Indonesia Indicator Beberkan Sentimen Positif yang Diraih Polri dari Berbagai Media Sosial

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Direktur Komunikasi Indonesia Indicator (i2), Rustika Herlambang, membeberkan sentimen-sentimen positif yang diraih Polri dari berbagai platform.

Ia mengatakan tidak adanya polarisasi pasca pemilu dan pilkada menjadi salah satu sentimen positif untuk Kepolisian.

“Mendapatkan sentimen positif adalah pengamanan agenda nasional. Pemilu pilkada yang terkendali, dengan terkendali pelepasan pilot Susi Air. Kemudian tidak ada muncul polarisasi pasca pemilu atau pilkada menjadi atensi terbesar juga mendapatkan sentimen positif,” ujar Direktur Rustika, Selasa (31/12/24).

Direktur Rustika mengatakan pemberantasan tindak kejahatan pun mendapatkan atensi dari netizen atau masyarakat di media sosial. Terutama, mengenai narkoba, judi online dan pinjaman online.

“Jadi utang itu adalah salah satu isu terbesar bagi masyarakat, terutama di TikTok 90% isu terkait hutang itu adanya di TikTok artinya itu adalah salah satu yang sangat dekat dengan masyarakat,” ujar Direktur Rustika.

Lebih lanjut, ia mengatakan saat ini terdapat lima platform yang memberikan sentimen terhadap Polri. 

Dia mengatakan salah satu engagement terbesar Polri berasal dari TikTok.

“Kalau kita baca kebetulan saya juga membuat satu data. Jadi selama satu tahun terakhir, dari lima platform ada 2,1 juta postingan di media sosial dengan engage.ent sebesar 53.531.000 dari 430.255 akun,” jelas Direktur Rustika.

“Di sini kita liat bahwa engagement terbesar terkait sama Polri itu berasal dari akun TikTok, akun TikTok memberikan sentimen negatif kepada Polri sebesar 11%, sementara itu akun Instagram merupakan akun terbesar kedua yang merespons positif terhadap Polri, dan di akun ini hanya menyisakan sebesar 8% sentimen negatif,” lanjut Direktur Rustika.

Ia mengatakan di platform Instagram, Polri mendapatkan apresiasi. Hal itu lantaran banyaknya anggota Polisi pengguna Instagram.

“Hampir diseluruh Polsek, Polres, anggota Polri menggunakan platform Instagram dan mereka mendapatkan atensi luar biasa paling besar di media sosial, dan di media sosial Instagram itu Polri mendapatkan apresiasi paling besar terutama terkait dengan penyelenggaraan pemilu penyelenggaraan pilkada, dan penyelenggaraan lebaran,” ujar Direktur Rustika.

Read More

Kapolri Ungkap Kolaborasi TNI-Polri Selamatkan Pilot Susi Air yang Disandera KKB

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo mengungkap kolaborasi TNI dan Polri dalam keberhasilan menyelamatkan Pilot Susi Air, Kapten Philip Mark Mehrtens, yang disandera kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua.

Kapolri mengatakan operasi penyelamatan dilakukan dengan memperhatikan keselamatan sandera maupun masyarakat yang berada di tanah Papua.

Mulanya, Polri melakukan Operasi Rastra Samara Kasih (Rasaka) Cartenz 2024 di Papua. 

Ia menerangkan Operasi Rasaka Cartenz sebagai garda terdepan untuk melakukan upaya peningkatan kesejahteraan, kualitas pendidikan dan kesehatan. 

Tak hanya itu, kata Sigit, operasi itu dilakukan untuk membangun komunikasi bagi seluruh masyarakat Papua dengan tujuan ‘To win The Hearts and Mind The People of Papua’.

“Selaras dengan upaya tersebut, Polri telah melakukan pendekatan soft approach melalui penyelenggaraan Operasi Rastra Samara Kasih (Rasaka) Cartenz 2024 dengan menjadikan Binmas Noken sebagai garda terdepan untuk melakukan upaya peningkatan kesejahteraan, kualitas pendidikan dan kesehatan, serta membangun komunikasi sosial inklusif bagi seluruh masyarakat Papua dengan tujuan “To win The Hearts and Mind The People of Papua,” jelas Kapolri dalam Rilis Akhir Tahun 2024, Selasa (31/12/24).

“Sebagai bentuk keseriusan dalam memberantas KKB dan KKP, kami juga menyelenggarakan beberapa Operasi, mulai dari Operasi Damai Cartenz yang melakukan tindakan hard approach guna menanggulangi aksi gangguan KKB, KKP maupun jaringannya yang didukung giat intelijen dan kehumasan. Operasi Paro yang bertugas melakukan penyelamatan sandera pilot Susi Air a.n. Kapten Philips Mark Marhtens dan penindakan terhadap kelompok Egianus Kogoya,” sambung Kapolri.

Ia mengatakan pada 21 September 2024, Polri bersama TNI berhasil membebaskan pilot Susi Air.

Kapolri menekankan Polri, TNI dan BIN beserta stakeholder terkait akan terus memberikan perlindungan kepada seluruh masyarakat Papua dari serangan KKB. 

Jenderal Sigit berkomitmen bahwa negara tidak boleh kalah dengan pihak-pihak yang ingin mengganggu keutuhan NKRI.

“Polri bersama dengan TNI, BIN, Pemda dan seluruh stakeholder terkait akan terus berupaya memberikan perlindungan kepada seluruh masyarakat Papua dari serangan KKB maupun KKP, sehingga stabilitas kamtibmas dapat betul-betul terjaga,” ujar Kapolri.

“Dan ini menjadi bagian teguh bahwa negara tidak boleh kalah dengan pihak-pihak yang ingin mengganggu keutuhan NKRI,” imbuh Kapolri.

Read More

KPK Ulik Cara BI Pilih Yayasan Eksekutor Duit CSR

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami dugaan rasuah penyaluran dana corporate social responsibility (CSR), di Bank Indonesia (BI). 

Pemilihan yayasan untuk mengeksekusi CSR diulik penyidik.

“Apakah nanti yayasan tersebut direkom, misalkan saya menerima nih, saya bilang ada yayasan, saya tidak ada di sananya di yayasan itu, tapi yayasan itu misalkan mengurusi yatim dan lain-lain,” kata Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu dalam keterangannya di Jakarta yang dikutip pada Kamis, 2 Januari 2025.

Asep mengatakan penyaluran CSR melalui yayasan, harus berdasarkan aturan yang berlaku. 

Sehingga, cara penunjukkan yayasan diulik, untuk mengungkap ada tidaknya kongkalikong untuk keuntungan pribadi.

“Saya merekom, udah kalau mau CSR, kasihkan ke yayasan A misalkan ya, dia dapat CSR. Nah ada pula, misalkan saya punya yayasan nih, saya sendiri punya yayasan, udah ke yayasan C saja,” ucap Asep.

Asep enggan memerinci yayasan yang ditunjuk BI untuk menyalurkan dana CSR yang diduga dikorupsi. KPK tengah mencari pihak-pihak yang terafiliasi lembaga yang dipilih.

“Tapi kalau untuk yayasan itu adalah afiliasinya ke saya, atau saya misalkan hanya menunjuk saja, itu yang sedang kita dalami,” ujar Asep.

Kasus ini sudah di tahap penyidikan. Namun, KPK masih menggunakan surat perintah penyidikan (sprindik) umum yang belum menjurus kepada pihak tertentu.

KPK telah menggeledah Gedung BI pada Senin, 16 Desember 2024, malam. Ruang kerja Gubernur BI Perry Warjiyo turut diacak-acak penyidik dalam upaya paksa itu.

Dalam penggeledahan itu, KPK mengambil dokumen dan barang elektronik. Sejumlah pihak yang terkait segera dipanggil untuk dimintai keterangan.

Read More

Jokowi Disebut Perlu Buktikan Diri bukan Pemimpin Korup

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia, Ray Rangkuti, menegaskan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), perlu membuktikan bahwa dirinya tak terbukti sebagai salah satu pemimpin negara yang korupsi.

Nama Jokowi sebelumnya masuk daftar pemimpin paling korup versi lembaga Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP).

“Tentunya bagi Pak Jokowi sendiri, tantangannya bukanlah meminta orang lain untuk membuktikan sangkaan dari rilis OCCRP tersebut, tapi bagaimana justru Pak Jokowi sendiri yang memiliki inisiatif untuk membuktikan bahwa beliau tidak seperti yang disebutkan di dalam rilis tersebut,” ucap Ray, Kamis, 2 Januari 2025.

“Tentu saja, hukum siapa yang mendalilkan dia yang membuktikan, kurang tepat berlaku dalam tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat negara,” tambahnya.

Dalam hal ini, kata Ray, pejabat negaralah yang harus membuktikan bahwa dugaan publik terkait dengan kekayaan pribadi dan keluarganya didapatkan dengan cara tidak sah adalah tidak benar.

Hal ini yang disebut dengan pembuktian terbalik. 

Hal tersebut senapas dengan RUU Parampasan Aset yang secara getol diperjuangkan oleh partai PSI yang diketuai oleh anak Jokowi, Kaesang, untuk segera disahkan.

“Lagi pula, Indonesia tidak memiliki kultur mendakwa mantan pejabat, lebih khusus mantan presiden, ke pengadilan karena dugaan tindak pidana yang ia lakukan semasa menjabat,” ujarnya.

Ray mengemukakan seharusnya Jokowi sendiri yang berinisiatif membuktikan bahwa harta kekayaan diri dan keluarganya didapatkan secara sah. 

Hal ini untuk memberi teladan bagi mantan pejabat agar dengan terbuka menjelaskan asal usul harta dirinya dan keluarganya.

Ray juga menyebut rilis OCCRP jadi momen uji nyali bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Sebagai institusi yang dibentuk untuk menegakan hukum bagi para koruptor, maka informasi dari OCCPR sangat patut diperhatikan oleh KPK.

“Tentu saja, bukan sekadar diperhatikan, tapi juga dianalisis sejauh apa data-data yang terkait dengan dugaan adanya tindak pidana korupsi,” paparnya.

“KPK tak perlu berdalih misalnya bahwa laporan itu tidak dapat dipegang, kurang lengkap dan sebagainya. Karena, sekecil apa pun informasi yang disampaikan oleh lembaga publik, sudah semestinya jadi dasar bagi KPK untuk memeriksa objeknya,” tutur Ray.

Ray berpendapat jangan sampai sinisme publik bahwa KPK hanya bekerja untuk mengorek-orek dugaan korupsi, suap, dan lainnya hanya dari lawan politik yang berkuasa.

“Terlihat gagah di depan Hasto Kristianto, tapi melempem menghadapi kasus-kasus besar, dengan kerugian negara yang sangat besar dan pelaku yang memiliki pengaruh besar. Kita akan lihat seberapa besar nyali KPK di hari-hari depan,” ucap Ray.

Read More

Kapolri: Tingkat Kepuasan Masyarakat Terkait Penyelenggaraan Mudik Lebaran Capai 90,4%

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo memaparkan, berdasarkan survei Indikator, tingkat kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan mudik lebaran pada 2024 mencapai 90,4%.

“Alhamdulillah keberhasilan pengamanan tersebut telah mendorong pertumbuhan ekonomi serta kerja sama investasi, seperti salah satunya mudik lebaran 2024 yang menghasilkan perputaran uang sebesar Rp. 369,8 triliun, bahkan berdasarkan survei Indikator 90,4% masyarakat puas atas penyelenggaraan mudik Idul Fitri 2024,” ungkap Kapolri dalam Rilis Akhir Tahun 2024, Selasa (31/12/24).

Kapolri menuturkan, Polri telah menyelenggarakan 220 operasi kepolisian sepanjang tahun ini. 

Operasi kepolisian tersebut terdiri dari 8 operasi terpusat dan 212 operasi kewilayahan.

Selain itu, keberhasilan pengamanan agenda internasional lainnya diperkirakan menghasilkan kerja sama investasi lebih dari Rp 200 triliun.

“Keberhasilan dalam berbagai agenda nasional dan internasional juga telah berdampak pada realisasi investasi yang terus meningkat semenjak tahun 2020. Pada Januari sampai September 2024, realisasi investasi Indonesia mencapai Rp 1,261 triliun atau meningkat 1,78% di atas target RPJMN,” terang Kapolri.

Read More

KPK Tegaskan Pencegahan Korupsi di Sektor Politik Sangat Urgen

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak ingin sektor politik menjadi ladang tindak pidana rasuah. 

KPK menegaskan urgensi terkait pencegahan korupsi di sektor itu.

“KPK menegaskan urgensi penguatan pendekatan pendidikan maupun pencegahan korupsi di sektor politik, sebagai salah satu sektor yang rawan terhadap praktik-praktik korupsi,” kata anggota Tim Jubir KPK Budi Prasetyo melalui keterangan tertulis, Kamis, 2 Januari 2024.

Budi mengatakan penegasan itu dinilai penting. Sebab, KPK telah mengusut beberapa kasus rasuah terkait sektor itu, dalam dua bulan terakhir.

Pertama yakni, pencarian dana untuk kebutuhan Pilkada mantan Bupati Bengkulu Rohidin Mersyah. Lalu, penetapan tersangka terhadap Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, dalam kasus suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR yang menjerat buronan Harun Masiku.

Pihaknya sudah menyoba menguatkan integritas politikus di Indonesia dengan sejumlah cara. Pertama, dengan membuat program Paku Integritas dan Hajar Serangan Fajar.

KPK juga sudah menggencarkan pencegahan korupsi yang difokuskan kepada politikus lama. Itu, kata Budi, dengan cara mengejar pengisian laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN), khususnya untuk pejabat baru dilantik.

Pengisian LHKPN juga dibikin ketat oleh KPK. 

Pemantauan bukan cuma dilakukan oleh instansi, tapi, bisa juga dilakukan oleh masyarakat.

“Sehingga apabila masyarakat menemukan adanya anomali atas pelaporan dimaksud, dapat menyampaikan atau melaporkannya pada KPK sebagai bahan pengayaan,” ucap Budi.

Upaya pencegahan korupsi ini bakal terus digencarkan selama 2025. KPK tidak mau sektor politik yang penting untuk demokrasi di Indonesia menjadi ladang korupsi.

“Dengan berbagai program yang telah dijalankan, KPK berharap dapat menciptakan iklim politik yang lebih bersih, transparan, dan akuntabel, serta membangun kesadaran publik tentang pentingnya mencegah korupsi sejak dini,” tutur Budi.

Read More

Pesan dan Harapan Wali Kota Eri di Tahun Baru 2025

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi menyampaikan pesan dan harapannya untuk warga Kota Pahlawan di tahun baru 2025. 

Ia pun mengajak seluruh masyarakat untuk menjadikan tahun baru ini sebagai momen introspeksi diri.

"Karena dengan tahun baru ini, secara otomatis bertambah usia kita, bertambah umur kita. Maka dengan bertambahnya usia dan umur kita, kita harus semakin bijak, harus bisa semakin menjaga kota ini dan harus bisa menjaga keluarga kita," kata Wali Kota Eri, Kamis (2/1).

Menurutnya, pergantian tahun bukan hanya ajang perayaan, melainkan waktu untuk mengingat kekurangan di masa lalu dan memperbaikinya di masa depan.

"Ketika ada tahun baru, ini bukan semakin senang, tapi perayaan ini adalah untuk mengingat masa lalu, apa kekurangan kita yang kita bisa perbaiki di masa yang akan datang. Saya berharap (masyarakat) punya semangat baru untuk menghadapi tahun 2025," ujarnya.

Pada sisi lain, Wali Kota Eri juga mengungkap sejumlah target prioritas Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya di tahun 2025. 

Sejumlah target itu akan difokuskan pada peningkatan infrastruktur dan pelayanan publik. "Banyak hal yang ingin kami kerjakan di tahun 2025," ungkapnya.

Salah satu proyek utama yang menjadi prioritas Pemkot Surabaya di tahun 2025 adalah melanjutkan pembangunan Jalan Lingkar Luar Barat (JLLB). 

Pun demikian, dengan rencana pembangunan rumah sakit di wilayah Surabaya Selatan dan utara serta underpass Bundaran Taman Pelangi.

"Bagaimana dengan Jalan Lingkar Barat bisa berjalan, rumah sakit bisa terbangun, setelah itu titik-titik lainnya seperti underpass juga bisa terbangun," kata mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya ini.

Selain itu, Wali Kota Eri juga menegaskan komitmennya untuk menjadikan pelayanan publik sebagai prioritas utama Pemkot Surabaya. 

Karenanya, ia berharap di tahun 2025 ini pemkot bisa memberikan pelayanan publik yang semakin baik untuk masyarakat Surabaya.

"Karena hadirnya kami (pemerintah kota) adalah sebagai tempat ibadah untuk menyelesaikan dan memberikan yang terbaik bagi warga Surabaya melalui pelayanan publik," tuturnya.

Oleh sebab itu, Wali Kota Eri berharap tahun 2025 dapat menjadi momen untuk mewujudkan Surabaya lebih baik. 

Baik itu dari segi pembangunan infrastruktur maupun kualitas hidup warganya. 

"Sehingga Surabaya ini bisa menjadi kota yang Baldatun Thayyibatun Wa Rabbun Ghafur," pungkasnya.

Read More

Pemberantasan Korupsi 2025 Diminta Fokus Maksimalkan Pemulihan Kerugian Negara

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni berharap pemberantasan korupsi semakin agresif pada 2025. 

Seluruh penegak hukum diminta meningkatkan kolaborasi.

"Komisi III berharap di tahun 2025 ini semua instansti penegak hukum bisa saling berkolaborasi untuk memberantas dan mencegah korupsi, yang mana ini juga menjadi concern utama Pak Presiden Prabowo," kata Sahroni melalui keterangan tertulis, Rabu, 1 Januari 2025.

Bendahara Umum (Bendum) DPP Partai NasDem itu menyampaikan upaya pemberantasan tak hanya fokus pada pemidanaan. 

Tetapi, harus memaksimalkan pemulihan kerugian negara.

"Dan paradigmanya juga harus diubah, bukan lagi hanya berfokus pada pidana penjara badan, tapi juga pengembalian kerugian negaranya,” ungkap dia.

Sekretaris Fraksi NasDem di DPR itu juga meminta pidana denda yang berat diberikan kepada para koruptor. 

Hal itu dinilai layak diberikan kepada pencuri uang negara.

"Jangan pernah berbelas kasih sama koruptor, hukum sesuai kejahatannya,” sebut dia.

Selain itu, Sahroni mengapresiasi kinerja Kejaksaan Agung (Kejagung) selama 2024. Korps Adhyaksa dinilai berhasil mengungkap kasus kakap.

"Banyak sekali kasus kakap yang berhasil terbongkar, mulai dari megakorupsi timah, kasus suap putusan Ronald Tannur, dan lain sebagainya. Namun di tahun 2025 ini, saya turut meminta Kejagung untuk bisa lebih memaksimalkan aspek pengembalian kerugian negaranya. Karena sebenarnya itu yang paling penting,” ujar dia.

Sebelumnya, Kejagung melaporkan kinerja selama 2024. Korps Adhyaksa berhasil menyelamatkan keuangan negara mencapai Rp1,69 triliun. 

Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar menyampaikan, pihaknya telah melakukan penyelidikan terhadap 2.316 perkara tindak pidana korupsi, penyidikan sebanyak 1.589 perkara, penuntutan terhadap 2.036 perkara, serta eksekusi sebanyak 1.836 perkara.

Read More

Polri Berkomitmen Pemberantas Terorisme dan Paham Radikal

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo mengungkap data penindakan tersangka terorisme yang dilakukan sejak 2023 hingga saat ini. 

Dalam penanggulangan terorisme, Polri selalu mengedepankan Preventive Strike agar pelaku dapat diamankan sebelum melaksanakan aksinya.

“Langkah ini menghasilkan zero attack sepanjang tahun 2023 sampai dengan 2024 dengan total 196 tersangka yang diamankan,” jelas Kapolri dalam paparan capaian kinerja Polri tahun 2024 di Rupatama, Jakarta Selatan, Selasa (31/12/24).

Jenderal Sigit menerangkan, terorisme dan radikalisme merupakan permasalahan global yang terjadi hampir di seluruh negara. Berdasarkan Survei Global Terrorism Index (GTI) tahun 2024, Indonesia masih tergolong ke dalam negara dengan dampak terorisme menengah (Medium impacted) dengan peringkat 31 dari 163 Negara.

Ditegaskan Kapolri, pihaknya terus berupaya untuk menanggulangi terorisme dengan menggunakan soft approach dan hard approach. 

Selain itu, Polri juga terus meningkatkan upaya deradikalisasi sehingga para pelaku teror dan keluarganya dapat terbebas dari ideologi menyimpang.

“Sepanjang tahun 2024, terdapat 8.118 Napiter dan keluarganya yang dilakukan deradikalisasi, 18 termasuk pada tanggal 21 Desember 2024 telah dilaksanakan pembubaran kelompok terorisme Jamaah Islamiyah (JI) yang dihadiri oleh 1.315 Eks anggota JI di Surakarta, Jawa Tengah,” ungkap Kapolri.

Lebih lanjut Kapolri menerangkan, untuk meningkatkan penegakan hukum terhadap pelaku terorisme, Polri juga terus memperkuat hubungan dengan instansi dari dalam dan luar negeri.

“Sampai dengan saat ini, Polri telah menjalin kerja sama dengan 11 Kementerian/ Lembaga maupun stakeholder luar negeri dan 6 Kementerian/Lembaga dalam negeri,” ujar Kapolri.

Read More

Suap Kepala KSOP Tanjung Mas, KPK Usut Survei Investigasi

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami dugaan suap, terhadap Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Tanjung Mas. 

Penyidik mendalami hasil survei dengan memeriksa satu saksi, beberapa waktu lalu.

“Saksi didalami terkait produk hasil laporan survei investigasi dan design alur pelayaran pelabuhan Samarinda,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto melalui keterangan tertulis, Kamis, 2 Januari 2025.

Tessa memerinci inisial saksi itu yakni MR. Saksi itu merupakan Direktur Utama PT Aria Graha.

“PT Aria Graha adalah konsultan yang mengerjakannya,” ucap Tessa.

KPK belum menahan tersangka dalam perkara ini. Keterangan mendetail soal kasus baru dibuka dalam penahanan dan persidangan.

Kasus suap Kepala KSOP Tanjung Mas ini masuk dalam perkara dugaan rasuah terkait pengerjaan paket pengerukan alur pelayaran pada beberapa pelabuhan di Indonesia. Perkaranya sudah di tahap penyidikan.

Dugaan korupsi ini terjadi sekitar 2013 sampai 2017 di sejumlah pelabuhan. Pelabuhan yang diduga terjadi permainan kotor yakni Tanjung Mas, Samarinda, Banoa, dan Pulang Pisau.

KPK sudah menetapkan sembilan orang tersangka dalam kasus baru ini. Namun, identitasnya masih dirahasiakan sampai penahanan dilakukan.

Read More

Bertemu BBWS Brantas, Wali Kota Eri Rumuskan Normalisasi Sungai untuk Tangani Banjir

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Membuka tahun 2025, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya berkomitmen menyelesaikan permasalahan banjir disejumlah titik khususnya yang terjadi di Kali Perbatasan. 

Langkah-langkah tersebut dibahas dalam pertemuan Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi bersama Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas, Hendra Ahyadi di Ruang Kerja Wali Kota pada Kamis (2/1).

Dalam pertemuan tersebut, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi bersama pihak BBWS Brantas melakukan diskusi terbuka terkait bagaimana merawat dan menjaga sempadan sungai untuk meminimalisir adanya banjir. 

Seperti diketahui, beberapa waktu lalu beberapa kawasan di Kota Surabaya mengalami genangan dan banjir akibat aliran air di Kali Perbatasan tersumbat enceng gondok hingga tingginya sedimentasi sungai.

"Tadi berdiskusi menyampaikan terkait masalah ini (perawatan sungai). Surabaya itu hilir yang menerima luapan air dari beberapa daerah, hal ini sudah disampaikan BBWS ke pemerintah pusat sehingga nanti akan ada perbaikan sungai. Sambil menunggu itu, kemarin kami sudah lakukan pengerukan dan pembersihan enceng gondok," ujar Wali Kota Eri.

Wali Kota Eri menjelaskan, kondisi sungai di Kota Pahlawan sedang tidak baik-baik saja. 

Oleh karena itu, ketika menerima aliran sungai dari daerah lain seperti Kediri, Jombang dan Mojokerto, Kali Jagir Wonokromo sudah tidak bisa menampung sehingga airnya dan meluap ke beberapa ruas jalan. 

"Meskipun BBWS sudah mengatur dan mengalihkan sebagian jalur, ternyata Kali Jagir tetap tidak bisa menampung sampai akhirnya meluap. Bayangkan kalau semua jalur dibuka, Surabaya ini akan tenggelam. Untuk itu, kami sengaja membuat box culvert yang ukurannya besar untuk menampung air ketika hujan tapi masih belum bisa masuk ke sungai besar, jadi akan tertampung sementara di dalam box culvert," terangnya.

Di samping itu, Wali Kota Eri menyampaikan bahwa Pemkot Surabaya sudah menyiapkan langkah jangka pendek hingga jangka panjang untuk penanganan banjir akibat meluapnya sungai. 

Untuk penyelesaian jangka pendek akan dilakukan pemetaan wilayah mana yang menjadi prioritas penanganan. 

Selain itu, pembangunan box culvert yang saling terhubung dan berdekatan dengan sungai akan semakin digencarkan. 

"Jadi dari kampung masuk ke saluran tersier lalu ke primer, kemudian masuk ke sungai besar dan lanjut ke laut. Itu yang dikoneksikan satu sama lain untuk jangka pendek," jelasnya.

Kemudian, Wali Kota Eri melanjutkan mengenai penyelesaian jangka panjang, pihaknya akan berkoordinasi dengan BBWS Brantas dalam hal mengembalikan fungsi sungai. 

Sebab, selama ini banyak sungai yang tertutup akibat berahlih fungsi akibat adanya bangunan liar di sempadan sungai.

"Harapannya fungsi sungai bisa kembali normal, maka bisa mengalirkan air menuju laut dengan lancar. Karena, ada sungai yang awalnya lebar 30 meter menjadi satu meter. Ini yang harus diperbaiki," imbuhnya.

Langkah jangka panjang lainnya, ungkap Wali Kota Eri adalah berkolaborasi dengan pemerintah daerah (pemda) terkait untuk melakukan perbaikan dan perawatan sungai di wilayahnya masing-masing. 

"Tadi saya sampaikan kepada beliaunya (BBWS Brantas) kita ini Indonesia, Surabaya bukan negara sendiri. Jadi apabila Kali Perbatasan ada masalah silahkan kontak kami, kami punya alat dan bisa membantu. Sehingga pekerjaan bisa dibagi dan dikerjakan bersama-sama," harapnya.

Sementara itu, Kepala BBWS Brantas, Hendra Ahyadi menyampaikan bahwa aliran Sungai Brantas yang dimulai dari Malang memang berakhir di Kota Surabaya. 

Alur perjalanan aliran airnya dari Kabupaten Malang, Bendungan Sutami kemudian terus mengalir ke Blitar, Tulungagung, Trenggalek, Kediri, Nganjuk, Mojokerto Jombang dan Surabaya sebagai hilir.

Oleh karena itu, Hendra menyebut, kolaborasi penanganan bersama Pemkot Surabaya sebagai ujung mengalirnya air sangat diperlukan. 

"Kewenangan semua sebenarnya ada di pemerintah pusat, karena memang Daerah Aliran Sungai (DAS) pemerintah pusat. Kami sebagai UPT dibawah kementrian PU diberikan mandat mengelola. Kalau diserahkan ke kami semua itu juga cukup berat, sehingga kolaborasi dengan pemda terutama Surabaya sebagai ujung tempat mengalirnya air sangat strategis. Di sini kami berdiskusi mencari solusi sehingga masalah-masalah seperti enceng gondok dan lainnya bisa teratasi," papar Hendra.

Hendra menerangkan, selama ini pembersihan enceng gondok sudah dilakukan berkala tetapi kecepatan pertumbuhannya tidak sebanding dengan upaya yang dilakukan. 

Sehingga, beberapa wilayah belum bisa tersentuh dan menimbulkan penumpukan enceng gondok.

Sementara, untuk penertiban bangunan liar juga sudah dilakukan upaya melalui jalur hukum. 

"Tapi sekali lagi itu berkaitan dengan sertifikat, dari fungsinya yang menganggu sempadan sungai. Nanti akan kami tindaklanjuti untuk memberikan edukasi atau pemahaman bahwa tidak boleh ada bangunan di sana," jelasnya.

Menurutnya, ada beberapa faktor yang menjadi pengambat normalisasi sungai khususnya di wilayah hilir. 

Salah satu faktor utamanya adalah pendanaan sehingga kolaborasi dibutuhkan untuk menangani hal tersebut.

"Kami sampaikan ke Pak Wali Kota Eri Cahyadi. Kami tadi mohon bantuannya untuk melakukan perbaikan bersama-sama," pungkasnya.

Read More

Istana Tegaskan Hanya Kategori Ini yang Kena PPN 12%

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Juru bicara (jubir) Kantor Komunikasi Presiden (PCO) Prita Laura menegaskan kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) 12 persen hanya diberlakukan untuk barang mewah. 

Barang dan jasa tersebut sebelumnya sudah dikenakan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM).

Ia membeberkan barang dan jasa yang kena PPN 12 persen antara lain kelompok hunian mewah yang bernilai di atas Rp30 miliar. 

Kemudian, balon udara yang bisa dikendalikan, pesawat udara dan jet pribadi, senjata api, helikopter, kapal pesiar, serta mobil mewah. 

"Di luar barang-barang ini, tetap dengan tarif PPN 11 persen seperti semula," jelas Prita dalam keterangannya, Rabu, 1 Januari 2025. 

Ia memastikan kebijakan PPN 12 persen tak berdampak terhadap kehidupan masyarakat banyak. 

Sebab, barang dan jasa yang sebelumnya ditetapkan PPN 11 persen, tetap sama.

"Sehingga tidak berdampak sama sekali terhadap kehidupan masyarakat banyak," ungkap dia.

Prita juga memastikan belanja kebutuhan sehari-hari di warung dan supermarket tidak terpengaruh kenaikan PPN 12 persen. Hal ini dinilai sebagai kado tahun baru dari Presiden Prabowo Subianto.

"Bisa dipastikan tidak ada kenaikan di barang kebutuhan pokok dan sehari-hari. Ini adalah kado awal tahun dari Presiden Prabowo untuk rakyat Indonesia dengan menjawab spekulasi dan keraguan yang ada," kata Prita.

Prita menyebut kebijakan ini sebagai upaya mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang pruden dan displin. 

Sehingga, ia pastikan keuangan negara selalu terjaga.

Read More