Kamis, 02 Januari 2025


Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Pembebasan pilot Susi air Kapten Philip Mark Mehrtens, yang disandera kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua tak lepas dari kinerja Polri. 

Namun, dibalik itu ada peran TNI yang juga ikut terlibat.

Hal itu diungkap Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam rilis akhir tahun di Rupatama, Mabes Polri, Jakarta, Selasa (31/12/2024). Kapten Philip dibebaskan pada 21 September 2024 lalu.

“Syukur alhamdulillah pada tanggal 21 September 2024, Polri bersama dengan TNI dan segenap elemen masyarakat telah berhasil membebaskan sandera dengan tetap memperhatikan keselamatan sandera maupun masyarakat yang berada di tanah Papua,” ujarnya.

Kapolri menegaskan kolaborasi Polri, TNI dan BIN terus terjalin dalam upaya memberikan rasa aman dan perlindungan terhadap masyarakat Papua dari KKB. “Polri bersama dengan TNI, BIN, Pemda dan seluruh stakeholder terkait akan terus berupaya memberikan perlindungan kepada seluruh masyarakat Papua dari serangan KKB maupun KKP, sehingga stabilitas kamtibmas dapat betul-betul terjaga,” ujar Jenderal Sigit.

Dijelaskan Kapolri, pihaknya telah melakukan Operasi Rastra Samara Kasih (Rasaka) Cartenz 2024 di Papua. Operasi Rasaka Cartenz sebagai garda terdepan untuk melakukan upaya peningkatan kesejahteraan, kualitas pendidikan dan kesehatan. 

Tak hanya itu, kata Sigit, operasi itu dilakukan untuk membangun komunikasi bagi seluruh masyarakat Papua dengan tujuan ‘To win The Hearts and Mind The People of Papua’.



Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Panglima Kodam V/Brawijaya, Mayjen TNI Rudy Saladin, M.A, menyebut bahwa perayaan malam pergantian tahun di Jawa Timur berjalan aman dan kondusif.

Hal itu disampaikan oleh Pangdam dalam konferensi pers yang digelar pada Selasa (31/12) malam usai mengikuti vicon yang berlangsung di Graha Wonokoyo, Surabaya.

Menurut Pangdam, kerjasama antara TNI, Polri, Pemerintah Daerah, dan masyarakat berhasil menciptakan suasana yang aman dan nyaman selama perayaan tahun baru. 

“Alhamdulillah, perayaan malam pergantian tahun di seluruh wilayah Jawa Timur berlangsung kondusif. Ini berkat sinergi semua pihak, termasuk dukungan penuh dari masyarakat,” ujar Mayjen TNI Rudy Saladin, M.A, Kamis (2/1).

Pangdam mengungkapkan, personel gabungan TNI dan Polri dikerahkan untuk menjaga keamanan di berbagai titik strategis, seperti tempat wisata, alun-alun kota, dan pusat keramaian. 

Di Surabaya, Malang, dan kota-kota besar lainnya, aparat terlihat berjaga di lokasi-lokasi yang menjadi pusat perayaan.

“Kami telah memetakan lokasi-lokasi rawan dan memastikan kehadiran aparat di sana. Langkah ini terbukti efektif dalam mencegah potensi gangguan keamanan,” tambah Pangdam.

“Ini menunjukkan kerja sama yang solid antara pemerintah daerah, aparat, dan masyarakat,” pungkas Mayjen TNI Rudy.


Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman minta jaksa penuntut umum (JPU) untuk banding atas putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terhadap Helena Lim, salah satu terdakwa kasus korupsi timah yang merugikan negara Rp300 triliun. 

Banding diperlukan agar majelis hakim tingkat tinggi merampas harta Helena yang sudah disita penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM-Pidsus) Kejaksaan Agung.

"Saya minta JPU dari Kejaksaan Agung untuk melakukan banding dan tetap meminta itu dirampas, uang harta, apapun yang disita dari Helena Lim, karena itu untuk menutup kerugian dari korupsi kasus timah," ujar Boyamin, Rabu, 1 Januari 2025.

Boyamin mengatakan Helena terbukti melakukan tindak pidana korupsi maupun pencucian uang dalam kasus timah. 

Sehingga, harta Helena yang sudah disita selama proses penyidikan layak untuk disita.

"Minimal Rp27 triliun yang menyangkut kerugian keuangan negara, dari mana itu kemudian akan diperoleh penggantinya? Ya dari harta-hartanya yang diduga melakukan korupsi, karena itu dikenakan pencucian uang," ungkap dia.

Sebelumnya, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar mengungkap, total kerugian kasus timah sebesar Rp300.003.263.938.131,14. 

Dari angka itu, Rp2,284 triliun berasal dari kerugian keuangan negara atas aktivitas kerja sama penyewaan alat processing penglogaman timah yang tigak sesuai ketentuan.

Lalu, ada pula kerugian keuangan negara atas pembayaran bijih timah dari tambang timah ilegal sebesar Rp26,648 triliun. 

Sementara, kerugian keuangan negara atas kerusakan lingkungan akibat tambang timah ilegal yang dihitung oleh ahli lingkungan hidup mencapai Rp271,069 triliun. 

Harli merinci, kerugian lingkungan itu bersumber dari kerugian ekologi yang jumlahnya Rp183,703 triliun. 

Berikutnya, kerugian negara akibat kerusakan lingkungan juga berasal dari kerugian ekonomi lingkungan sebesar Rp74,479 triliun serta pemulihan lingkugnan yang jumlahnya mencapai Rp11,887 triliun.



Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya sukses menghadirkan sejumlah hiburan seni dan pesta kembang api, di tiga lokasi perayaan malam pergantian tahun 2024/2025. 

Tiga lokasi perayaan itu, antara lain Balai Kota Surabaya, Kota Lama Zona Eropa, dan Jembatan Suroboyo ramai dipadati warga. 

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan, dengan adanya perayaan malam pergantian tahun di tiga lokasi, masyarakat diharapkan bisa menikmati hiburan dan kembang api yang sudah disajikan. 

Harapannya warga tidak melakukan konvoi kendaraan berkeliling kota menggunakan brong.

“Untuk menghindari kecelakaan di jalan, warga bisa duduk sambil menikmati hiburan karena di akhir nanti ada kembang api. Sehingga nanti pulangnya lancar ke rumah masing-masing, aman, dan selamat,” kata Wali Kota Eri, Selasa (31/12).

Ia melanjutkan, di setiap kecamatan, terdapat gelaran acara perayaan malam pergantian tahun. 

Bahkan, sejumlah pusat perbelanjaan juga mengadakan hiburan dan kembang api.

“Tujuan kita, warga tidak muter-muter di jalan, jada ada tempat menikmati malam tahun baru. Contoh ada di Kampung Jepang Tandes. Lalu seperti Pakuwon yang ada di barat juga mengadakan acara. Maka orang terfokus di sana, jadi tidak muter di jalan,” imbuhnya.

Wali Kota Eri membeberkan, meski sempat mengumumkan tak ada perayaan malam pergantian tahun, namun Pemkot Surabaya mendapat sejumlah bantuan sehingga bisa menggandakan hiburan bagi warga.

“Di Kota Lama itu bukan kita (pemkot), ternyata Lantamal membantu. Kalau di sini (Balai Kota) juga sama dengan tahun-tahun kemarin, ada tempat berkumpulnya keluarga dengan makan-makanan UMKM,” bebernya.

Selain menggelar perayaan malam pergantian tahun, Pemkot Surabaya juga bersinergi dengan Polrestabes Surabaya dengan melakukan penyekatan, seperti di Jalan Tunjungan, Taman Bungkul, dan beberapa lokasi lainnya.

“Saya berharap kepada warga Surabaya bisa merayakan tahun baru ini secara bijak, karena dengan secara otomatis bertambah usia. Semakin bisa menjaga, saya berharap punya semangat baru untuk menghadapi tahun 2025,” pungkasnya.

Rabu, 01 Januari 2025


Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Presiden Prabowo Subianto menjelaskan menaikan pajak pertambahan nilai (PPN) 12 persen merupakan amanah dan perintah undang-undang (UU). 

Dalam aturan tersebut secara jelas PPN 12 persen diterapkan pada 2025. 

"Kenaikan tarif PPN menjadi 12 persen ini merupakan amanah, perintah UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP)," ujar Presiden Prabowo dalam konferensi pers, di Kementerian Keuangan, Jakarta, dikutip Rabu, 1 Januari 2024. 

RI 1 menjelaskan dalam UU HPP telah memerintahkan pemerintah untuk menaikan tarif PPN secara bertahap. 

Pemerintah mulai menaikan PPN menjadi 11 persen pada 2022. 

"Kenaikan tarif dilakukan secara bertahap dari 10 persen menjadi 11 persen mulai 1 April 2022, ini sudah dilaksanakan. Dan kemudian perintah undang-undang dari 11 persen menjadi 12 persen pada 1 Januari 2025," jelasnya.

Kepala Negara menyebut bahwa kenaikan tarif PPN secara bertahap diharapkan tidak memberikan dampak signifikan terhadap daya beli masyarakat. 

Sehingga tidak mengganggu pertumbuhan ekonomi.

"Kenaikan secara bertahap ini dimaksud agar tidak memberi dampak yang signifikan terhadap daya beli masyarakat, terhadap inflasi, dan terhadap pertumbuhan ekonomi," ungkapnya.

Prabowo menekankan pemerintah selalu mengutamakan kepentingan rakyat. 

Sehingga, ia tegaskan bahwa PPN 12 persen hanya diberlakukan untuk barang dan jasa kategori mewah. 

"Setiap kebijakan perpajakkan harus selalu mengutamakan kepentingan rakyat secara keseluruhan, perlindungan daya beli rakyat, serta mendorong pemerataan ekonomi," ujar dia.



Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Indonesia sedang mengembangkan sistem SIM berpoin. 

Nantinya, tiap pelanggar lalu lintas akan dikenakan poin tiap melanggar.

Hal itu diungkap Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam ‘Rilis Akhir Tahun (RAT) Polri 2024 di Rupattama Mabes Polri, Selasa (31/12/2024).

“Ke depan Polri juga sedang mengembangkan traffic record attitude (TRA) yang berfungsi untuk mencatat dan memberikan poin terhadap SIM yang dimiliki masyarakat setiap terjadinya pelanggaran,” ujar Kapolri, Selasa (31/12/2024).

Kapolri mengatakan sistem itu diharapkan bisa memberi efek deteren agar warga semakin tertib berlalu lintas.

“Diharapkan mampu memberikan efek deteren guna membentuk budaya tertib dalam berlalu lintas,” ujarnya.

Tak hanya itu, beberapa inovasi Polri telah diupayakan untuk mengurangi kecelakaan lalu lintas lewat integrated road safety management system. 

Dengan membangun 55 command center, integrasi 3.341 CCTV dari berbagai RTMC, hingga memperluas ETLE atau tilang elektronik di 1.751 titik.

Adapun pada tahun ini terdapat 143.953 kecelakaan lalu lintas. 

Jumlah itu turun 8.055 kasus atau 5,3% dibanding tahun 2023 yang berjumlah 152.008 kasus kecelakaan.

“Sepanjang tahun 2024, telah dilakukan penindakan pelanggaran lalu lintas melalui 1.683.987 tilang non-ETLE dan 460.246 tilang ETLE,” ujarnya.



Jakarta KABARROGRESIF.COM Mantan Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya Kombes Donald Parlaungan Simanjuntak menyatakan banding atas putusan pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) oleh majelis sidang etik. Ia menjalani sidang kode etik profesi Polri (KEPP) pada Selasa, 31 Desember 2024.

Selain Donald, ada pula Kepala Unit (Kanit) Reserse Narkoba yang diberi putusan PTDH. Kanit yang belum diketahui identitasnya ini juga menyatakan banding.

"Kedua orang tersebut yang di-PTDH mengajukan banding," kata anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Mohammad Choirul Anam saat dikonfirmasi, Rabu, 1 Januari 2024.

Sementara itu, satu terduga pelanggar yang menjabat sebagai Kepala Subdirektorat Narkoba Polda Metro Jaya belum mendapatkan putusan. 

Sebab, sidang etiknya belum rampung.

"Untuk Kasubdit belum ada putusan, karena diskors dan akan dilanjutkan pada hari Kamis besok (2 Januari 2025)," ungkap Anam.

Anam memantau langsung proses sidang etik ini. Sidang etik digelar di Gedung TNCC Mabes Polri sejak pukul 11.00 WIB, Selasa, 31 Desember 2024 hingga pukul 04.00 WIB, Rabu, 1 Januari 2025. 

KABARPROGRESIF.COM telah menanyakan perihal putusan sidang etik ini ke Kadiv Propam Polri Irjen Abdul Karim. 

Namun, belum merespons hingga berita ini dibuat. Sidang ini terus dilanjutkan hingga semua anggota polisi yang melakukan pelanggaran diberikan sanksi.

Sebelumnya diberitakan, ada 18 oknum polisi memeras 45 warga Malaysia saat menonton gelaran DWP di Kemayoran, Jakarta Pusat pada 13-15 Desember 2024. 

Belasan anggota itu dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, dan Polsek Kemayoran. 

Dalam kasus ini, Divisi Propam Mabes Polri menyita barang bukti uang senilai Rp2,5 miliar yang disinyalir merupakan kerugian korban. Uang itu ditampung di sebuah rekening khusus yang telah disiapkan.

Buntut kasus ini, Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto merotasi jabatan baik ditingkat Polsek, Polres, hingga Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya dengan jumlah 34 orang. Mereka dimutasi dalam rangka pemeriksaan.

Teranyar, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo juga memutasi Kombes Donald Parlaungan Simanjuntak menjadi Analis Kebijakan Madya bidang Pembinaan Masyarakat Nadan Pemeliharaan Keamanan (Binmas Baharkam) Polri. Jabatannya Dirresnarkoba digantikan oleh Kombes Ahmad David.



Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) dinilai memfitnah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). 

Karena, OCCRP telah menominasikan Jokowi sebagai tokoh korup tanpa bukti.

"Itu adalah kejahatan fitnah yang merusak nama baik orang lain, sehingga publikasi OCCRP itu jelas bertentangan dengan Pasal 19 ayat (3) Konvensi Internasional Hak-Hak Sipil & Politik (ICCPR), yang sudah diratifikasi Indonesia melalui UU Nomopr 12 Tahun 2005," kata akademisi dan praktisi hukum dari Universitas Trisakti Albert Aries, dalam keterangan yang dilansir Rabu, 1 Januari 2025.

Menurut dia, perbuatan OCCRP menominasikan Jokowi dalam daftar tokoh korup itu, juga menghina kedaulatan bangsa Indonesia. Sebab, tudingan itu tak hanya dialamatkan ke Jokowi, namun pemerintah Indonesia.

"Selama 10 tahun Pemerintahan Jokowi pasti penuh kekurangan, tapi bagaimanapun juga banyak hal baik yang diwariskan Jokowi,” kata Albert.

Di sisi lain, dia melihat OCCRP mengambil peran konstitusional DPR dalam menjalankan fungsi pengawasan (supervisi) terhadap Presiden ke 7 RI. Bahkan, hal itu sama sekali tidak pernah diusulkan DPR,

"Apalagi sampai terbukti melakukan pelanggaran hukum berdasarkan Pasal 7 A UUD 1945," terang Albert Aries.

Albert Aries mengingatkan LSM Asing sebagai bagian dari demokrasi untuk tetap menghormati kedaulatan Indonesia. 

Kemudian, kembali pada asas hukum internasional 'Omnis indemnatus pro innoxio legibus habetur'.

"Yaitu setiap orang yang belum pernah terbukti bersalah oleh peradilan yang adil haruslah dianggap tidak bersalah secara hukum," tegas Albert.



Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memaparkan sistem ETLE telah mengcapture 1.683.987 pelanggar lalu lintas. 

Sementara penindakan terhadap pelanggar lalin melalui non-ETLE sebanyak 460.246.

Hal itu disampaikan Kapolri dalam rilis akhir tahun di Rupatama, Mabes Polri, Jakarta, Selasa (31/12/2024). Kapolri juga menjelaskan angka kecelakaan menurun 5 persen dibandingkan tahun 2023.

Guna mendukung terwujudnya Kamseltiblancar, Polri juga melakukan inovasi berbasis digital dengan mengembangkan Integrated Road Safety Management System yaitu membangun 55 Command Center, mengintegrasikan 3.341 CCTV pada berbagai RTMC, membangun smart city, dan memperluas penerapan E-TLE di 1.751 titik.

Titik ETLE tersebut terdiri dari E-TLE statis (mobile handled, speed cam, mobile on board, weight in motion) maupun E-TLE portabel yang terhubung dengan sistem face recognition, sehingga lebih akurat dalam mendeteksi pelanggar lalu lintas.

Jenderal bintang 4 ini juga menyatakan akan mengembangkan sistem Traffic Record Attitude. 

Sistem ini akan mencatat dan memberikan poin kepada pemilik SIM yang setiap kali melakukan pelanggaran lalin.

Kapolri berharap sistem akan membantu menyadarkan masyarakat untuk tertib berlalu lintas. “Penerapan TAR diharapkan mampu memberikan efek deteren guna membentuk budaya tertib dalam berlalu lintas,” ujar Kapolri.



Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Keputusan Presiden Prabowo Subianto untuk memberlakukan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12 persen pada kelompok barang mewah diapresiasi. 

Keputusan itu dinilai komitmen pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat, memperkuat ketahanan industri, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

“Keputusan ini mencerminkan kepekaan terhadap kondisi ekonomi masyarakat luas, khususnya kelompok menengah dan bawah, yang sangat bergantung pada stabilitas harga barang dan jasa kebutuhan pokok,” kata Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal saat dikutip dari Media Indonesia, Rabu, 1 Desember 2024.

Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu juga menilai kebijakan tersebut memberikan rasa keadilan bagi masyarakat, terutama kalangan bawah-menengah dengan kalangan atas. 

Kebijakan itu juga dinilai memberikan ruang bagi pelaku industri tetap tumbuh dan berkontribusi terhadap perekonomian.

"Keputusan Presiden tentang PPN 12 persen saya kira sudah tepat. Bagaimana sasarannya tidak general, tapi hanya untuk kalangan atas saja. Jadi kebijakan ini justru membangkitkan keadilan bagi masyarakat. Yang tidak adil itu kalau pemilik barang mewah, yang punya pesawat, rumah bagai istana, pajaknya sama dengan kalangan menengah ke bawah yang punya sepeda motor," ungkap dia.

Eks Ketua Fraksi PKB di DPR itu menilai pemberlakuan PPN 12 persen hanya untuk barang mewah, seperti jet pribadi, kapal pesiar, dan properti bernilai tinggi, menunjukkan adanya pendekatan yang berkeadilan dalam kebijakan pajak. 

Pajak atas barang-barang tersebut layak untuk ditingkatkan, mengingat konsumennya berasal dari kalangan yang memiliki kemampuan ekonomi tinggi.

Hal ini juga memberikan sinyal bahwa pemerintah tetap berkomitmen pada asas keadilan sosial dan mendukung sistem pajak yang adil. 

Kebijakan ini sekaligus mempertegas visi pemerintah untuk tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga memastikan bahwa kesejahteraan rakyat menjadi prioritas utama.

“Langkah ini menjadi bukti nyata bahwa kebijakan fiskal dapat menjadi instrumen untuk menciptakan harmoni antara kepentingan negara dan kesejahteraan rakyat,” sebut dia.

Cucun juga mengapresiasi langkah pemerintah memberikan paket stimulus berupa bantuan beras, diskon untuk tarif listrik, dan pembiayaan industri padat karya.

“Langkah Presiden Prabowo dalam memberikan stimulus kepada perekonomian melalui bantuan dan subsidi ke masyarakat sangat tepat untuk terus menjaga daya belinya di tengah ketidakpastian perekonomian yang tinggi,” ujar dia.



Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo mengungkap deretan buron yang berhasil ditangkap selama 2024. 

Buronan ini merupakan high profile.

“Pada tahun ini kami juga telah berhasil melakukan handing over atau penjemputan dan pemulangan terhadap 10 buronan Indonesia di luar negeri beberapa di antaranya yang merupakan high profile,” ujar Kapolri dalam Rilis Akhir Tahun 2024, Selasa (31/12/24).

Ia menjelaskan buron high profile yang ditangkap tahun ini yakni WN China Shi Zengdi serta WNI Lisni dan Andi Herdiansyah yang ditangkap di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. 

Shi Zengdi merupakan aktor intelektual online scam yang merugikan 800 orang WNI.

Penjemputan tersangka Shi Zengdi di Abu Dhabi berkat kerja sama police to police antara Divhubinter Polri, Direktorat Siber Polri, dan NCB Interpol. 

Shi Zengdi kemudian diserahkan oleh pihak NCB Interpol Abu Dhabi dan telah tiba di Indonesia pada Kamis (27/6).

“Mereka ditangkap terkait kasus perdagangan orang yang dipekerjakan sebagai online scammer,” ujar Kapolri.

Polri juga menangkap buron narkoba Roman Nazarenko atau RN di Bangkok, Thailand. 

Roman merupakan jaringan Hydra yang menguasai pasar di Bali.

Roman dan jaringannya kerap memanfaatkan turis-turis asing di Bali untuk membangun laboratorium narkoba. 

Dalam jaringan Hydra ini, Roman berperan sebagai pengendali lab narkoba.

Roman merupakan otak dari laboratorium narkoba di Bali yang dibongkar Polri pada Mei 2024. 

Saat penggerebekan oleh polisi, Ramon tidak berada di lokasi dan kabur ke Thailand.

“Selanjutnya, kami juga telah membantu pemulangan 7 WNA subjek red notice salah satunya di antaranya buronan high profile Thailand yang terlibat dalam kasus narkotika atas nama Chaowalit Thongduang,” jelas Kapolri.

Chaowalit Thongduang alias Sia Paeng Nanod ditangkap di Indonesia setelah 7 bulan melarikan diri. Dia terlibat kasus pembunuhan.



Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo mendampingi Menko Polkam Budi Gunawan memantau pengamanan malam tahun baru 2025 di Polda Metro Jaya. 

Turut hadir Menteri Perhubungan Dudy Purwogandhi, dan sejumlah kepala lembaga, serta PJU TNI-Polri.

Monitoring dilakukan untuk memastikan pelaksanaan momen pergantian tahun baru di Indonesia berjalan aman dan lancar.

“Tadi baru saja sejak dari pukul 20.00 WIB, kami dari pemerintah dalam hal ini dari Menkopolkam, Kapolri, Panglima TNI yang dalam hal ini diwakili Kasum, Kepala BMKG, Kepala Basarnas, BNPB, dan ini Kemenhub, dan instansi terkait lainnya telah melakukan pengecekan jajaran dalam hal ini Forkopimda untuk mengecek kesiapan terakhir malam tahun baru,” jelas Menkopolkam di BPMJ, Jakarta Selatan, Selasa (31/12/2024).

Dijelaskan Menkopolkam, dalam video conference dengan jajaran Forkopimda ditekankan mengenai antisipasi bencana alam akibat terjadinya hidrometeorologi. 

Hal itu disebut akan terjadi selama 2-3 hari ke depan.

“Dengan curah hujan meningkat 20 persen sehingga ada potensi terjadinya banjir, tanah longsor, dan ombak yang meninggi di beberapa wilayah,” ujar Menkopolkam.

Tak lupa, seluruh jajaran Forkopimda juga diharuskan mengantisipasi arus balik libur Nataru. Sebab, diprediksi puncak arus balik dimulai besok (1/1/25).

Terakhir, Menko Polkam menyampaikan pesan Presiden Prabowo Subianto untuk masyarakat di malam tahun baru. 

Presiden juga menitipkan harapan untuk bangsa Indonesia di tahun 2025.

“Menjelang pergantian tahun 2025, pertama-tama kami menyampaikan ada salam dan pesan dari bapak Presiden bapak Prabowo Subianto, beliau menyampaikan salam ucapan Selamat Tahun Baru 2025 kepada seluruh masyarakat Indonesia dengan harapan dan doa semoga di tahun 2025 kita semua diberikan anugrah kebaikan perdamaian kesejahteraan dan indonesia semakin maju ke depannya,” ujar Menkopolkam Polkam.

Ditambahkan Jenderal Sigit, beberapa wilayah terpantau terjadi hujan, seperti di wilayah Sulawesi Selatan dan Sumatera. 

Oleh karenanya, seluruh jajaran kembali ditekankan untuk benar-benar melakukan pengamanan dan antisipasi bencana, terutama di tempat wisata.

“Sehingga tentunya tadi kita ingatkan agar khususnya di wilayah-wilayah yang memiliki objek wisata pantai untuk mengingatkan seluruh anggota yang ada di pos pelayanan untuk memastikan agar para pengunjung wisata di wilayah pantai dalam kondisi yang selalu terpantau dengan baik,” ungkap Kapolri.

Ditambahkan Kapolri, jajaran juga diingatkan untuk mengantisipasi potensi-potensi yang akan berdampak terhadap masalah kecelakaan di laut. 

Oleh karenanya, kesigapan anggota ditekankan sebagai antisipasi kegiatan-kegiatan yang menggunakan objek-objek wisata di laut.

Menurut Kapolri, dalam pengamanan malam tahun baru juga dilakukan pemantauan tempat ibadah dan juga melaksanakan rangkaian kegiatan di titik-titik objek untuk merayakan pergantian tahun. 

Selain itu, diminta mengantisipasi terjadinya kemacetan karena potensi penumpukan.

“Sehingga perlu ada informasi terkait dengan pengaturan rekayasa arus lalin, sehingga kemudian pada saat terjadi pembubaran dari titik tempat bergumpul di wilayah yang menjadi tempat berkumpul untuk merayakan tahun baru, ini betul-betul bisa terinformasi dengan baik ke masyarakat,” ungkap Kapolri.


Narkoba

Koperasi & UMKM

Terus Kobarkan Semangat Perjuangan Arek-arek Suroboyo 10 Nopember 1945 untuk memberantas Korupsi, Terorisme dan Penyalahgunaan Narkoba

Translate

Hukum

Metropolis

Nasional

Pidato Bung Tomo


Hankam

Popular Posts

Blog Archive