicator (i2), Rustika Herlambang, membeberkan sentimen-sentimen positif yang diraih Polri dari berbagai platform.

Ia mengatakan tidak adanya polarisasi pasca pemilu dan pilkada menjadi salah satu sentimen positif untuk Kepolisian.

“Mendapatkan sentimen positif adalah pengamanan agenda nasional. Pemilu pilkada yang terkendali, dengan terkendali pelepasan pilot Susi Air. Kemudian tidak ada muncul polarisasi pasca pemilu atau pilkada menjadi atensi terbesar juga mendapatkan sentimen positif,” ujar Direktur Rustika, Selasa (31/12/24).

Direktur Rustika mengatakan pemberantasan tindak kejahatan pun mendapatkan atensi dari netizen atau masyarakat di media sosial. Terutama, mengenai narkoba, judi online dan pinjaman online.

“Jadi utang itu adalah salah satu isu terbesar bagi masyarakat, terutama di TikTok 90% isu terkait hutang itu adanya di TikTok artinya itu adalah salah satu yang sangat dekat dengan masyarakat,” ujar Direktur Rustika.

Lebih lanjut, ia mengatakan saat ini terdapat lima platform yang memberikan sentimen terhadap Polri. 

Dia mengatakan salah satu engagement terbesar Polri berasal dari TikTok.

“Kalau kita baca kebetulan saya juga membuat satu data. Jadi selama satu tahun terakhir, dari lima platform ada 2,1 juta postingan di media sosial dengan engage.ent sebesar 53.531.000 dari 430.255 akun,” jelas Direktur Rustika.

“Di sini kita liat bahwa engagement terbesar terkait sama Polri itu berasal dari akun TikTok, akun TikTok memberikan sentimen negatif kepada Polri sebesar 11%, sementara itu akun Instagram merupakan akun terbesar kedua yang merespons positif terhadap Polri, dan di akun ini hanya menyisakan sebesar 8% sentimen negatif,” lanjut Direktur Rustika.

Ia mengatakan di platform Instagram, Polri mendapatkan apresiasi. Hal itu lantaran banyaknya anggota Polisi pengguna Instagram.

“Hampir diseluruh Polsek, Polres, anggota Polri menggunakan platform Instagram dan mereka mendapatkan atensi luar biasa paling besar di media sosial, dan di media sosial Instagram itu Polri mendapatkan apresiasi paling besar terutama terkait dengan penyelenggaraan pemilu penyelenggaraan pilkada, dan penyelenggaraan lebaran,” ujar Direktur Rustika.

Read More

Kapolri Ungkap Kolaborasi TNI-Polri Selamatkan Pilot Susi Air yang Disandera KKB

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo mengungkap kolaborasi TNI dan Polri dalam keberhasilan menyelamatkan Pilot Susi Air, Kapten Philip Mark Mehrtens, yang disandera kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua.

Kapolri mengatakan operasi penyelamatan dilakukan dengan memperhatikan keselamatan sandera maupun masyarakat yang berada di tanah Papua.

Mulanya, Polri melakukan Operasi Rastra Samara Kasih (Rasaka) Cartenz 2024 di Papua. 

Ia menerangkan Operasi Rasaka Cartenz sebagai garda terdepan untuk melakukan upaya peningkatan kesejahteraan, kualitas pendidikan dan kesehatan. 

Tak hanya itu, kata Sigit, operasi itu dilakukan untuk membangun komunikasi bagi seluruh masyarakat Papua dengan tujuan ‘To win The Hearts and Mind The People of Papua’.

“Selaras dengan upaya tersebut, Polri telah melakukan pendekatan soft approach melalui penyelenggaraan Operasi Rastra Samara Kasih (Rasaka) Cartenz 2024 dengan menjadikan Binmas Noken sebagai garda terdepan untuk melakukan upaya peningkatan kesejahteraan, kualitas pendidikan dan kesehatan, serta membangun komunikasi sosial inklusif bagi seluruh masyarakat Papua dengan tujuan “To win The Hearts and Mind The People of Papua,” jelas Kapolri dalam Rilis Akhir Tahun 2024, Selasa (31/12/24).

“Sebagai bentuk keseriusan dalam memberantas KKB dan KKP, kami juga menyelenggarakan beberapa Operasi, mulai dari Operasi Damai Cartenz yang melakukan tindakan hard approach guna menanggulangi aksi gangguan KKB, KKP maupun jaringannya yang didukung giat intelijen dan kehumasan. Operasi Paro yang bertugas melakukan penyelamatan sandera pilot Susi Air a.n. Kapten Philips Mark Marhtens dan penindakan terhadap kelompok Egianus Kogoya,” sambung Kapolri.

Ia mengatakan pada 21 September 2024, Polri bersama TNI berhasil membebaskan pilot Susi Air.

Kapolri menekankan Polri, TNI dan BIN beserta stakeholder terkait akan terus memberikan perlindungan kepada seluruh masyarakat Papua dari serangan KKB. 

Jenderal Sigit berkomitmen bahwa negara tidak boleh kalah dengan pihak-pihak yang ingin mengganggu keutuhan NKRI.

“Polri bersama dengan TNI, BIN, Pemda dan seluruh stakeholder terkait akan terus berupaya memberikan perlindungan kepada seluruh masyarakat Papua dari serangan KKB maupun KKP, sehingga stabilitas kamtibmas dapat betul-betul terjaga,” ujar Kapolri.

“Dan ini menjadi bagian teguh bahwa negara tidak boleh kalah dengan pihak-pihak yang ingin mengganggu keutuhan NKRI,” imbuh Kapolri.

Read More

KPK Ulik Cara BI Pilih Yayasan Eksekutor Duit CSR

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami dugaan rasuah penyaluran dana corporate social responsibility (CSR), di Bank Indonesia (BI). 

Pemilihan yayasan untuk mengeksekusi CSR diulik penyidik.

“Apakah nanti yayasan tersebut direkom, misalkan saya menerima nih, saya bilang ada yayasan, saya tidak ada di sananya di yayasan itu, tapi yayasan itu misalkan mengurusi yatim dan lain-lain,” kata Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu dalam keterangannya di Jakarta yang dikutip pada Kamis, 2 Januari 2025.

Asep mengatakan penyaluran CSR melalui yayasan, harus berdasarkan aturan yang berlaku. 

Sehingga, cara penunjukkan yayasan diulik, untuk mengungkap ada tidaknya kongkalikong untuk keuntungan pribadi.

“Saya merekom, udah kalau mau CSR, kasihkan ke yayasan A misalkan ya, dia dapat CSR. Nah ada pula, misalkan saya punya yayasan nih, saya sendiri punya yayasan, udah ke yayasan C saja,” ucap Asep.

Asep enggan memerinci yayasan yang ditunjuk BI untuk menyalurkan dana CSR yang diduga dikorupsi. KPK tengah mencari pihak-pihak yang terafiliasi lembaga yang dipilih.

“Tapi kalau untuk yayasan itu adalah afiliasinya ke saya, atau saya misalkan hanya menunjuk saja, itu yang sedang kita dalami,” ujar Asep.

Kasus ini sudah di tahap penyidikan. Namun, KPK masih menggunakan surat perintah penyidikan (sprindik) umum yang belum menjurus kepada pihak tertentu.

KPK telah menggeledah Gedung BI pada Senin, 16 Desember 2024, malam. Ruang kerja Gubernur BI Perry Warjiyo turut diacak-acak penyidik dalam upaya paksa itu.

Dalam penggeledahan itu, KPK mengambil dokumen dan barang elektronik. Sejumlah pihak yang terkait segera dipanggil untuk dimintai keterangan.

Read More

Jokowi Disebut Perlu Buktikan Diri bukan Pemimpin Korup

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia, Ray Rangkuti, menegaskan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), perlu membuktikan bahwa dirinya tak terbukti sebagai salah satu pemimpin negara yang korupsi.

Nama Jokowi sebelumnya masuk daftar pemimpin paling korup versi lembaga Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP).

“Tentunya bagi Pak Jokowi sendiri, tantangannya bukanlah meminta orang lain untuk membuktikan sangkaan dari rilis OCCRP tersebut, tapi bagaimana justru Pak Jokowi sendiri yang memiliki inisiatif untuk membuktikan bahwa beliau tidak seperti yang disebutkan di dalam rilis tersebut,” ucap Ray, Kamis, 2 Januari 2025.

“Tentu saja, hukum siapa yang mendalilkan dia yang membuktikan, kurang tepat berlaku dalam tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat negara,” tambahnya.

Dalam hal ini, kata Ray, pejabat negaralah yang harus membuktikan bahwa dugaan publik terkait dengan kekayaan pribadi dan keluarganya didapatkan dengan cara tidak sah adalah tidak benar.

Hal ini yang disebut dengan pembuktian terbalik. 

Hal tersebut senapas dengan RUU Parampasan Aset yang secara getol diperjuangkan oleh partai PSI yang diketuai oleh anak Jokowi, Kaesang, untuk segera disahkan.

“Lagi pula, Indonesia tidak memiliki kultur mendakwa mantan pejabat, lebih khusus mantan presiden, ke pengadilan karena dugaan tindak pidana yang ia lakukan semasa menjabat,” ujarnya.

Ray mengemukakan seharusnya Jokowi sendiri yang berinisiatif membuktikan bahwa harta kekayaan diri dan keluarganya didapatkan secara sah. 

Hal ini untuk memberi teladan bagi mantan pejabat agar dengan terbuka menjelaskan asal usul harta dirinya dan keluarganya.

Ray juga menyebut rilis OCCRP jadi momen uji nyali bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Sebagai institusi yang dibentuk untuk menegakan hukum bagi para koruptor, maka informasi dari OCCPR sangat patut diperhatikan oleh KPK.

“Tentu saja, bukan sekadar diperhatikan, tapi juga dianalisis sejauh apa data-data yang terkait dengan dugaan adanya tindak pidana korupsi,” paparnya.

“KPK tak perlu berdalih misalnya bahwa laporan itu tidak dapat dipegang, kurang lengkap dan sebagainya. Karena, sekecil apa pun informasi yang disampaikan oleh lembaga publik, sudah semestinya jadi dasar bagi KPK untuk memeriksa objeknya,” tutur Ray.

Ray berpendapat jangan sampai sinisme publik bahwa KPK hanya bekerja untuk mengorek-orek dugaan korupsi, suap, dan lainnya hanya dari lawan politik yang berkuasa.

“Terlihat gagah di depan Hasto Kristianto, tapi melempem menghadapi kasus-kasus besar, dengan kerugian negara yang sangat besar dan pelaku yang memiliki pengaruh besar. Kita akan lihat seberapa besar nyali KPK di hari-hari depan,” ucap Ray.

Read More

Kapolri: Tingkat Kepuasan Masyarakat Terkait Penyelenggaraan Mudik Lebaran Capai 90,4%

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo memaparkan, berdasarkan survei Indikator, tingkat kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan mudik lebaran pada 2024 mencapai 90,4%.

“Alhamdulillah keberhasilan pengamanan tersebut telah mendorong pertumbuhan ekonomi serta kerja sama investasi, seperti salah satunya mudik lebaran 2024 yang menghasilkan perputaran uang sebesar Rp. 369,8 triliun, bahkan berdasarkan survei Indikator 90,4% masyarakat puas atas penyelenggaraan mudik Idul Fitri 2024,” ungkap Kapolri dalam Rilis Akhir Tahun 2024, Selasa (31/12/24).

Kapolri menuturkan, Polri telah menyelenggarakan 220 operasi kepolisian sepanjang tahun ini. 

Operasi kepolisian tersebut terdiri dari 8 operasi terpusat dan 212 operasi kewilayahan.

Selain itu, keberhasilan pengamanan agenda internasional lainnya diperkirakan menghasilkan kerja sama investasi lebih dari Rp 200 triliun.

“Keberhasilan dalam berbagai agenda nasional dan internasional juga telah berdampak pada realisasi investasi yang terus meningkat semenjak tahun 2020. Pada Januari sampai September 2024, realisasi investasi Indonesia mencapai Rp 1,261 triliun atau meningkat 1,78% di atas target RPJMN,” terang Kapolri.

Read More

KPK Tegaskan Pencegahan Korupsi di Sektor Politik Sangat Urgen

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak ingin sektor politik menjadi ladang tindak pidana rasuah. 

KPK menegaskan urgensi terkait pencegahan korupsi di sektor itu.

“KPK menegaskan urgensi penguatan pendekatan pendidikan maupun pencegahan korupsi di sektor politik, sebagai salah satu sektor yang rawan terhadap praktik-praktik korupsi,” kata anggota Tim Jubir KPK Budi Prasetyo melalui keterangan tertulis, Kamis, 2 Januari 2024.

Budi mengatakan penegasan itu dinilai penting. Sebab, KPK telah mengusut beberapa kasus rasuah terkait sektor itu, dalam dua bulan terakhir.

Pertama yakni, pencarian dana untuk kebutuhan Pilkada mantan Bupati Bengkulu Rohidin Mersyah. Lalu, penetapan tersangka terhadap Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, dalam kasus suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR yang menjerat buronan Harun Masiku.

Pihaknya sudah menyoba menguatkan integritas politikus di Indonesia dengan sejumlah cara. Pertama, dengan membuat program Paku Integritas dan Hajar Serangan Fajar.

KPK juga sudah menggencarkan pencegahan korupsi yang difokuskan kepada politikus lama. Itu, kata Budi, dengan cara mengejar pengisian laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN), khususnya untuk pejabat baru dilantik.

Pengisian LHKPN juga dibikin ketat oleh KPK. 

Pemantauan bukan cuma dilakukan oleh instansi, tapi, bisa juga dilakukan oleh masyarakat.

“Sehingga apabila masyarakat menemukan adanya anomali atas pelaporan dimaksud, dapat menyampaikan atau melaporkannya pada KPK sebagai bahan pengayaan,” ucap Budi.

Upaya pencegahan korupsi ini bakal terus digencarkan selama 2025. KPK tidak mau sektor politik yang penting untuk demokrasi di Indonesia menjadi ladang korupsi.

“Dengan berbagai program yang telah dijalankan, KPK berharap dapat menciptakan iklim politik yang lebih bersih, transparan, dan akuntabel, serta membangun kesadaran publik tentang pentingnya mencegah korupsi sejak dini,” tutur Budi.

Read More

Pesan dan Harapan Wali Kota Eri di Tahun Baru 2025

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi menyampaikan pesan dan harapannya untuk warga Kota Pahlawan di tahun baru 2025. 

Ia pun mengajak seluruh masyarakat untuk menjadikan tahun baru ini sebagai momen introspeksi diri.

"Karena dengan tahun baru ini, secara otomatis bertambah usia kita, bertambah umur kita. Maka dengan bertambahnya usia dan umur kita, kita harus semakin bijak, harus bisa semakin menjaga kota ini dan harus bisa menjaga keluarga kita," kata Wali Kota Eri, Kamis (2/1).

Menurutnya, pergantian tahun bukan hanya ajang perayaan, melainkan waktu untuk mengingat kekurangan di masa lalu dan memperbaikinya di masa depan.

"Ketika ada tahun baru, ini bukan semakin senang, tapi perayaan ini adalah untuk mengingat masa lalu, apa kekurangan kita yang kita bisa perbaiki di masa yang akan datang. Saya berharap (masyarakat) punya semangat baru untuk menghadapi tahun 2025," ujarnya.

Pada sisi lain, Wali Kota Eri juga mengungkap sejumlah target prioritas Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya di tahun 2025. 

Sejumlah target itu akan difokuskan pada peningkatan infrastruktur dan pelayanan publik. "Banyak hal yang ingin kami kerjakan di tahun 2025," ungkapnya.

Salah satu proyek utama yang menjadi prioritas Pemkot Surabaya di tahun 2025 adalah melanjutkan pembangunan Jalan Lingkar Luar Barat (JLLB). 

Pun demikian, dengan rencana pembangunan rumah sakit di wilayah Surabaya Selatan dan utara serta underpass Bundaran Taman Pelangi.

"Bagaimana dengan Jalan Lingkar Barat bisa berjalan, rumah sakit bisa terbangun, setelah itu titik-titik lainnya seperti underpass juga bisa terbangun," kata mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya ini.

Selain itu, Wali Kota Eri juga menegaskan komitmennya untuk menjadikan pelayanan publik sebagai prioritas utama Pemkot Surabaya. 

Karenanya, ia berharap di tahun 2025 ini pemkot bisa memberikan pelayanan publik yang semakin baik untuk masyarakat Surabaya.

"Karena hadirnya kami (pemerintah kota) adalah sebagai tempat ibadah untuk menyelesaikan dan memberikan yang terbaik bagi warga Surabaya melalui pelayanan publik," tuturnya.

Oleh sebab itu, Wali Kota Eri berharap tahun 2025 dapat menjadi momen untuk mewujudkan Surabaya lebih baik. 

Baik itu dari segi pembangunan infrastruktur maupun kualitas hidup warganya. 

"Sehingga Surabaya ini bisa menjadi kota yang Baldatun Thayyibatun Wa Rabbun Ghafur," pungkasnya.

Read More

Pemberantasan Korupsi 2025 Diminta Fokus Maksimalkan Pemulihan Kerugian Negara

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni berharap pemberantasan korupsi semakin agresif pada 2025. 

Seluruh penegak hukum diminta meningkatkan kolaborasi.

"Komisi III berharap di tahun 2025 ini semua instansti penegak hukum bisa saling berkolaborasi untuk memberantas dan mencegah korupsi, yang mana ini juga menjadi concern utama Pak Presiden Prabowo," kata Sahroni melalui keterangan tertulis, Rabu, 1 Januari 2025.

Bendahara Umum (Bendum) DPP Partai NasDem itu menyampaikan upaya pemberantasan tak hanya fokus pada pemidanaan. 

Tetapi, harus memaksimalkan pemulihan kerugian negara.

"Dan paradigmanya juga harus diubah, bukan lagi hanya berfokus pada pidana penjara badan, tapi juga pengembalian kerugian negaranya,” ungkap dia.

Sekretaris Fraksi NasDem di DPR itu juga meminta pidana denda yang berat diberikan kepada para koruptor. 

Hal itu dinilai layak diberikan kepada pencuri uang negara.

"Jangan pernah berbelas kasih sama koruptor, hukum sesuai kejahatannya,” sebut dia.

Selain itu, Sahroni mengapresiasi kinerja Kejaksaan Agung (Kejagung) selama 2024. Korps Adhyaksa dinilai berhasil mengungkap kasus kakap.

"Banyak sekali kasus kakap yang berhasil terbongkar, mulai dari megakorupsi timah, kasus suap putusan Ronald Tannur, dan lain sebagainya. Namun di tahun 2025 ini, saya turut meminta Kejagung untuk bisa lebih memaksimalkan aspek pengembalian kerugian negaranya. Karena sebenarnya itu yang paling penting,” ujar dia.

Sebelumnya, Kejagung melaporkan kinerja selama 2024. Korps Adhyaksa berhasil menyelamatkan keuangan negara mencapai Rp1,69 triliun. 

Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar menyampaikan, pihaknya telah melakukan penyelidikan terhadap 2.316 perkara tindak pidana korupsi, penyidikan sebanyak 1.589 perkara, penuntutan terhadap 2.036 perkara, serta eksekusi sebanyak 1.836 perkara.

Read More