Relokasi Pasar unggas Ricuh, Pejabat Kampung Serentak Kembalikan Stempel

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Rencana Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya merelokasi pasar unggas Keputran ke pasar Panjang Jiwo tak hanya mendapat penolakan dari para pedagang Panjang Jiwo.

Kali ini penolakan juga dilakukan oleh 25 Rukun Tetangga (RT), 4 Rukun Warga (RW) dan Ketua Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan (LKMK) Tenggilis Mejoyo, Kecamatan Tenggilis Mejoyo.

Mereka meminta Pemkot Surabaya untuk membatalkan relokasi pasar tersebut alasannya berdampak sosial yang cukup fatal.

Tak tanggung-tanggung lembaga sosial yang mengurusi keperluan kampung ini mengancam bila Pemkot Surabaya tak mau membatalkan relokasi tersebut maka mereka akan mundur dari jabatannya.

“Saat ini sudah tahap pengembalian setempel ke kantor kecamatan. Mereka mengancam akan mengajukan pengunduran diri,” kata Adi Sutarwijono Wakil Ketua Komisi A DPRD Surabaya, usai menggelar rapat dengar pendapat (hearing) di ruang Komisi A DPRD Surabaya, Jumat (19/10/2018)

Menurut dia, ancaman para ketua Rukung Warga (RT), ketua Rukun Warga (RW) dan Ketua Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan (LKMK) Panjang Jiwo berawal dari pemasangan spanduk penolakan relokasi pedagang unggas Pasar Keputran ke Pasar Pasang Jiwo yang diambil sepihak oleh Satpol PP.

Adi mengatakan yang menjadi pertanyaan dari mana ide memindahkan Pasar Unggas itu. Pada saat rapat dengar pendapat, lanjut dia, ide tersebut ternyata awalnya dari Perusahaan Daerah (PD) Pasar Surya dengan pertimbangan Pasar Panjang Jiwo dianggap memiliki luas memadai atau sekitar 800 meter peresegi.

“Sementara aspek lain tidak diperhitungkan. Kalau dipindah karena bau, berarti sama saja memindah polusi ke tempat lain. Padahal Pasar Panjang Jiwo berimpitan dengan penduduk,” katanya.

Namun, lanjut dia, ada perbedaan pendapat yang disampaikan Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya yaitu karena ada rencana pelebaran jalan bukan karena bau.

Adi mengatakan adanya rencana relokasi pedagang unggas mungkin ada kaitannya dengan sidak Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini ke Pasar Keputran beberapa waktu lalu.

“Menurut pedagang Keputran pembongkaran stan unggas hanya 1,5 meter, namun faktanya sampai 8-9 meter sehingga menggerus banyak stan,” katanya.

Untuk itu, lanjut dia, pihaknya mengeluarkan rekomendasi yang intinya mendesak Pemkot Surabaya membatalkan pemindahaan pasar unggas.

“Soal solusi akan ada rapat lanjutan,” katanya.

Hanya saja, lanjut dia, yang menjadi persoalan kenapa Pasar Keputran dipindah, apakah karena persoalan bau atau pelebaran jalan. Kalau soal bau, kata dia, menurut Badan Lingkungan Hidup (BLH) mestinya bisa diatasi dengan membangun Instalasi Pengolaan Air Limbah (IPAL).

“Kalau PD Pasar tidak punya uang, pemkot bisa membangun IPAL melalui penyertaan modal kepada PD Pasar sehingga persoalan bau bisa diatasi,” katanya.

Namun, kata dia, kalau soal pelebaran jalan akan dilihat dulu proyeksi pelebaran jalan memaksa pedagang untuk digusur atau tidak.

O“Kalau perlu berarti ada persoalan lain yang kita tidak tahu, tapi kalau tidak berarti para pedagang pasar unggas tidak perlu digusur,” katanya.

Politisi PDI Perjuangan ini mengatakan kalau memang mendesak untuk dipindah, maka pihaknya meminta kepada pemkot dan PD Pasar untuk membangun pasar khusus potong unggas yang reresentatif yang ada IPAL-nya.

“Aset pemkot juga banyak yang bisa dipakai. Bisa juga menggunakan tenmpat pemotongan hewan milik (RPH) Rumah Potong Hewan di Kedurus yang informasinya tidak dipakai lagi,” katanya. (arf)

Read More

Satgas Pamtas Yonmek 521/DY Pantau Patok Perbatasan

KABARPROGRESIF.COM : (Merauke, Papua Satgas pengaman perbatasan Yonif Mekanis 521/DY, terus memastikan jika patok perbatasan antara Republik Indonesia dan Papua Nugini (PNG) tetap pada posisi yang aman.

Patroli patok perbatasan itu, merupakan suatu hal yang wajib dilakukan oleh Satgas Pamtas. Hal itu, diungkapkan oleh Komandan Kompi (Danki) D Yonmek 521/DY, Kapten Inf Prayitno usai melakukan patroli pengecekan patok perbatasan di Distrik Kondo, Kabupaten Merauke, Papua. Jumat, 19 Oktober 2018 siang.

“Kurang lebih jaraknya 35 kilometer dari pos pengamanan. Perjalanan kita tempuh kurang lebih selama 7 jam, itu dengan berjalan kaki,” ujar Prayitno.

Pengecekan itu, kata Danki D Satgas Pamtas Yonmek 521/DY ini, tak hanya berlaku bagi kompinya saja. Namun, patroli rutin itu, juga berlaku bagi seluruh Kompi Satgas Pamtas Yonmek 521/DY yang berada di Kabupaten Merauke. “Di perbatasan ini, kita pastikan jika patok perbatasan antar kedua negara itu, dalam situasi aman,” tambahnya.

Terpisah, Dansatgas Yonmek 521/DY, Letkol Inf Andi Andriyanto menambahkan, selain mendapatkan tugas sebagai pengamanan perbatasan, tidak menutup kemungkinan jika personelnya juga diwajibkan untuk bisa memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat di perbatasan RI-PNG.

Upaya itu, merupakan salah satu langkah yang dinilai sangat efektif dalam mewujudkan komunikasi antara Satgas dan masyarakat yang berada di area sekitar patok perbatasan.

“Selama melakukan peninjauan patok, kita juga menghimbau kepada personel untuk tetap bisa menjalin keharmonisan dengan masyarakat disana,” tandasnya. (andre)

Read More