KPK Nilai Pencegahan Korupsi di Pemkot Surabaya Terbaik di Jatim dan Penilaian Integritas Tertinggi Nasional

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya kembali meraih prestasi terbaik di kancah regional dan nasional. 

Kali ini, Pemkot Surabaya mendapatkan nilai terbaik 97 persen dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, karena ikut serta mendorong percepatan pencegahan korupsi di lingkungan pemerintah daerah kabupaten/kota. 

KPK RI melalui Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring, melakukan penilaian tersebut menggunakan indikator monitoring center for prevention (MCP). 

Dengan menggunakan indikator MCP, KPK RI dapat memetakan titik rawan korupsi dan mengidentifikasi titik mana saja yang perlu ditingkatkan pengawasannya, agar tidak terjadi praktik korupsi. 

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi bersyukur atas capaian nilai MCP 97 persen yang diraih oleh Pemkot Surabaya di tahun 2023. 

Dirinya menjelaskan, penilaian yang diberikan oleh KPK RI kepada Pemkot Surabaya ini adalah yang tertinggi alias peringkat satu di Jawa Timur. 

“MCP kita yang dilakukan oleh KPK, kita adalah yang tertinggi di Jawa Timur, dan nomor tujuh se-Indonesia. Jadi, peningkatannya luar biasa, dari 14 jadi nomor tujuh di Indonesia, dan dari nomor dua di Jatim menjadi nomor satu dengan nilai 97,” kata Wali Kota Eri, Rabu (1/5).

Berdasarkan penilaian dari KPK, nilai rata-rata capaian MCP nasional sebesar 75 persen, sedangkan nilai rata-rata capaian MCP di tingkat Provinsi Jatim adalah sebesar 92 persen. 

Hal ini menunjukkan bahwa, nilai capaian MCP Pemkot Surabaya di atas nilai rata-rata Provinsi Jatim maupun nasional.

Wali Kota Eri juga menyebutkan, penilaian ini sebagai wujud bahwa kinerja jajarannya di lingkungan Pemkot Surabaya sangat luar biasa. 

Semakin baiknya penilaian MCP di tahun ini, ia meminta kepada jajarannya di lingkungan pemkot untuk terus berkomitmen dalam melakukan pemberantasan korupsi dan melayani secara transparan. 

“Ini menunjukkan bahwa kinerja teman-teman luar biasa, bagaimana kita semakin komitmen memberantas korupsi dan transparansi,” sebutnya. 

Wali Kota Eri menerangkan, hasil survei penilaian integritas (SPI) yang dicapai oleh Pemkot Surabaya di tahun 2023 juga menunjukkan hasil memuaskan. 

Hasil SPI Kota Surabaya di tahun 2023 menunjukkan angka 79,57 persen (warna hijau) terjaga. 

“SPI kita juga di angka 79, di atasnya nasional dan di atasnya Provinsi Jatim. Kita akan terus berbenah diri, karena sejatinya pemkot dan wali kota adalah pelayan masyarakat, bagaimana kita bisa memberikan transparansi dan keyakinan bebas korupsi, insyaallah warganya tambah sejahtera,” terang Wali Kota Eri. 

Bukan itu saja, Wali Kota Eri mengungkapkan, dirinya juga terus mendorong jajarannya di lingkungan pemkot untuk menerapkan Zona Integritas (ZI) di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD), terutama pada pelayanan. 

Tujuannya adalah, untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) yang akhirnya nanti menjadi Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

“Kita terus jalan, ada beberapa dinas yang memang kita dorong untuk WBK dan WBBM, karena di rumah sakit itu sudah kita dapat, tapi nanti yang lainnya saya minta untuk ke arah itu. Karena itulah semakin menunjukkan komitmen pemkot kepada masyarakat untuk menjalankan roda pemerintahan bebas korupsi dan secara transparansi,” pungkasnya. 

Read More

Pemkot Surabaya Manfaatkan Aset, Bangun Wisata Rakyat di 8 Lokasi

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya saat ini sedang memanfaatkan sejumlah asetnya untuk dikembangkan sebagai destinasi wisata, yang diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam menciptakan lapangan kerja. 

Oleh sebab itu, pemkot sedang membangun Wisata Rakyat di 8 lokasi, di antaranaya berada di kawasan Sememi, Bangkingan, Sumur Welut, Made, Jeruk, Kandangan, Nambangan, dan Ampel.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Kota Surabaya, Irvan Wahyudrajad mengatakan bahwa berdasarkan kebijakan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, salah satunya adalah pemanfaatan aset yang harus dikelola dengan baik untuk kesejahteraan dan kemakmuran warga Kota Surabaya.

“Karena aset pemkot banyak, apalagi setelah ada penyerahan PSU atau fasum/fasos oleh pengembang, aset kita ini menjadi banyak. Pada pemanfaatan aset yang ada, khususnya di Surabaya Barat bersama BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah), kami telah memetakan aset untuk difungsikan sebagai pemberdayaan ekonomi sekaligus mewujudkan Surabaya Compact City,” kata Irvan, Rabu (1/5).

Irvan menerangkan, kawasan Surabaya yang memiliki fasum dan fasos berdekatan, memudahkan warga untuk saling berinteraksi dengan sesama warga sekitar. 

Apalagi kawasan tersebut memenuhi kebutuhan dasar warga, seperti adanya sekolah, sentra wisata kuliner (SWK), tempat olahraga, maupun taman. 

Karenanya, Pemkot Surabaya juga berupaya mempermudah dan mendekatkan warga pada kebutuhan wisata dengan membangun Wisata Rakyat.

“Pemkot berencana memanfaatkan aset-aset di Surabaya Barat, antara lain di Bangkingan, Sumur Welut, Made, Jeruk, Sememi, dan Kandangan difungsikan untuk menjadi Wisata Rakyat dengan tematik yang masing-masing berbeda. Ada yang tematik kampung Asia, Rustic, maupun wisata air. Tergantung kondisi aset yang ada di situ,” terangnya.

Nantinya, apabila di Wisata Rakyat berdekatan atau terdapat danau maka akan diprioritaskan pada wisata air dengan menyediakan wahana air. 

Tentunya akan ditambah fasilitas penunjang, yakni taman, akses parkir, toilet, dan mushola. 

Wisata Rakyat itu, juga akan dikelola oleh warga setempat dengan didampingi oleh Pemkot Surabaya.

“Sehingga tidak hanya memenuhi kebutuhan akan wisata tapi juga masyarakat bisa mendapatkan manfaat ekonomi dengan mengelola aset-aset itu. Seperti untuk pengolahan wahana, parkir, maupun fasilitas pendukung lainnya untuk menggiatkan kegiatan ekonomi masyarakat sekitar,” ujar dia.

Saat ini, Pemkot Surabaya tengah melakukan sejumlah persiapan. 

Mulai dari pematangan lahan, pengerukan, pemasangan box culvert untuk aksesibilitas, hingga pemasangan paving untuk area parkir. 

Pemkot pun menargetkan di akhir bulan Mei 2024, Wisata Rakyat telah selesai dan dapat segera diresmikan oleh Wali Kota Eri.

“Ini bertahap, pengelolaan juga perlu proses, diharapkan itu semua akhir Mei sudah trial (dicoba) dan diresmikan. Jadi masyarakat bisa menikmati wisata, tidak perlu jauh-jauh, bisa mengunjungi Wisata Rakyat,” terang dia.

Irvan menambahkan, meski saat ini pengembangan aset pada sektor pariwisata berada di wilayah Surabaya Barat dan Utara sebagai lokasi Wisata Rakyat, akan tetapi  tidak menutup kemungkinan bahwa Pemkot Surabaya juga akan membangun Wisata Rakyat di semua wilayah di Kota Pahlawan. 

“Idealnya semua wilayah, selama itu ada aset pemkot yang belum termanfaatkan maka akan kita manfaatkan untuk kegiatan ekonomi masyarakat, maupun sebagai wisata,” pungkasnya.

Read More